SEMARANG – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyinggung banyak masalah terjadi selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Tengah, sampai masa daftar ulang berlangsung saat ini. Salah satunya, dia menyindir sejumlah pejabat yang mencoba memasukkan anaknya ke SMP Negeri di Kota Semarang dengan menitipkannya ke Dinas Pendidikan Kota Semarang. Para pejabat itu awalnya tidak ingin mengikuti proses seleksi masuk sekolah negeri melalui PPDB.
“Jangan sampai korupsi terus merajalela dan pendidikan kita terlantarkan, PPDB di Semarang dan Jateng bagaimana? Kemarin banyak masalah juga tuh, banyak para pejabat yang titip,” ujar Alex, saat memberi sambutan pada pembukaan Roadshow Bus KPK dan Rakor Pemberantasan Korupsi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (11/7/2024) lalu.
Ia menuturkan, tidak semestinya orangtua apalagi pejabat publik mengajari anak-anak untuk masuk ke sekolah melalui jalur yang tidak sah tanpa mengikuti prosedur yang benar.
“Kalau anak-anak kita sudah kita ajari dengan cara-cara tidak fair (adil) untuk masuk ke sekolah tertentu, apa yang bisa kita harapkan,” ujar Alex, di hadapan puluhan kepala daerah yang menghadiri rakor tersebut.
Untuk itu, dia meminta agar seluruh pejabat pemerintahan dapat menjadi panutan masyarakat maupun keluarga masing-masing dalam hal interitas dan kejujuran.
Sehingga generasi penerus menjadi orang berkarakter dan tidak memiliki perilaku koruptif di masa mendatang. Dengan itu menurutnya Indonesia emas 2045 mungkin terwujud.
“Ini pendidikan anak-anak kita tetap kita jaga, kita rawat mereka sehingga mereka punya nilai-nilai kejujuran, nilai integritas, nilai antikorupsi, dan kita boleh berharap 2045 Indonesia lebih baik, lebih maju dan cerdas. Jangan sampai Indonesia emas jadi Indonesia cemas,” ujar dia.
Lebih lanjut, PPDB di Jateng juga diwarnai oleh adanya kasus pemalsuan piagam yang digunakan puluhan calon peserta didik (CPD) untuk mendaftar di SMAN/SMKN. Pihak Pemprov Jateng telah memutuskan piagam palsu itu dianulir atau dibatalkan dari sistem jurnal PPDB.
Sehingga, piagam tersebut tidak menambah poin CPD terkait. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), mengungkapkan, sejumlah pejabat ingin menitipkan anaknya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2024.
Kepada Bergelora.com di Semarang dilaporkan, Sekretaris PPDB Disdik Kota Semarang Fajriah mengatakan, pejabat tersebut melobi dirinya saat pendaftaran PPDB di tingkat sekolah dasar atau SD.
“Ya namanya berusaha banyak jalan menuju Roma. Tapi, kan tak ada yang berhasil satu pun,” papar Fajriah, saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (25/6/2024).
Untuk itu, dia enggan mendata siapa saja pejabat yang ingin menitipkan anaknya agar bisa masuk di sekolah yang diinginkan. “Kalau pejabat kita tak mendata. Pokoknya kalau datang maksudnya itu (menitipkan anak), langsung kami tolak,” ucap dia. (Nur Andreas)
