JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, pembentukan Partai Super Tbk yang direncanakan Presiden ke-7 Joko Widodo bisa saja sebatas wacana.
Adapun rencana itu terkuak usai Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyebut bertemu dengan Jokowi pada Rabu (19/2/2025).
Menurut Adi, wacana itu disampaikan untuk mengkritik kondisi partai-partai politik di Indonesia.
“Sangat mungkin juga bahwa sebenarnya yang disebut dengan Partai Super Tbk ini tak lebih dan tak bukan hanya sebatas wacana. Wacana bagaimana wacana ini dimaksudkan untuk mengkritik praktik-praktik di partai politik yang selama ini cukup sentralistik,” kata Adi, Sabtu (8/3/2025).
Adi menilai salah satu yang bisa dikritik adalah banyaknya ketua umum yang dipilih secara aklamasi, sehingga tidak ada perubahan selama bertahun-tahun.
Diketahui banyak partai politik yang menempatkan orang tertentu di kursi ketua umum dalam waktu yang lama. Sebut saja Megawati Soekarnoputri di kursi Ketum PDI-P, Prabowo Subianto di kursi Ketum Gerindra, hingga Muhaimin Iskandar di kursi Ketum PKB sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Seakan-akan tidak ada orang lagi. Partai-partai yang sudah saya sebutkan tadi misalnya, ketua umumnya cukup lama. Kan regenerasinya seakan-akan tidak pernah berjalan,” tutur Adi.
Atau bisa saja, lanjutnya, kritik disampaikan untuk praktik keputusan politik yang kebanyakan dikuasai oleh orang tertentu di level tinggi, alias bukan kader secara keseluruhan.
Biasanya, keputusan politik hanya berkelindan di kursi ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara partai, maupun elite-elite lainnya. “Ketua umum partai gitu ya, sekjen partai, bendahara partai. Mungkin saja niatnya hanya untuk mengkritik itu, wacana-wacana hanya sebatas wacana untuk mengkritik bagaimana praktik partai selama ini memang hanya dipenuhi oleh elite tertentu,” kata Adi.
Adi menilai, kritik tersebut terbuka untuk semua partai, bukan hanya PDI-P yang merupakan eks partai yang menaungi Jokowi. Meski, menurutnya, kritik kepada PDI-P bisa sangat masuk akal karena bentuk perseteruan politik yang tidak berkesudahan.
“Tapi ingat kalau ingin mengkritik praktik politik partai secara umum ya, saya kira itu juga berlaku pada partai yang lain. Suka-tidak suka misalnya Partai Demokrat itu kan trah politiknya SBY, makanya AHY sekarang yang jadi Ketua Umum Partai,” tandasnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, usai bertemu Jokowi, Budi Arie awalnya mengungkapkan, pertemuannya dengan Jokowi membahas banyak persoalan. Lalu, barulah Budi Arie menyinggung rencana pembentukan partai baru, dengan nama Partai Super Tbk. Namun, Budi Arie tidak memerinci apakah isu ini sempat dibahas. Dia mengaku tidak ingin memberikan informasi lebih detail.
“Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar Budi Arie.
“Tunggu saja, kita tunggu. Tunggu saja kamu mau tahu saja, kepo. Segitu dulu, jangan banyak-banyak,” imbuh dia.
Jokowi dan PSI
Beberapa pekan kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa gagasannya mengenai Partai Super Tbk telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodasi oleh PSI,” ujar Jokowi, Kamis (6/3/2025).
Menurut dia, konsep Partai Super Tbk memiliki kemiripan dengan sistem yang kini diterapkan oleh PSI, meskipun telah mengalami sedikit modifikasi.
“Yang kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” tambahnya. (Web Warouw)