JAKARTA- DIFTERI! Penyakit yang sudah lama tidak pernah terdengar namanya kini hadir kembali. Kementerian Kesehatan bahkan menetapkannya sebagai Kejadian Luar Biasa dan 20 provinsi telah melaporkan adanya Difteri.
“Ini adalah buah dari Marginalisasi Upaya Kesehatan Masyarakat,” tegas Prof. Budi Hidayat, SKM, MPPM, PHd, dari Centre For Health Economics and Policy Studies, School of Public Health Universitas Indonesia kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (21/12)
Ia menjelaskan, dalam pelayanan kesehatan, sejatinya upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) harus seimbang. Namun kini, di era JKN, dirasakan pelayanan kesehatan perorangan lebih mendominasi dibandingkan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Pemerintah kerap ‘kebakaran jenggot’ bila tidak ada dokter spesialis bertugas di daerah tersebut, namun acuh bila tidak terdapat tenaga kesehatan masyarakat seperti sanitarian dan gizi,” ujarnya.
Dukungan secara eksplisit pada UKP lambat laun menyebabkan pengambil kebijakan kian fokus pada UKP dan seakan meng-anak-tiri-kan UKM. Terdapat penurunan kinerja UKM sejak lahirnya JKN. Studi CHEPS UI berdasarkan Susenas 2013 dan 2015 menunjukkan adanya penurunan cakupan imunisasi dan ASI eksklusif masing-masing sebesar 14% dan 63% sebelum dan sesudah adanya JKN.
“Permasalahan UKM sejatinya sangat kompleks mulai dari penganggaran yang sangat kecil, kurangnya fasilitas, kurangnya SDM kesehatan masyarakat (kesmas) akibat moratorium dan sibuknya Puskesmas melayani lonjakan pasien JKN yang datang berobat sehingga keteteran menjalankan program promotif dan preventifnya, padahal ia adalah ujung tombak UKM,” jelasnya.
Membenahi UKM
Ia menegaskan agar penguatan Puskesmas untuk kembali pada tupoksi membina kesehatan wilayah, melaksanakan upaya kesehatan komprehensif baik UKP maupun UKM sangat penting dilakukan. Pemenuhan kebutuhan SDM kesmas, peningkatan anggaran, perbaikan pemanfaatan dana kapitasi, menghidupkan UKBM serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal harus terus diupayakan.
“Penguatan UKM diharapkan dapat menekan angka morbiditas yang membebani JKN dan mengurangi laju defisit pembiayaan di masa mendatang,” katanya.
Upaya kesehatan masyarakat diyakini mampu mengendalikan biaya kesehatan karena menjaga masyarakat tetap sehat, menurunkan resiko terjadinya suatu penyakit termasuk penyakit kronis yang berbiaya mahal.
“Hal ini secara langsung akan mendukung sustainibilitas JKN karena tingginya klaim biaya kesehatan yang membebani BPJS sebagian besar justru berasal dari penyakit tidak menular yang notabenenya dapat dicegah, seperti diabetes mellitus, hipertensi, gagal ginjal, kanker, penyakit jantung, dan sebagainya,” ujarnya. (Web Warouw)
