JAKARTA – Mantan Wamen Imipas Silmy Karim mengatakan pungutan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) sudah ada sebelum tahun 2018. Silmy mengatakan keterangan itu disampaikan oleh Anggota Tim Izin Tinggal Tetap Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi periode 2018-2025, Yohanes Sri Windarto saat menjadi saksi di persidangan.
“Jadi di situ salah satu yang saya catat adalah sudah berlangsung dari sebelum 2018 bahkan,” kata Silmy Karim usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026) dikutip Bergelora.com.
Silmy membantah memberikan perintah terkait pungutan tidak resmi tersebut. Dia mengaku sengaja meluncurkan Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina) untuk menghindari pertemuan antara petugas dan pengurus izin tinggal.
“Nah, saya menghentikan dan saya ada buktinya bahwa bukan hanya Molina, bahkan ada surat edaran ya, di tahun 2024 ya. Jadi tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, ya, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan, gitu. Dan di situ jelas sekali bahwa Molina yang saya luncurkan itu adalah untuk menghindari antara pertemuan petugas ya, dengan pemohon. Nah, ini kan salah satu prinsip yang paling penting yang tadi saya dapat,” tuturnya.
Silmy merasa dikriminalisasi. Dia mengatakan baru mengetahui terkait praktik pungutan tidak resmi yang disebutkan Yohanes sudah ada sebelum 2018 dari persidangan.
“Terus kemudian juga, ya kembali lagi, ini kasus kriminalisasi yang dimulai dengan OTT palsu. Mungkin nanti bisa digali bagaimana proses OTT-nya supaya masyarakat tahu, gitu. Dan kemudian ujungnya menarik saya ke dalam proses menjadi terdakwa,” ujarnya.
Pengacara Silmy Karim, Dodi S Abdulkadir mengatakan keterangan saksi juga menyebutkan bahwa penerimaan uang tidak resmi pengurusan izin tinggal WNA merupakan kesepakatan antara biro jasa dengan petugas. Dia mengatakan Silmy yang menginisiasi Permenkumham terkait pengurusan perizinan keimigrasian lewat aplikasi atau secara daring.
“Sehingga dengan aplikasi tersebut dihindarkan pertemuan langsung dan semua kepengurusan bisa dilakukan melalui online. Nah, oleh karena itu sejak keputusan tersebut sebenarnya tidak lagi diperlukan biro jasa. Setiap orang bisa melakukan upload secara sistem dari mana pun berada,” kata Dodi.
“Nah, tetapi kemudian tadi dari keterangan saksi, memang praktik itu sudah berjalan, ya itu berjalan seperti itu aja. Nah, dengan demikian maka tidak bisa ditarik adanya kesengajaan daripada Pak Silmy ya, di dalam peristiwa yang sudah terjadi sebelum 2018,” tambahnya.
Dodi mengklaim Silmy menghalangi indikasi penerimaan uang pengurusan izin tinggal tersebut dengan mengubah proses pengurusan dari sistem manual ke elektronik tanpa harus lewat biro jasa. Dia mempertanyakan mengapa kliennya dijadikan terdakwa dalam perkara ini.
“Jadi bisa langsung dia masuk ke aplikasi, dia upload semua dokumennya, dan kemudian dia bayar PNBP, selesai. Tidak ada ancaman, tadi kan udah dikatakan tidak ada ancaman overstay, tidak ada apa namanya, ancaman tenggat waktu. Karena maksimum berdasarkan sistem 5 hari pada saat setelah Pak Silmy. Nah, kalau memang sebelum Pak Silmy menjabat, itu tidak bisa kita nilai, ya. Nah, jadi artinya sekarang pertanyaan besar, motif apa kenapa Pak Silmy dijadikan terdakwa?” ujarnya.
Uang Klik Pungutan Izin Tinggal Imigrasi Capai Rp 7,7 Miliar
Dilaporkan, praktik pungutan uang di luar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Direktorat Jenderal Imigrasi terungkap dalam persidangan perkara dugaan pemerasan yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.
Sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026), membeberkan berbagai praktik pungutan tidak resmi tersebut.
Mulai dari permintaan uang tambahan Rp 1 juta untuk setiap permohonan izin tinggal, pengumpulan uang melalui rekening penampung, hingga penggunaan istilah khusus seperti uang klik, uang loket, dan malaikat.
Kesaksian para saksi juga mengungkap bahwa praktik tersebut diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Imigrasi.
Pengusaha Diminta Rp 1 Juta Per Permohonan
Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengaku diminta membayar uang tambahan sebesar Rp 1 juta untuk setiap pengurusan izin tinggal tenaga kerja asing (TKA). Permintaan tersebut disampaikan terdakwa Tessar Bayu Setyaji yang saat itu menjabat Kepala Subdirektorat Alih Status Izin Tinggal.
Joko mengatakan, permintaan itu muncul ketika dirinya menanyakan proses pengurusan izin tinggal kliennya yang tak kunjung selesai.
“Waktu itu saya menemui Pak Tessar untuk menanyakan mengapa prosesnya belum selesai. Seingat saya, Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan sekitar Rp 1 juta,” kata Joko.
Menurut Joko, uang tersebut berada di luar biaya resmi PNBP. Adapun tarif resmi pengurusan alih status izin tinggal sebesar Rp 4 juta.
Meski tidak mendapat ancaman secara langsung, Joko mengaku khawatir permohonan izin tinggal kliennya tidak diterbitkan jika menolak membayar uang tambahan tersebut.
“Saya khawatir kalau kita tidak memberikan, otomatis nanti permohonan kita tidak diterbitkan. Itu kekhawatiran kita, Pak,” ujar dia.
Joko kemudian diarahkan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
Dalam pertemuan berikutnya, Juniadi disebut meminta Joko mengikuti arahan Tessar.
Joko mengungkapkan, permintaan uang tambahan itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi berlanjut dalam pengurusan izin tinggal berikutnya.
Perusahaannya sendiri mematok biaya jasa pengurusan dokumen sekitar Rp 2,5 juta untuk setiap TKA. Dari jumlah tersebut, Rp 1 juta disebut dialokasikan untuk memenuhi permintaan pihak imigrasi.
Setor Hingga Rp 130 Juta Setiap Satu-dua Bulan
Joko juga mengungkapkan pernah menyerahkan uang berkisar Rp 80 juta hingga Rp 130 juta dalam rentang satu sampai dua bulan sekali. Uang tersebut diserahkan melalui mantan karyawannya, Nur Adib, untuk diteruskan kepada Juniadi.
“Seingat saya antara Rp 80 juta sampai Rp 130 juta,” kata Joko.
Ia menjelaskan, penyerahan uang tidak dilakukan secara rutin setiap bulan. Frekuensinya bergantung pada permintaan Juniadi dan jumlah pengurusan izin tinggal yang dilakukan perusahaannya.
Joko mengaku, tidak memiliki catatan khusus mengenai jumlah permohonan izin tinggal maupun total uang yang telah diserahkan.
Uang Klik Dan Uang Loket Sudah Berlangsung Sejak 2018
Praktik pungutan tidak resmi juga diungkap pegawai Ditjen Imigrasi, Yohanes Sri Windarto. Di hadapan majelis hakim, Yohanes mengakui adanya pungutan di luar PNBP yang dikenal dengan istilah uang klik atau uang loket.
Jaksa mengonfirmasi keterangan Yohanes dalam berita acara pemeriksaan (BAP) mengenai tugasnya mengumpulkan uang di luar PNBP untuk pengurusan berkas keimigrasian, khususnya perpanjangan Izin Tinggal Tetap (ITAP).
“Apa arti uang loket itu sebetulnya?” tanya jaksa.
“Itu sebetulnya kalau menurut saya, sebagai imbalan saja karena sudah diproses, sudah kita approve,” jawab Yohanes.
Kode Malaikat dalam Praktik Pungutan di Imigrasi Saat ditanya apakah terdapat pungutan atau penerimaan uang tidak resmi di luar PNBP, Yohanes membenarkannya. “Iya,” kata dia.
Yohanes mengaku mulai menjalankan tugas mengumpulkan uang tersebut sejak 2018. Namun, ia menyebut, praktik itu sudah berlangsung sebelum dirinya bertugas di bagian perpanjangan ITAP.
“Saya hanya meneruskan dari yang sebelum saya. Begitu saya duduk di situ, diberikan tugas untuk mengumpulkan itu,” ujar dia.
Dalam pemeriksaan, Yohanes juga membenarkan keterangan dalam BAP mengenai nominal uang yang dikumpulkan, yakni Rp 1 juta hingga Rp 2 juta untuk setiap WNA dalam satu permohonan pengurusan izin tinggal.
Ada Tiga Rekening Penampung, Terkumpul Rp 7,7Miliar
Yohanes kemudian membeberkan mekanisme pengumpulan uang tersebut. Menurut dia, para agen atau pengurus dokumen biasanya menghubunginya ketika permohonan izin tinggal sudah berada di tingkat direktorat. Mereka meminta agar permohonan segera diproses melalui sistem Modul Lalu Lintas Orang Asing (MOLINA).
Sebelum pandemi Covid-19, uang biasanya diserahkan secara langsung ketika pengurus datang membawa berkas. Namun, setelah pandemi dan pertemuan dibatasi, penyerahan uang dilakukan melalui transfer ke rekening yang bukan atas nama Yohanes.
Ia mengaku pernah menggunakan tiga rekening penampung atas nama istrinya, adik iparnya, serta seorang mantan tenaga honorer di lingkungan kementerian.
Penggunaan rekening orang lain tersebut, menurut Yohanes, dilakukan atas arahan atasannya agar tidak menggunakan rekening pribadi.
“Pak Yo, jangan pakai nama Pak Yo,” kata Yohanes, menirukan arahan yang diterimanya.
Jaksa kemudian mengonfirmasi jumlah uang yang masuk ke tiga rekening tersebut selama periode 2018-2025. Yohanes membenarkan totalnya mencapai sekitar Rp 7,7 miliar.
“Iya kurang lebih Rp 7,7 miliar, dilaporkan tiap minggu,” ujar dia.
Yohanes menuturkan, uang yang terkumpul ditarik dan dilaporkan kepada kepala seksi setiap Jumat. Jumlah penarikan bervariasi, bergantung pada banyaknya permohonan izin tinggal.
“Kalau lagi sepi sekitar Rp 20 juta sampai Rp 25 juta. Kalau ramai bisa sampai Rp 40 juta,” kata dia.
Setelah dilaporkan, uang tersebut diserahkan kembali dalam amplop yang telah diberi label untuk dibagikan kepada pegawai di bagian ITAP.
Yohanes mengaku menerima bagian sekitar Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta setiap pekan. Ia juga menyebut pegawai lain, termasuk atasannya, turut menerima bagian, meski tidak mengetahui nominal yang diterima masing-masing.
Muncul Istilah Malaikat Dalam Pengumpulan Uang
Kesaksian Yohanes juga mengungkap penggunaan istilah khusus dalam praktik pengumpulan uang di lingkungan Ditjen Imigrasi. Salah satunya adalah istilah “malaikat”.
Jaksa menanyakan apakah Yohanes pernah mendengar istilah tersebut ketika bertugas di bagian perpanjangan ITAP.
“Saksi pernah mendengar istilah malaikat?” tanya jaksa.
“Pernah dengar,” jawab Yohanes.
Jaksa kemudian menanyakan siapa sosok yang dimaksud dengan istilah malaikat tersebut serta mengonfirmasi istilah lain seperti gitar, backing vokal, dan vokalis.
Yohanes mengaku tidak mengetahui secara pasti orang yang dimaksud. Ia hanya membenarkan pernah mendengar istilah malaikat dari atasannya.
“Kalau malaikat saya pernah dengar, tapi kalau yang lain itu saya tidak pernah dengar di waktu saya di situ,” kata dia.
Dalam keterangannya, Yohanes juga sempat menyinggung adanya patungan untuk malaikat.
Silmy Karim Bantah Terlibat, Klaim Sudah Hentikan Praktik
Di tengah terungkapnya berbagai kesaksian tersebut, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim membantah terlibat dalam praktik penerimaan uang di luar PNBP. Silmy justru mengeklaim telah berupaya menghentikan praktik uang klik atau uang loket yang menurutnya sudah berlangsung sejak sebelum 2018.
“Jadi, tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh. Hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan,” kata Silmy, di persidangan.
Ia mengaku memiliki bukti upaya penghentian praktik tersebut.
Salah satunya melalui penerapan aplikasi MOLINA. Menurut Silmy, aplikasi tersebut diluncurkan untuk mengurangi pertemuan langsung antara petugas imigrasi dan pemohon layanan keimigrasian.
“Jelas sekali bahwa Molina yang saya luncurkan itu adalah untuk menghindari antara ketemuan petugas dengan pemohon,” ujar dia.
Selain itu, Silmy menyebut, telah menerbitkan surat edaran pada 2024 sebagai bagian dari upaya menghentikan pungutan tidak resmi tersebut.
Namun, berdasarkan kesaksian di persidangan, praktik penerimaan uang di luar PNBP disebut masih berlangsung hingga 2025.
Silmy didakwa terima Rp 1,2 miliar dan gratifikasi Rp 33,8 miliar Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa menerima uang sebesar Rp 1,2 miliar terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA.
Selain itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 33,8 miliar. Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU pada 29 Oktober 2026, obyek dugaan pemerasan mencakup pengurusan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), hingga proses alih status izin tinggal.
iSilmy diadili bersama enam pejabat dan pegawai Ditjen Imigrasi lainnya. Mereka adalah Saffar Muhammad Godam selaku Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Bramantyo selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah selaku Staf Subdit Izin Tinggal, serta Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS.
Silmy bersama para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP. (Web Warouw)

