DENPASAR — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim utang jatuh tempo pemerintah sebesar Rp800 triliun pada 2025 tak akan mempengaruhi program makan bergizi gratis maupun pembangunan IKN.
Makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan Presiden Terpilih Prabowo membutuhkan dana besar. Begitu juga pembangunan IKN yang digeber pemerintahan Presiden Jokowi.
Luhut menyebut dalam model ekonomi yang telah dibuat pemerintah menunjukkan tidak ada masalah pendanaan dalam lima tahun ke depan.
“Saya sudah berkali-kali sampaikan hasil economic model yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” katanya usai menghadiri acara The Global Dialoge On Sustainable Ocean Development, di Sanur, Kota Denpasar, Jumat (5/7).
Menurutnya, pembayaran utang pemerintah berjalan baik dan tak perlu ada yang dirisaukan.
“Soal pembayaran utang, semua berjalan baik kok. Debt to GDP kita masih bagus, nggak ada yang perlu dirisaukan. Kita jauh lebih bagus dari banyak negara,” katanya.
Luhut menilai makan bergizi gratis adalah program yang bagus dan ada ratusan negara yang telah melaksanakan program tersebut.
“Program presiden terpilih tadi mengenai makanan bergizi, saya pikir itu program yang bagus sekali karena ada di 193 negara sudah (lakukan). Dan itu akan membantu rakyat kita dan dilakukan secara bertahap, bertingkat, berlanjut, jadi tidak ada yang aneh,” katanya.
Kepada Bergelora.com di Denpasar dilaporkan sebelumnya, jumlah utang jatuh tempo Indonesia tembus Rp800 triliun pada 2025 mendatang. Artinya, pemerintah harus membayar utang tersebut pada tahun depan. Utang jatuh tempo itu terdiri dari Rp 705,5 triliun SBN dan Rp 94,83 triliun pinjaman.
Sri Mulyani menuturkan utang jatuh tempo itu tidak masalah selama persepsi APBN, kondisi ekonomi, dan keadaan politik RI tetap terjaga.
“Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil maka sudah hampir dipastikan risikonya kecil,” kata Sri Mulyani dalam rapat dengar bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6). (Ngurah)
