Dana Pemda di Bank Capai Rp 226 Triliun, Presiden Jokowi Geram: Uang Kita Habiskan, Baru Kejar Investor
JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi geram dengan Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak bisa mengoptimalkan pembelanjaan anggaran daearah hingga penyerapannya yang masih rendah. Hal ini disampaikan langsung dalam Rakornas dan Anugerah Layanan Investasi 2021.
Berdasarkan laporan Menteri Keuangan Sri Mulayani Indrawati, Jokowi mengetahui dana Pemda di Bank pada Rabu (24/11/2021) mencapai Rp 226 triliun. Padahal akhir Oktober 2021 lalu, anggaran lebih kecil, yakni Rp 170 triliun.
Dirinya mengaku heran dengan jumlah uang anggaran Pemda yang ada di bank seharusnya terus berkurang seiring dengan peningkatan belanja. Namun, ini justru meningkat.
“Saya harus ngomong apa adanya, para gubernur bupati dan walikota. masih ada tadi pagi Saya cek ke Menteri Keuangan masih ada berapa uang yang ada di bank, ini sudah akhir November. Tinggal sebulan lagi, tidak turun justru naik. Saya dulu ingatkan di Oktober, seingat saya 170 ini justru naik menjadi 226 triliun,” kata Presiden Jokowi di Youtube BKPM TV, Minggu (28/11/2021).
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Presiden Jokowi menilai, pola kerja pemda dalam merealisasikan anggaran tidak sesuai dengan logika ekonomi. Seharusnya, APBD yang tersisa pada Oktober 2022 dihabiskan terlebih dulu, baru setelahnya mencari investor untuk pemasukan uang baru.
“Uang kita sendiri aja tidak digunakan kok, ini ngejar-ngejar orang lain (investor), untuk uangnya masuk. Logikanya enggak kena. (Seharusnya) uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan segera (hingga) habis. ‘waduh udah engga ada APBD, APBN juga engga ada’ baru mencari investor untuk uang datang. ‘Logikanya ekonominya seperti itu,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menegur Wali Kota Medan Bobby Nasution lantaran serapan belanja kota yang paling tinggi senilai Rp1,8 triliun masih rendah. Dia juga mengingatkan kabupaten lain.
Bobby menjelaskan kepada mertuanya itu, bahwa masih banyaknya anggaran yang tersimpan bukan karena serapan yang rendah namun ada kegiatan yang masih berjalan. Dia juga meluruskan bahwa anggaran kotanya Rp1,6 triliun, bukan Rp1,8 triliun.
Selain itu, Bobby mengakui ada pula kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memang belum berjalan. Menurut dia, penyerapan anggaran sangat penting untuk menggerakkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
“Tentunya uang yang ada di sini, untuk menggerakkan ekonomi, peran APBD sangat penting di tengah pandemi ini. Ini sebisa mungkin kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi di daerah,” paparnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
