JAKARTA – Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) seumur hidup hanya kategori lansia, difabel dan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).
Selain kategori itu bantuan sosial dibatasi maksimal lima tahun.
“Ya, ada term periode, sampai hari ini kita berkesimpulan untuk difabel, manusia lanjut usia (manula), sama ODGJ itu abadi, bansos terus. Selain tiga ini, dibatasi. Untuk sementara maksimal 5 tahun,” kata Cak Imin seusai menghadiri pengukuhan PB IKA PMII di Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025).
Cak Imin menyebut penerima bansos kategori masyarakat miskin belum ada konsep baru. Pihaknya masih akan mengikuti standar maupun data yang ada.
“Masih sesuai standar BPS,” jelasnya.
Selain itu, Cak Imin juga mengatakan kementeriannya membahas soal bansos yang dijadikan modal judi online. Pembahasan dilakukan saat rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto lewat daring.
“Soal judol kita diskusikan, kita carikan solusi-solusi termasuk sanksi,” tegasnya.
Draft Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan
Sebelumnya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menjawab pertanyaan wartawan usai gelaran Rapat Kerja Pengurus Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (Poroz) di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (11/7/2025).
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menjawab pertanyaan wartawan usai gelaran Rapat Kerja Pengurus Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (Poroz) di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (11/7/2025).
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan akan ada perombakan penerima bantuan sosial (bansos). Nantinya bansos hanya akan diperuntukkan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
Budiman juga menampik kabar soal BP Taskin yang akan meniadakan program bansos, hanya kriteria penerimanya saja berubah.
BP Taskin tidak meniadakan itu (bansos) tapi alokasinya nanti bukan lagi bentuk bansos, kami dalam rencana induk mengatakan, bansos hanya untuk lansia, difabel, ODGJ,” kata Budiman di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (11/7).
Dia menjelaskan kriteria masyarakat miskin nantinya tidak lagi masuk ke dalam penerima manfaat bansos jika dipandang masih kuat untuk bekerja.
Kemudian untuk mengurangi kemiskinan, BP Taskin akan mengalokasikan dana yang sebelumnya digunakan untuk bansos, menjadi program-program produktif seperti pembukaan lapangan pekerjaan.
“Kalau orang miskin masih kuat, wajib hukumnya mereka diintegrasikan ke dalam 9 amal usaha ekonomi modern,” jelasnya.
Dalam program ini ada 9 sektor yang disasar untuk pembukaan lapangan kerja untuk masyarakat miskin. Budiman menyebutkan program ini industrialisasi yang memerdekakan masyarakat miskin.
Sebanyak 9 sektor sasaran industrialisasi tersebut adalah industri pangan, industri pengolahan, industri kesehatan, industri pendidikan, industri hunian, industri kreatif, industri digital, industri transportasi, dan energi terbarukan.
Budiman menganalogikan bansos yang diberikan pemerintah hanya sebagai pelampung agar masyarakat miskin tidak tenggelam. Sehingga manfaat dari program ini hanya sementara.
Sebaliknya, program-program produktif seperti industrialisasi yang menyediakan lapangan pekerjaan agar masyarakat bisa meningkatkan sejahtera.
Dalam program industrialisasi ini terdapat 9 sektor yang terlibat. Sehingga Budiman menyebut ada 9 perahu yang disediakan BP Taskin agar masyarakat miskin bisa keluar dari kemiskinan.
“Agar pengentasan kemiskinan tidak sekadar memberikan pelampung, karena banyak juga yang sudah dikasih pelampung, sudah saatnya ngentas ke perahu, akhirnya terlalu nyaman (jadi penerima bansos). Nah BP Taskin menyediakan 9 jenis perahu itu,” tutur Budiman.
Draft Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025-2029 Akan Segera Diserahkan ke Prabowo
Budiman memastikan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025-2029 telah rampung disusun dan akan segera menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto setelah kepulangan orang nomor satu di Tanah Air itu dari dinas luar negeri.
Budiman mengaku BP Taskin memang mendapatkan arahan dari Prabowo untuk menyusun draft Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025-2029.
Dalam penyusunan draft ini, BP Taskin bekerja sama dengan berbagai kementerian, salah satunya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Modelnya adalah kolaborasi ekosistem dan aglomerasi antara kementerian dan lembaga. Ekosistem yaitu membangun, melakukan terobosan lintas sektor industri pangan, energi baru terbarukan, digital, industri kreatif, industri pendidikan, industri kesehatan, industri pengolahan, industri akuntan, ada sembilan sektor,” jelasnya.
Mengutip Antara, BP Taskin telah melakukan finalisasi rencana induk pengentasan kemiskinan, baik pada bidang pendidikan maupun perumahan, melalui buku besar strategi mengatasi kemiskinan.
Dalam finalisasi buku besar rencana pengentasan kemiskinan oleh pemerintah ini, Budiman menekankan agar BP Taskin bisa menjalin kolaborasi dengan banyak kelompok di Indonesia. (Web Warouw)
