Senin, 15 Juli 2024

Tepat…! Mendagri Tjahjo Tugaskan Tim Khusus Temui Gubernur Papua Bahas Soal Praja Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Ist)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi santai penolakan yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lucas Enembe dan Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait dengan hasil seleksi penerimaan Praja IPDN Tahun 2018. “Kemendagri menyambut baik masukan yang diberikan oleh Gubernur Papua dan Majelis Rakyat Papua terkait hasil seleksi calon praja IPDN Tahun 2018. Dalam Waktu dekat Tim Khusus akan berangkat bertemu dengan Gubernur Papua dan Majelis Rakyat Papua untuk membahas hal tersebut”, jelas Tjahjo di Jakarta, Senin (17/9)

Tjahjo menambahkan bahwa dari hasil seleksi yang dilakukan memang hanya 2 -3 orang yang merupakan Orang Asli Papua (OAP). Berdasarkan masukan dari Gubernur dan MRP, Kemendagri berharap Pemerintah dapat merumuskan ulang seleksi khusus formasi Papua. “Kemendagri berharap Pemerintah bersedia untuk merumuskan ulang seleksi khusus terhadap 91 formasi yang diperuntukan untuk Papua. Dari total 161 yang mendaftar, Kemendagri berharap semua yang mendaftar dapat diseleksi ulang”,  tambah Tjahjo.

Sebelumnya berdasarkan hasil seleksi penerimaan Praja IPDN Tahun 2018 diketahui hanya ada 2 -3 OAP yang lolos seleksi dan dinyatakan menjadi Praja IPDN Tahun 2018. Dari total 91 Formasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada Provinsi Papua, Tercatat 161 OAP mendaftar melalui online untuk mengikuti seleksi masuk menjadi Praja IPDN Tahun 2018. Setelah pengumuman tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah, Gubernur Papua dan MRP merasa keberatan dan menolak hasil tersebut.

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, bahwa proses seleksi penerimaan Praja IPDN dilakukan dengan transparan dan tanpa nepotisme. “Proses penerimaan Praja IPDN dilakukan dengan transparan, tanpa nepotisme dan melibatkan berbagai pihak. Masyarakat yang sudah mencoba ikut seleksi, tidak boleh berkecil hati jika tidak diterima dan yang paling penting jangan pernah percaya kepada siapapun yang meminta uang serta menjanjikan bisa diterima menjadi Praja IPDN”, tutup Tjahjo.

sejarah telah mencatat dalam rangka menyiapkan calon pamong di Papua Pemerintah belanda membangun

Sementara itu John NR Gobai, anggota DPRD Papua, Pemerintah indonesia membangun APDN 1969 -1990. Pada saat itu telah menghasilkan banyak Pamong Praja yg telah mengabdi di Tanah Papua. 

“Kemudian semua orang di arahkan untuk melanjutkan atau menempuh pendidikan pamong praja terpusat di IPDN Jatinangor sejak tahun 1990-2018,dengan terpusat di STPDN yang dirubah menjadi IPDN. Jumlah  orang Papua yang terserap makin berkurang,” katanya.

Pada tahun 2018 hasil tes IPDN telah diprotes oleh Gubernur Papua dan menyatakan menolak dengan alasan orang asli Papua hanya 4 orang.

“Agar jumlah orang Papua semakin banyak masuk IPDN maka kami usul agar kampus IPDN di Jayapura ditetapkan sebagai kampus bagi orang asli Papua

dan 90% calon praja adalah orang asli Papua,” katanya.

IPDN Harus Terus Berbenah

Sementara itu sebelumnya, Tjahjo Kumolo juga melantik 197 Pejabat di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (17/9/2018). Tjahjo menegaskan bahwa pelantikan pejabat di Lingkungan IPDN semata – mata untuk pembenahan sistem pendidikan di IPDN.

“Selama tiga bulan ke depan akan dilakukan evaluasi terhadap pelantikan pejabat baru ini, apabila ada penempatan yang kurang pas, untuk bisa diperbaiki dengan baik”, tegas Tjahjo. Tjahjo berharap bahwa pelantikan yang dilakukan kepada 197 pejabat tersebut dapat memberikan kemajuan dalam proses pembenahan di Lingkungan IPDN, baik kampus IPDN Jatinangor maupun kampus IPDN Daerah.

Pembenahan yang diharapkan oleh Menteri Dalam Negeri tidak hanya dalam aspek pendidikannya saja namun juga bagaimana IPDN dapat mengembangkan diri menjadi tempat pendidikan yang maju dan berkualitas. “Pembenahan yang harus dilakukan adalah pembenahan secara menyeluruh, tidak hanya proses pendidikannya saja, namun juga bagaimana IPDN dapat menjadi tempat pendidikan yang maju dan berkualitas”, ungkap Tjahjo.

Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Mendagri, telah dilantik sebanyak 216 pejabat baru yang terdiri dari 156 Pejabat Eselon IV, 53 Pejabat Eselon III, 3 Pejabat Eselon II dan 4 Wakil Rektor. Dari 216 pejabat tersebut, 197 diantaranya adalah pejabat IPDN yang baru.

Masih dalam kesempatan yang sama, Tjahjo menyampaikan bahwa harus ada proses kaderisasi yang profesional di IPDN. “Pejabat di Lingkungan IPDN untuk lebih bisa memperbaiki kaderisasi agar muncul pejabat pejabat baru yang memilki kualitas dan profesionalitas”, ungkap Tjahjo.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, hadir dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Ermaya juga dilantik sebagai Plt. Rektor sampai dilantiknya Rektor IPDN definitif, Plt. Ses BNPP Widodo Sigit, dan Pejabat Eselon I dan II Lainnya di lingkungan Kemendagri dan BNPP. (Web Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru