DEPOK – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok mengajak DPRD Kota Depok untuk bersama-sama mengadvokasi siswa dari keluarga tidak mampu yang belum mendapatkan sekolah baik di SMA maupun SMK di Depok. Demikian pers rilis yang dibagikan oleh Ketua DKR kota Depok Roy Pangharapan kepada sejumlah media di Depok Kamis ( 24/07).
Kembali DKR Kota Depok mengadakan Aksi Kemanusiaan Peduli Siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah, aksi tersebut diadakan di gedung DPRD Kota Depok.
“Ya hari ini,DKR mengadakan aksi Kemanusiaan Peduli Siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah,”ujar Roy Pangharapan
Dalam orasinya Roy Pangharapan mengajak DPRD kota Depok untuk bersama sama mengadvokasi siswa tidak mampu yang belum mendapatkan sekolah.
“DKR mengajak agar DPRD mengadvokasi siswa tidak mampu yang belum mendapatkan sekolah,” jelas Roy Pangharapan.
Menurut DKR, masih banyak masyarakat miskin yang anaknya belum mendapatkan sekolah, mereka daftar ke sekolah negeri tidak diterima dan ke swasta tidak mempunyai biaya, akibatnya hingga hari ini anaknya belum mendapatkan sekolah.
“Saya rasa masih cukup banyak yang belum mendapatkan sekolah, karena ketidakmampuan para orang tua siswa ke sekolah swasta,” terangnya.
Kebijakan Gubernur Jawa Barat dengan program Pencegahan Anak Putus Sekolah atau PAPS sudah cukup baik, namun karena terjadi penyelewengan maka program tersebut belum mampu memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang belum mendapatkan sekolah.
“Progam Gubernur KDM cukup bagus, yaitu PAPS, namun terjadi penyelewengan oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Barat, akibatnya masih banyak siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah,” imbuh Roy Pangharapan.
Untuk itu DKR meminta agar Gubernur KDM mengevaluasi jajaran Dinas Pendidikan kenapa terjadi penyelewengan PAPS .
“Ya Kami minta segera adakan evaluasi kenapa PAPS belum maksimal mengakomodir siswa miskin”pungkas Roy Pangharapan.
Setelah mengadakan orasi perwakilan peserta aksi diterima oleh Perwakilan Massa diterima oleh Ketua Komisi D DPRD kota Depok Nani Supriyatni dan Samsul Ma’arip, anggota DPRD dari Partai Nasdem Kota Depok.
Dihadapan anggota DPRD kota Depok, peserta membacakan pernyataan sikapnya. Anggota DPRD berjanji akan perjuangkan tuntutan DKR tersebut.
“Mereka berjanji akan mempertemukan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, tapi nanti tanggal 5 Agustus. Kami minta dipercepat. Masak siswa mau sekolah harus tertunda sampai bulan depan,” tegas Roy Pangharapan.kepada Bergelora.com di Depok. (Aminah)
