JAKARTA- Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh rumah sakit dan klinik provider hemodialisa (cuci darah). Penyataan itu disampaikan Ketua KPCDI, Tony Samosir di Jakarta, Rabu (27/7), menanggapi maraknya keluhan pasien cuci darah yang mendapat pelayanan kesehatan dibawah standar.
“Para pasien cuci darah itu menggunakan jaminan BPJS, dan mendapat pelayanan cuci darah jauh dari standar yang ditetapkan BPJS,” jelasnya.
Lebih lanjut Tony menyatakan bahwa banyak rumah sakit atau klinik hemodialisa yang masih membebankan biaya kepada pasien atau menurunkan standar mutu pelayanan. Padahal, menurutnya, BPJS sudah mengatur standar pelayanan sesuai dengan tipe masing-masing penyelenggara hemodialisa.
“Kami menemukan fakta banyak penyelenggara layanan cuci darah yang melakukan reuse (penggunaan berulang) tabung dializer lebih dari delapan kali bahkan ada yang sampai 25 kali. Tentu saja akan mengurangi kualitas hemodialisa si pasien,” ujar pasien gagal yang baru 4 bulan ini menjalani cangkok ginjal ini.
Maka dari itu, Ketua komunitas yang anggotanya pasien cuci darah itu mendesak BPJS agar bertindak dan meyelesaikan persoalan ini.
Perlui diketahui, Standar tarif diatur dalam Permenkes No 59/2014 menentukan penyelenggara hemodialisa tipe A mendapat klaim tertinggi dari BPJS dibanding tipe lainnya.
Sementara itu, Sekjen, Petrus Hariyanto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo perlu segera menertibkan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan yang selama ini banyak merugikan rakyat dan pasien.
“Bagaimana presiden bisa mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan adalah salah satu kementerian yang kerjanya terbaik. Apakah presiden menutup mata terhadap banyaknya keluhan masyarakat, pasien, dokter dan rumah sakit,” ujarnya kepada Bergelora.com.
Mempertahankan Menkes
Namun Petrus memaklumi sikap Presiden Joko Widodo mempertahankan Menteri Kesehatan atas desakan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menteri Kesehatan Nila Moeloek memang menteri yang berhasil dipertahankan Wakil Presiden, setelah beberapa orangnya tersingkirkan dari kabinet Rabu (27/7) kemarin.
“Jadi mereka lebih memilih menyelamatkan menteri ketimbang rakyat, pasien, dokter dan rumah sakit yang sudah menjadi korban buruknya sistim kesehatan,” tegasnya. (Web Warouw)
