JAKARTA- Ada yang menarik dalam Pilkada Lampung 2018. Ketua Partai Gerindra Tanggamus, Darussalam secara terbuka mendukung pasangan No. 3, Arinal-Nunik untuk jadi gubernur dan wakil gubernur Lampung. Padahal Partai Gerindra bersama Partai Demokrat adalah pendukung utama pasangan No. 1, Ridho-Bachtiar.
Semalam Rabu (28/2), Darussalam ikut menemani Arinal Djunaidi menghadiri undangan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Garuda Lampung. Saat itu juga Partai Garuda menyatakan dukungan pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim.
Sebelumnya, Partai Garuda juga,– oleh beberapa media sempat diklaim mendukung Ridho-Bachtiar. Klaim itu sendiri akhirnya dibantah langsung oleh Ketua Partai Garuda Lampung. Semalam semua menjadi jelas, Partai baru tersebut mendukung Arinal-Nunik. Walau kehadiran Darussalam Ketua Gerindra Tanggamus masih menyisakan tanda-tanya.
Memang sebenarnya, sejak awal, Partai Gerindra Lampung bersama Partai Golkar, Partai Kebangkitan bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mendukung Arinal untuk maju gubernur dalam Pilkada 2018. Namun, akhirnya Partai Gerindra Lampung secara formal mendukung Ridho-Bachtiar. Tanpa Partai Gerindra, petahana Gubernur Ridho tidak bisa maju lagi dalam Pilkada 2018. Karena hanya bermodal dukungan Partai Demokrat yang hanya 11 kursi dan Partai Pesatuan Pembangunan yang hanya 4 kursi di legislatif, maka Ridho tidak memenuhi syarat pencalonan Gubernur dalam Pilkada Lampung yaitu minimal 17 kursi. Untuk itu Ridho berhasil mendapatkan dukungan Partai Gerindra yang memiliki 10 kursi.
Menariknya, setelah calon gagal gubernur, Mustafa ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), warga bertanya-tanya, siapa lagi yang akan menyusul Mustafa. Apalagi petugas KPK masih terus berkeliaran di Provinsi Bandar Lampung.
“Kayaknya masih ada yang disasar KPK disini, setelah si Mustafa,” demikian spekulasi Desi Arisandi, pegawai sebuah bank di Bandar Lampung. Pilkada Lampung kali ini memang menarik bagi warga Bandar Lampung.
Kalau ditelusuri, salah satu kasus korupsi yang menonjol dan sudah diperiksa Kejaksaan Tinggi Lampung adalah dugaan korupsi di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp 55 milyar.
Penangkapan Mustafa sendiri menjadi pelajaran bagi semua partai, agar tidak sembarangan memberikan dukungan dalam Pilkada kali ini. Partai-partai pendukung Mustafa sendiri saat ini sudah mulai menarik dukungan pada Mustafa. Walaupun secara formal tidak bisa dilakukan penarikan dukungan karena dilarang peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai pendukung Mustafa yang tersisa hanyalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS masih terus menyerukan agar kadernya dan rakyat Lampung tetap percaya pada calonnya yang ketahuan korupsi dan sudah dijerujikan oleh KPK. Sementara Partai Nasdem dan Partai Hanura yang tadinya mendukung Mustafa, kini diam seribu bahasa, agar jangan juga dicap sebagai partai pendukung koruptor.
Sepertinya kader-kader Partai Gerindra sudah bisa menarik pelajaran, alangkah beresikonya nasib partai dan rakyat pemilih,– jika calon gubernur yang didukung akan bernasib sama seperti Mustafa. Demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam Pilakda Lampung tentunya tidak boleh disandera oleh kasus korupsi calon gubernur.
Soal memilih, tidak banyak partai politik yang berani berpihak pada kepentingan demokrasi dan kedaulatan rakyat, seperti yang dilakukan oleh Partai Gerindra Tanggamus. Walaupun terikat oleh formalisme peraturan KPU sehingga tidak bisa menarik dukungan,– tapi secara bijaksana bisa Partai Gerindra memberikan arah dukungan politik secara tepat.
Sikap DPP Gerindra
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Kebijakan Darussalam tersebut akhirnya dijawab oleh Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono yang menjelaskan bahwa, DPP Partai Gerindra memang mengevaluasi dukungannya pada petahana Gubernur Ridho dalam Pilkada Lampung.
“Kami dukung sikap kader-kader Gerindra di Lampung untuk menarik dukungan pada pencalonan Ridho. Pilihan ke Arinal itu hak kader-kader Gerindra di Lampung. Walaupun secara formal partai tidak bisa menarik dukungan, tapi kader-kader Gerindra perlu segera mengambil sikap yang tegas terhadap Ridho,” ujarnya ketika dihubungi, di Jakarta, Kamis (1/3).
Arief Poyuono menjelaskan bahwa Gerindra menyesali dukungan pada petahana Gubernur yang selama 5 tahun gagal memajukan kesejahtaraan rakyat Lampung.
“Kita harus cepat memperbaiki sikap dengan menarik dukungan. Supaya jangan ikut bertanggung jawab menipu rakyat Lampung,” tegasnya. (Web Warouw)
