JAKARTA- Juru Bicara DPP PSI, Wiryawan, meminta PDI-P tidak menyalahkan orang lain usai gagal unggul di berbagai daerah dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ia meminta partai tersebut berlapang dada dan ikhlas menerima, alih-alih menuding pihak luar. Hal ini menanggapi ucapan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengatakan ada sisi gelap demokrasi yang digerakkan oleh ambisi kekuasaan.
“Kalah di banyak pilkada kok menyalahkan orang lain? Kayak tantrum. Cobalah belajar menerima dengan lapang dada dan ikhlas,” kata Wiryawan, dikutip dari siaran pers, Sabtu (30/11/2024).
Menurutnya, PDI-P semestinya mengintrospeksi diri untuk mencari tahu alasan mengapa banyak kandidatnya yang tidak unggul di dalam kontestasi daerah tersebut.
“Jadi, merenunglah. Jangan justru menghasut rakyat, melempar agitasi tanpa dasar, yang ujung-ujungnya hanya ingin membuat kekacauan di ruang percakapan publik,” jelas Wiryawan.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung soal sisi gelap demokrasi yang digerakkan ambisi kekuasaan.
“Sisi gelap demokrasi ini digerakan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti yang merupakan perpaduan dari tiga aspek, pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kedua gerakan parcok, partai cokelat dan ketiga adalah pj kepala daerah,” ujar Hasto di Jakarta, melansir Kompas TV, Kamis (28/11/2024).
Sebelumnya, Hasto sempat menyinggung soal gerakan “partai cokelat” yang perlu diantisipasi di Pilkada 2024.
“Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan partai cokelat ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024).
Berdasarkan hasil pemantauan internal PDI-P, kata Hasto, pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa wilayah menghadapi sejumlah tantangan.
Meski begitu, Hasto berharap seluruh rakyat Indonesia bisa menggunakan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2024, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Kami berharap agar rakyat betul-betul dapat menggunakan hak miliknya secara bebas, merdeka. Tanpa intimidasi dan juga tanpa suatu pengaruh dari bansos yang akan digunakan sebagai bagian dari money politics yang terjadi,” pungkasnya. (Web Warouw)
