JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayahnya. Menurut Dedi, eksistensi kejahatan kelas teri ini menjadi indikator bahwa persoalan ekonomi masyarakat di Jawa Barat belum sepenuhnya tertangani dengan baik.
Dedi menilai para pelaku pencurian roda dua mengambil risiko yang sangat besar demi keuntungan yang tidak seberapa, bahkan nyawa mereka menjadi taruhan akibat ancaman amuk massa.
“Pencuri roda dua hari ini berisiko tinggi. Kenapa? maling motorna dijual paling ge hargana sejuta tapi paeh (meninggal) digebugan,” ucap Dedi saat memberikan sambutan dalam kegiatan di Mapolda Jabar, Rabu (18/2/2026).
Bagi Dedi, maraknya aksi pencurian untuk memenuhi kebutuhan dasar menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di tingkat bawah belum pulih. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut fenomena ini sebagai rapor merah bagi seorang pemimpin daerah.
“Bagi saya kalau masih ada kejahatan kelas teri gubernurnya masih gagal. Kenapa? Masih ada rakyat yang mencuri untuk kebutuhan konsumsi. Artinya ekonomi belum baik. Bagi saya itu,” kata Dedi.
Dedi menceritakan pengalamannya membantu keluarga pelaku curanmor agar tidak semakin terpuruk secara sosial. Ia sempat meminta sebuah perusahaan untuk mempekerjakan kembali istri seorang pelaku yang dipecat akibat perbuatan suaminya.
“Yang satu yang orang Kuningan istrinya kerja ternyata istrinya habis itu dipecat oleh perusahaan. Saya minta perusahaannya pekerjakan kembali saya bilang, kenapa kalau dipecat nanti tambah parah keluarganya,” tuturnya.
Dedi berharap kendaraan hasil pengungkapan kasus oleh Polda Jabar bisa segera dikembalikan kepada pemilik sahnya. Hal ini penting agar para korban bisa kembali bekerja dan menghidupi keluarga mereka.
“Ini menjadi fokus dan mudah-mudahan segera ini bisa diambil oleh mereka yang berhak, ya paranti ngojek, paranti suluh, nganterkan budak ke sakola, dagang nguriling, kemudian ke pasar,” ucap Dedi.
Senada dengan Dedi, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa hilangnya kendaraan bukan sekadar kehilangan alat transportasi, melainkan terputusnya mata rantai ekonomi keluarga.
“Banyak orang bergantung pada kendaraan tersebut untuk mencari nafkah. Alangkah sedihnya ketika kendaraan itu dicuri atau hilang. Putuslah nafkah yang mereka jalankan, timbul kemiskinan, dan konflik sosial lainnya,” ujar Rudi.
Polda Jabar pun mengusung filosofi kearifan lokal ‘Jaga Lembur’ sebagai ajakan untuk menjaga keamanan Jawa Barat secara bersama-sama antara aparat dan masyarakat.
“Menjaganya tidak bisa sendirian, harus rame-rame,” kata Rudi.
Tingkat Kepuasan Publik
Sebelumnya, kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mencapai 95,5 persen tidak otomatis mencerminkan keberhasilan substantif program pemerintah daerah.
Kristian mengatakan kepuasan publik merupakan indikator persepsi, sementara kinerja kebijakan harus diukur dari capaian nyata yang terukur dan berkelanjutan.
“Secara politik itu angka yang impresif. Tapi dalam administrasi publik, kepuasan tidak identik dengan keberhasilan program. Ukurannya tetap pada output dan outcome jangka panjang,” ujar Kristian, Selasa (17/2/2026).
Menurut dia, dalam satu tahun masa jabatan, fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memang menunjukkan orientasi pada pelayanan dasar.
Langkah tersebut sejalan dengan amanat konstitusi untuk memastikan akses dan kualitas layanan publik.
Namun, kata Kristian, apakah intervensi yang dilakukan sudah berbasis perencanaan teknokratik yang reliabel atau lebih bersifat responsif-populis.
“Kebijakan yang cepat dan terlihat konkret memang bisa menaikkan kepuasan. Tetapi efektivitas kebijakan tidak berhenti pada visibilitas proyek, melainkan pada dampaknya terhadap perubahan yang signifikan,” katanya.
Di sektor pendidikan, kata dia, indikator keberhasilan bukan hanya pembangunan fisik sekolah atau penambahan daya tampung.
Pemerintah perlu memastikan peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan distribusi guru, serta penurunan angka putus sekolah secara signifikan.
Kristian juga menyinggung kebijakan pembinaan berbasis barak yang dinilai tidak berkelanjutan.
Sementara di bidang kesehatan, ukuran kinerja tidak cukup pada pembangunan fasilitas atau kartu layanan, tetapi juga rasio tenaga medis, waktu tunggu pelayanan, hingga indikator kesehatan masyarakat seperti penurunan angka stunting dan kematian ibu dan bayi.
Sektor infrastruktur, seperti pembangunan jalan harus dinilai dari konektivitas ekonomi yang tercipta, bukan sekadar panjang ruas yang diaspal.
Kristian menilai angka kepuasan 95,5 persen bisa mencerminkan komunikasi politik yang efektif dan gaya kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Namun pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh terjebak pada euforia legitimasi elektoral.
“Kepuasan publik itu fluktuatif. Bisa naik cepat, tapi bisa juga turun ketika ekspektasi tidak terpenuhi,” katanya.
Kristian juga menekankan perlunya penguatan tata kelola, integrasi kerja antar perangkat daerah, transparansi anggaran, serta evaluasi kinerja berbasis data.
Pemerintah juga diminta membuka indikator capaian program secara berkala agar publik tidak hanya puas secara emosional, tetapi memahami capaian secara rasional.
Selain itu, konsistensi antara janji kampanye dan dokumen perencanaan resmi seperti RPJMD harus dapat ditelusuri dengan jelas agar keberhasilan tidak dipersepsikan sebagai pencitraan semata.
“Sisa masa jabatan seharusnya difokuskan pada pendalaman kualitas, bukan sekadar perluasan kuantitas program. Kepemimpinan yang kuat bukan hanya soal popularitas, tetapi meninggalkan sistem yang tetap bekerja baik setelah masa jabatan berakhir,” katanya. (Enrico N. Abdielli)
