JAKARTA- Pengumuman ambilalih atau nasionalisasi Blok Mahakam dan tambang emas milik PT Freeport Mc. Moran diharapkan bukan gertak sambal dan menjadi awal Kebangkitan Tri Sakti. Secara mengejutkan Presiden Joko Widodo lewat Menteri Sekretaris Negara mengumumkan akan mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dan Tambang Freeport di Papua. Pengumuman ini tentunya telah banyak ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan mendasar disektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai rakyat Demokratik (PRD) Alif Kamal kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (29/5).
“Kalau Presiden Jokowi memang serius, maka rakyat, terutama PRD akan terdepan untuk mengawal kebijakan Presiden Jok Widodo. Jangan hanya gertak sambal,” tegasnya.
Menurutnya, cita-citakan Jokowi dalam kampanye Pilpres yang lalu dengan slogan Trisakti dan Nawacita seakan menemukan titik terang dengan pengumuman ini. Blok Mahakam yang sekarang ini masih dalam pengelolaan Total, perusahaan asing asal Prancis akan berakhir hingga 2017. Sedangkan kontrak Freport akan berakhir hingga 2021.
“Atas dasar dalih apapun penguasaan negara atas Blok Mahakam dan tambang Freeport adalah sebuah keharusan dari pemerintahan yang mengedepankan Politik Berdaulat, Ekonomi yang Mandiri dan Budaya yang berkepribadian (seperti doktrin Tri Sakti,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa, walaupun masih sebatas usulan oleh Presiden dan masih akan terus berproses lewat aturan pemerintah atau lewat undang-undang akan tetapi niat dari pemerintahan Jokowi-JK untuk menguasasi Blok Mahakam dan Freeprot ini patut di apresiasi.
Namun Alif Kamal mempertanyakan, pernyataan Presiden Jokowi dibeberapa kesempatan yang seperti anti klimaks bertentangan dengan kebijakan nasionalisasi tersebut. Ia mengingatkan bahwa kesempatan berpidato pada saat KAA di Bandung beberapa waktu yang lalu Presiden dengan berapi-api menginginkan bangsa-bangsa Asia Afrika sudah seharusnya keluar dari kungkungan IMF, WB, ADB bahkan dengan berani Jokowi mengusulkan agar ada reformasi dalam tubuh PBB.
“Namun, selang beberapa waktu ternyata Pemerintahan Jokowi-JK justru kembali akan mengutang kepada Bank Dunia. Dari total Rp 143 trilyun utang yang ditawarkan oleh Bank Dunia, Pemerintahan Jokowi-JK akan meminjam sebesar Rp 13 trilyun. Inkonsistensi kebijakan ini juga terjadi dibeberapa sektor yang lain seperti dalam pemberantasan korupsi, pelanggaran HAM, dan lainnya,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa rencana untuk menguasai pengelolaan Blok Mahakam dan Freeport kembali kepangkuan Republik Indonesia akan menjadi pertaruhan konsistensi sikap Presiden Jokowi dalam menjalankan Trisakti.
“Namun Jokowi jangan ragu dan takut. Karena menguasai Sumber Daya Alam (SDA) adalah perintah Pasal 33 UUD 1945 yang mutlak harus dilaksanakan untuk menegakkan doktrin Trisakti bung Karno,” tegasnya.
Menurutnya, harapan rakyat terhadap konsep Trisakti dan Nawacita dari Presiden sangat besar. Inkonsistensi sikap Presiden Jokowi terhadap Trisakti akan membawa efek negatif dengan tidak percayanya rakyat Indonesia terhadap Pemerintahan Jokowi dan Trisakti itu sendiri.
“Kita tentu berharap keinginan untuk menguasai Blok Mahakam dan Freeport tidak sekedar gertak sambal atau sikap “gagah-gagahan” dari pemerintahan ini akan tetapi betul-betul menjadi sikap mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya,” ujarnya. (Web Warouw)
