SEMARANG- Tanpa memikirkan kerugian di masyarakat, calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said akan langsung mencabut program kartu tani jika terpilih dan dipercaya menjadi orang nomor satu di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Mantan Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN), Imam Budi Sanyoto kepada Bergelora.com, Senin (4/6).
“Jadi kaum tani yang mayoritas di Jawa Tengah ini sudah tahu apa yang akan terjadi jika Sudirman Said jadi Gubernur. Orang ini pasti akan merugikan petani. Jangan pilih orang itu,” ujarnya kepada kaum tani di Jawa Tengah.
Selama ini menurut Imam Budi Sanyoto kartu tani telah dapat memberikan kepastian distribusi pupuk sampai langsung ke tangan kaum tani dengan harga yang ditentukan pemerintah.
“Kalau tidak ada kartu tani ya pasti pupuk jatuh kembali ke tangan pedagang lagi. Kemudian dijual dengan harga yang susah dijangkau kaum tani,” ujarnya.
Menurutnya kemungkinan besar Sudirman Said tidak mengerti seluk beluk masalah pertanian sehingga mengancam akan mencabut kartu tani itu.
“Atau dengan mencabut kartu tani, dirinya memang sengaja berpihak pada pedagang, bukan pada petani,” ujarnya.
Subsidi pupuk menurutnya hanya berguna jika pupuk sampai ke tangan petani. Tanpa kartu tani, siapapun bisa mengambil pupuk bersubsidi dan mengambil keuntungan dari pupuk yang seharusnya untuk petani.
“Sebelum ada kartu tani, siapapun bisa membeli pupuk subsidi dengan harga murah. Kemudian mengganti karungnya dan menjual ke pasar dengan harga tinggi. Pupuk subsidi hilang, terpaksa petani beli pupuk dipasar. Yang untung jelas pedagang. Pemerintah dan petani yang rugi,” jelasnya.
Ketua Kontak Nelayan Tani Andalan Suwardi di Kabupaten Grobogan, sebelumnya juga menjelaskan bahwa kartu tani adalah program nasional yang pelaksanaannya dilakukan pertama kali di Jawa Tengah untuk mendata petani berikut lahan dan komoditas pertaniannya.
“Tidak mungkin program dibuat untuk menyusahkan, pasti untuk tujuan baik, maka kami mendukung sepenuhnya,” ujarnya.
Meskipun adanya beberapa kekurangan dalam penerapan kartu tani, Suwardi berharap Ganjar memberi beberapa kemudahan dalam pembelian pupuk bersubsidi.
“Kami yakin Pak Ganjar punya solusi terbaik bagi kita semua,” ujarnya saat berdialog dengan Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama para petani lainnya.
Sementara itu, Ganjar menjelaskan bahwa penggunaan kartu tani saat ini sudah dipermudah, jika sebelumnya petani harus memiliki tabungan di bank, sekarang tidak lagi dan petani bisa membeli pupuk secara tunai.
Bagi petani yang belum memiliki kartu tani tetap bisa membeli pupuk dengan membawa KTP dan SPPT lahan yang digarap.
“Bila ada petani yang belum masuk kelompok tani, saya minta segera menghubungi penyuluh untuk bisa mengajukan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) petani,” ujarnya.
Lanjut Ganjar, Program Kartu Tani, adalah momentum petani Jateng menuju pertanian modern karena kartu itu memuat data yang penting sebagai basis program baik subsidi maupun asuransi gagal panen.
“Ini transformasi, kelak data petani akan jadi proyeksi kita kapan panen, kapan butuh pupuk, kapan berdagang, kapan harus mengendalikan inflasi dan lain lain,” ulasnya.
Ganjar menegaskan, dirinya memproteksi pupuk bersubsidi dengan Program Kartu Tani agar distribusinya di kalangan petani bisa tepat sasaran.
Kartu tani sendiri menurut Ganjar adalah usulan dari kelompok-kelompok tani yang sudah membuat rencana kerja. Namun Ganjar memahami program Kartu Tani yang diinisiasinya ‘digoreng’ sedemikian rupa oleh pihak seberang. Seakan pemerintah kurang memerhatikan petani dan sebagainya.
Kemungkinan Panik
Sebelumnya, calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said akan langsung mencabut program kartu tani jika terpilih dan dipercaya menjadi orang nomor satu di Jawa Tengah.
“Yang pertama-tama adalah mencabut kartu tani,” kata Sudirman dilansir Antara usai berdialog dengan sejumlah asosiasi di Semarang, Sabtu (2/6).
Sudirman Said tidak menjelaskan mengapa dirinya merasa perlu segera mencabut program kartu tani itu. Namun menurut beberapa kalangan, kemungkinan panik karena merasa sulit menyaingi Ganjar Pranowo, sehingga tidak lagi bisa membedakan antara program yang bermanfaat atau tidak pada masyarakat. (Saraswati)
