Sabtu, 24 Februari 2024

Menyelamatkan Dunia Dengan Pancasila Dan Nasakom (Bagian 2)

Oleh: Mayor Jenderal TNI (Purn) Saurip Kadi *

Kini, dengan sistem pasar, setiap bentuk usaha korporasi, dalam paradigma ekonomi jaringan, merupakan sebuah siklus dari masyarakat pesertanya dari hulu ke hilir, dengan pembagian hasil usaha yang juga kongkrit kepada para anggotanya. Secara langsung. Semacam koperasi.

Di Spanyol, misalnya ada MCC (Mondragon Cooperative Corporation) yang merupakan sebuah koperasi korporasi skala besar milik rakyat. Bahkan, ada yang manajemennya dikelola oleh sebuah program di internet yang berjalan secara otomatis karena aturan permainan yang sudah jelas, sehingga mereka sebut dengan “almost zero-cost management”.

Dunia Yang Lebih Baik

Para pendukung aliran ini, yang kalangan ekstremnya, bahkan membayangkan sebuah dunia yang lebih baik ketika kontrak sosial untuk menjalankan amanat rakyat yang selama ini diberikan kepada negara, diprogram saja dalam sebuah “super computer” sehingga tidak relevan lagi isu-isu etnis, agama, suku, antar golongan dan gender yang selama ini melekat dalam kultur masyarakat dan merupakan tugas berat sebuah negara semacam Indonesia ini.

Jadi dalam sistem pasar, ada model bisnis “Koperasi Korporasi” (Cooperative Corporation) dimana rakyat konsumen terlibat aktif sebagai bagian dari korporasi dalam sebuah siklus usaha.

Misalnya dalam bidang telekomunikasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa paradigma baru ekonomi jaringan mengharuskan telekomunikasi dan multimedia menjadi infrastruktur kehidupan abad ini, artinya wajib dimiliki secara merata oleh setiap individu tanpa pandang bulu.

Maka, harus dipikirkan bagaimana biaya semurah mungkin dari infrastruktur telekomunikasi dan multimedia tersebut. Karena diatas infrastruktur tersebut akan berkembang berbagai bisnis bernilai tambah (“value added business”) yang akan mendorong kemajuan ekonomi kerakyatan.

Maka, kecenderungan di seluruh dunia, dalam rangka implementasi “MDG – Millenium Development Goal”, sedang diusahakan layanan yang semakin hari semakin murah dan mengarah kepada gratis. Hal ini menjadi syarat agar “knowledge-based business” yang bekerja diatas infrastruktur telekomunikasi dan multimedia akan berkembang dahsyat.

Maka, bentuk yang sedang berkembang di dunia adalah “koperasi telekomunikasi dan multimedia” dimana keuntungan dari usaha akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk biaya yang semakin murah. Namun untuk menjaga layanan agar tetap berkualitas maka kompetisi antara manajemen yang satu dengan yang lain tetap diadakan yang artinya bukan monopoli beberapa gelintir pemain saja.

Jadi istilah model ini sering disebut dengan “kooperatif sekaligus kompetitif” yang disingkat menjadi “koopetitif”.  Sementara di Indonesia yang dikembangkan justru akumulasi keuntungan kepada pemegang saham sehingga dewasa ini  harga pulsa di negeri kita adalah termahal di dunia. Praktek yang demikian pada hakekatnya adalah pemerasan yang dilegalkan oleh negara, tanpa memberi alternatif kepada rakyat untuk memilihnya.

Bagi Indonesia sesungguhnya sangat relevan dengan model “koopetitif”, bahkan para pendiri Republik sudah mencanangkan secara nyata dalam bentuk BUMN dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa.

Namun karena tuntutan jaman, bentuk BUMN dan Koperasi perlu direstrukturisasi menjadi BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat). BUMR yang berbasis manajemen online (telematika) yang ramping, efisien, kualitas standard, dan kompetitif. Inilah model “kapitalisme kerakyatan” yang pada esensinya juga berupa “sosialisme demokrat” yang pada gilirannya menentukan demokrasi politik.

Bisnis kerakyatan yang terorganisir dengan manajemen digital inilah bentuk demokrasi kerakyatan yang sesungguhnya karena rakyat ikut aktif dalam kegiatan bisnis yang menyangkut nasib dan kehidupannya melalui teknologi yang mampu bersaing dengan korporasi secara global. Teknologi jaringan multimedia yang memungkinkan rakyat kembali berkuasa kini menjadi platform masyarakat.  Inilah esensi dari people cybernomics.

Dengan cara ini gagasan untuk melahirkan kesetaraan dalam bidang politik otomatis menjadi teruji secara obyektif rasional. Bagaimana mungkin akan lahir kesetaraan dalam bidang politik tanpa adanya jaminan kesetaraan dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Itulah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang sejati yang dicita citakan pendiri negeri ini.

Seorang pemikir radikal, Ralph Milliband justru melihat bahwa kapitalisme akan digantikan oleh alternatif sosialisme. Di Inggris, Anthony Giddens juga melihat ideologi sosial-demokrat sebagai alternatif. Sementara itu dewasa ini, makin ramai serangan terhadap faham Neo-liberal. Maka People Cybernomics adalah sintesis dari kapitalisme dan sosialisme yang dikawinkan oleh revolusi informatika.

Hal   tidak hanya sejalan dengan tuntutan globalisasi, namun juga ada dasar sejarahnya. Anda perlu membaca buku-buku Soekarno dan Hatta. Apa yang diamanatkan dalam sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” ? Diawal kemerdekaaan diterjemahkan oleh founding father kita dengan membentuk lebih dari 150 BUMN yang ditugasi untuk menangani kesejahteraan rakyat.

BUMN menguasai di hampir semua sektor kehidupan. Dipadukan dengan gerakan koperasi yang jumlahnya jutaan, sehingga sering disebut soko-guru perekonomian bangsa. Itu adalah awal model ekonomi Indonesia menurut paham para pendiri negeri ini. Salah satu contoh yang masih bertahan adalah AJB Bumiputra 1912.

The New Indonesia Incorporated

Orang tua kita memang telah mewariskan sejumlah nilai, tapi mari kita cermati. Bukankah yang diamanatkan hanyalah  nilai-nilai dasar (Intrinsik). Maka menjadi kewajiban bagi generasi penerus untuk merumuskan nilai-nilai terapan sesuai dengan tuntutan jaman masing-masing generasi. Disinilah pentingnya nilai-nilai luhur yang ada di Pembukaan termasuk Pancasila dijabarkan dalam batang tubuh Undang-undang Dasar kita.

Founding Father karena tergesa-gesa alias darurat belum sempat mengerjakannya. Empat (4) kali amandemen lebih banyak tarik menarik kepentingan sehingga belum seutuhnya mengubah platform dari otoriter ke demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

Sementara itu, sejalan dengan tuntutan globalisasi, Indonesia tidak punya pilihan kecuali melakukan “corporate restructuring” menuju model  BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat) yang bertumpu pada People Cybernomics. Sentra-sentra produksi masyarakat diorganisir dalam sebuah jaringan perdagangan dan keuangan yang berbasis teknologi informasi telekomunikasi. Sehingga terbentuk jaringan pasar lokal, nasional dan menjangkau juga global.

Sektor swasta terbuka untuk berbagai inovasi baru dari para entrepreneur yang kreatif dan kompetitif secara global. Untuk menuju kesana, para pengusaha besar yang berpengalaman, dapat bersinergi dalam model “business-linkage” dengan sektor usaha kerakyatan tadi secara “win-win”. Melalui skema penjaminan dari pengusaha yang berpengalaman sehingga usaha kerakyatan layak mendapatkan fasilitas permodalan perbankan. Dengan demikian, semua komponen masyarakat hidup secara harmonis dalam bingkai Korporasi Indonesia Baru (The New Indonesia Incorporated).

BUMR merupakan perwujudan baru dari penggabungan unsur BUMN, Koperasi dengan state-of-the-art manajemen, teknologi dan model bisnis serta rekayasa keuangan. Prinsip dasar BUMR adalah non profit, dalam arti keuntungan yang didapat haruslah dikembalikan ke publik sebagai pemilik BUMR. Pengembalian baik dalam bentuk pengembangan investasi ataupun untuk pengurangan harga/ biaya (payment) yang harus ditanggung oleh konsumen yang tidak lain adalah rakyat itu sendiri. Sudah barang tentu untuk membangun BUMR tidak mungkin dilakukan melalui perbaikan secara parsial, namun haruslah dilaksanakan secara holistik.

Dengan membandingkan sistem ekonomi sosialis, yang pengelolaan infrastruktur publik seperti jalan, air minum, pendidikan, obat-obatan dan layanan kesehatan, telekomunikasi dan lain-lainnya diselenggarakan oleh BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah.Sementara itu dalam BUMR, rakyat dilibatkan dalam pengelolaan infrastruktur publik. Dalam artian rakyat disamping sebagai pengguna sekaligus sebagai pemilik.

Konsep BUMR juga berbeda dalam sistem ekonomi liberal. Keuntungan yang didapat oleh korporasi hanya akan dinikmati oleh pemegang saham dan  kepentingan publik diatur secara tidak langsung melalui pajak dan pungutan lainnya. Dalam BUMR, rakyat secara langsung ikut menikmati keuntungan yang didapat dari bisnis tersebut.

Contoh lain dalam pengaturan sistem logistik nasional, dengan ICT sentra-sentra produksi ditiap regional katakanlah Kabupaten atau bagian dari kabupaten dirangkai dengan pasar dalam satu jaringan yang diback-up sistem perbankan. Masing-masing jaringan di kabupaten tersebut dirangkai dalam skala provinsi maupun nasional yang kesemuanya berbasis pada ICT.

Sedang sistem penjaminan bagi sentra-sentra produksi itu sendiri diberikan oleh perusahaan swasta berpengalaman yang terkait didalamnya. Penjaminan model ini akan membuat perbankan merasa nyaman untuk memberikan modal kerja dan pinjaman. Dan dengan adanya keterkaitan (linkage) dalam penjaminan oleh pengusaha besar kepada usaha kerakyatan maka akan terjadi simbiose mutualistis (win-win) diantara keduanya.

Dengan rancang bangun perekonomian yang demikian, maka bangsa kita akan masuk dalam era baru yaitu era kesetaraan dibidang ekonomi yang ikutannya adalah kesetaraan dalam bidang politik. Disanalah dapat membangun demokrasi dalam arti kedaulatan rakyat (hak tertinggi untuk  mengatur negara) dapat diwujudkan tanpa tirani. Kelak akan terwujud kebebasan (liberal) dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kebebasan bagi segenap rakyat Indonesia dalam kesetaraan.

Sehingga liberalisasi yang kita laksanakan bukanlah liberalisasi tanpa kesetaraan ibarat mencampur antara “kambing dan macan”, sebagaimana yang kita kembangkan selama ini.  Sementara di negara asal paham liberalisme sendiri, sudah memberi perlindungan kepada si kecil yaitu dengan Undang-undang Anti Monopoli, Anti Dumping dan sejumlah Undang-undang proteksi lainnya.

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi bisa mendorong revolusi sosial melalui revolusi senyap (silence revolution). Keberhasilan  Revolusi Teknologi Informasi Komunikasi yang bisa mendorong diterapkannya “Blue Ocean strategy” (menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya, sehingga kompetisi tidak lagi relevan) secara sadar atau tidak sadar terabaikan oleh bangsa kita.

Padahal ke depan rakyat perlu memiiliki alat untuk mengorganisir diri melalui sistem manajemen yang berbasis pada teknologi informasi komunikasi (ICT). Dan yang terpenting, pesan yang disampaikan dalam strategi samudra biru adalah sikap kepemimpinan, yang harus pandai mengubah segala macam persoalan dan kendala untuk menjadi peluang dan tantangan. Disini perlunya visi dan misi pemimpin yang tegas dan berwawasan.

Ekonom penerima Hadiah Nobel, Jospeh Stiglitz juga mengkritik bagaimana proses globalisasi dikelola oleh IMF sebagai telah menciptakan kemiskinan dan gejolak sosial dimana-mana. Namun ia percaya, bahwa globalisasi itu sebenarnya bisa menguntungkan negara kaya maupun miskin. Kaum miskinpun bisa memanfaatkan globalisasi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

*Penulis adalah Asisten Teritorial Kepala Staff Angkatan Darat ABRI (2000) dan anggota DPR-RI-Fraksi ABRI (1995-1997)

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru