JAKARTA- Anggapan bahwa politik uang adalah penentu utama pemenangan Pemilu di Indonesia sama sekali tak benar. Survei-survei PolMark Indonesia sepanjang 2012-2018 menunjukkan adanya kecenderungan terbatasnya efektivitas politik uang. Hal ini ditegaskan oleh Eep Saefulloh Fatah, Founder & CEO Polmark Indonesia dalam Diskusi Publik dengan Tema “Pemilih Makin Mandiri, Politik Uang Tidak Efektif” di Jakarta, Selasa (18/9).
“Belakangan bahkan terlihat trend bahwa tingkat efektivitas politik uang semakin menurun di berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya
Ia juga menegaskan, anggapan bahwa pemilih di Indonesia senantiasa bisa dikelola dengan pola-pola mobilisasi yang melibatkan ketokohan berskala besar apalagi nasional tidaklah sepenuhnya tepat.
“Sebaliknya, sangat tegas terlihat bahwa pemilih di berbagai daerah di Indonesia semakin mandiri secara politik,” katanya lagi.
Survei-survei PolMark Indonesia juga menunjukkan bahwa umumnya pemilih di berbagai daerah di Indonesia cenderung membentuk pilihannya dalam lingkungan berskala sangat kecil berbasis diri, keluarga dan pertetanggaan.
“Gejala-gejala tersebut menegaskan adanya dinamika yang cenderung sehat di kalangan pemilih Indonesia — terlepas adanya dinamika sebaliknya di kalangan elite sebagaimana banyak dinyatakan oleh banyak pemerhati,” demikian Eep.
Menimbang efektivitasnya, maka Eep menegaskan kampanye di Indonesia selayaknya difokuskan pada kampanye-kampanye berskala mikro. Kampanye mikro adalah kampanye yang menargetkan para pemilih secara individual dengan memfokuskan aktivitas penggalangan pemilih berskala kecil berbasis keluarga dan pertetanggaan.
“Tentu saja dibarengi oleh penggalangan via media dan medias sosial serta melalui tokoh, organisasi dan jaringan berpengaruh,” tegasnya.
Pesan kampanye menurutnya selayaknya difokuskan pada pesan-pesan yang sederhana, mudah dipahami segmen terbawah pemilih, konkret menohok langsung pada masalah hidup sehari-hari para pemilih, dan memberi harapan dan jalan bagi perbaikan konkret bagi orang per orang.
“Untuk menyehatkan dan mengkonsolidasikan demokrasi kita, sudah saatnya melakukan penegasan: Politik transaksi, no! Politik pertukaran, yes!”
PolMark Indonesia menyebutkan sebesar 58,6% pemilih Indonesia berlokasi di Pulau Jawa, 20,1% lainnya berlokasi di Pulau Sumatera dan 21,3% sisanya di Wilayah Indonesia lainnya (Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua). “Maka, memenangkan Indonesia mustahil bisa dicapai dengan mengabaikan Jawa. Namun, kemenangan di dua gugus wilayah di luar Jawa juga penting karena secara keseluruhan mengumpulkan pemilih dalam jumlah signifikan,” tegasnya.
Isi laporan PolMark Indonesia ini merupakan hasil olahan data dari 142 survei PolMark Research Center – PolMark Indonesia di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam rentang waktu 6 februari 2012 sampai dengan 11 Juni 2018.
Metode pengambilan sampel untuk masing-masing survei PolMark Indonesia tersebut adalah multistages random sampling. Jumlah responden untuk masing-masing survei di tingkat Nasional adalah 2.600 orang (MoE + 2.0%) dan 2.250 orang (MoE +2.1) Jumlah responden untuk masing-masing survei di tingkat Provinsi adalah 1.200 orang dengan margin of error (MoE) + 2,9%.
Jumlah responden untuk masing-masing survei di tingkat Kabupaten dan Kota adalah 1. 200 orang (MoE + 2.9%), 880 orang (MoE + 3,4%) dan 440 orang (MoE + 4,8%). Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah responden atau calon pemilih yang pandangannya tercakup dalam laporan ini adalah 123.330 orang.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, selain Eep Saefulloh Fatah, Rocky Gerung sebagai Pengamat Politik dan Valina Singka Subekti, Pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia. (Web Warouw)
