JAKARTA – SETARA Institute merilis hasil studi Indeks Kota Toleran (IKT) 2023 yang disiarkan langsung di akun YouTube pada Selasa (30/1/2024).
Dalam studi tersebut, Kota Depok menempati peringkat terbawah dari 94 kota se-Indonesia dengan skor akhir 5.050.
Sedangkan kota dengan toleransi tertinggi diraih oleh Kota Singkawang, Kalimantan Barat dengan skor 6.500 dan Kota Bekasi, Jawa Barat dengan skor 6.460.
Menurut Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, IKT tersebut lahir dari studi ilmiah yang diukur dari beberapa sektor.
Penilaian pertama berdasarkan regulasi pemerintah dan sosial, selanjutnya tindakan pemerintah dan demografi agama.
“Saya jelaskan bahwa indeks kota toleran ini adalah satu kerja studi pengukuran terhadap kinerja kota-kota di Indonesia,” kata Ismail dalam sambutannya.
“Yang dinilai itu bukan kinerja wali kota saja, jadi memang kinerja wali kota paling menentukan tapi ada kinerja masyarakat, tokoh-tokoh ulama, tokoh agama, tokoh sosial elemen masyarakat sipil dan seterusnya,” pungkasnya.
Kota 1.000 Masalah
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menjawab nyinyiran netizen mengenai wilayah pemerintahannya yang disebut kota 1.000 masalah.
Menurut pria yang menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Depok itu, nyinyiran negatif tentang Depok hanya keluar dari orang-orang luar atau yang belum lama tinggal di wilayahnya.
“Yang nyinyir itu kita lihat siapa, kan gitu ya, dan buktinya seperti apa,” kata Imam kepada, Selasa (23/1/2024).
“Alhamdulillah kalau dari warga Depok asli yang memang sudah bertahun-tahun tinggal di sini merasakan banyak sekali perubahan baik dari segi fisik maupun pembangunan manusia,” sambungnya.
Menurut Imam, barometer kemajuan wilayah dapat diukur salah satunya melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi faktor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warganya.
“Standar umum yaitu IPM semakin tingginya IPM menunjukkan semakin majunya sebuah kota,” ungkapnya.
Imam mengklaim, Kota Depok menjadi salah satu wilayah yang memiliki peringkat IPM tertinggi di Indonesia.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Depok menempati peringkat IPM tertinggi ke-3 di Jawa Barat dengan nilai 81.86 di bawah Kota Bandung dan Kota Bekasi.
“Alhamdulillah Depok dapat potret yang bagus sehingga mendapat penghargaan baik tingkat nasional maupun skala provinsi,” ujarnya.
Realisasi IPM yang tinggi dapat dilihat dari program-program pemerintah seperti ketersedian fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian warganya.
Dalam bidang pendidikan, Imam mengklaim, ketersediaan fasilitas penunjang baik tingkat SD, SMP, hingga SMA sudah membaik.
Meskipun, tidak semua anak-anak di Kota Depok dapat bersekolah di sekolah negeri karena sekolah swasta pun berkontribusi dalam pendidikan.
“Enggak mungkin semuanya harus masuk negeri pihak swasta ini pasti banyak berperan mendidik warga Depok,” ungkapnya.
Sedangkan dalam bidang kesehatan, Kota Depok telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) pada Desember 2023 lalu.
Dengan program UHC ini, warga yang tidak memiliki BPJS tetap bisa berobat dengan menunjukkan KTP dan KK saja.
Menurut Imam, dari survei internal Pemkot Depok, 96 persen warganya puas dengan kinerja pemerintah dan hanya empat persen yang tidak puas.
Pungutan Puskesmas dan Penyanderaan Ijazah
Pernyataan di atas dibantah oleh warga Depok sendiri. Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan.
Menurut Roy Pangharapan, Puskesmas di Depok masih memungut biaya sebesar 10.000 atau bahkan lebih di sshingga jadi kendala masyarakat tidak bisa berobat.
“Bahkan untuk kasus tertentu bisa lebih dari Rp 500.000, misalnya melahirkan di Puskesmas,” ujarnya kepada Bergelora.com, Rabu (31/1)
Berdasarkan aspirasi dari masyarakat, saat melakukan door to door didapat persoalan bahwa Program BPJS UHC, tidak berlaku di Puskesmas, akibatnya masyarakat miskin yang belum mempunyai KIS PBI, harus membayar,” terang Roy Pangharapan.
Ia juga menyampaikan laporan dari masyarakat banyaknya ijazah yang disandera oleh sekolah di Depok dan dibiarkan pemerintah Kota Depok.
“Ada 700 pelajar tidak bisa menebus ijazah SMA dan SMK di Depok. Sampai sekarang tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.
Sebagai Caleg DPRD Kota Depok, Roy Pangharapan prihatin atas status kota paling intoleran pada Kota Depok.
“Sudah saatnya ada perubahan di Depok. Setiap tahun Depok mendapatkan kota paling intoleran, tapi pemerintah Kota Depok tidak pernah mengevaluasi diri. Masyarakat cuma pasrah,” tegasnya. (Web Warouw)
