JAKARTA – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai, adanya sebagian kecil publik yang belum puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto harus dijadikan bahan introspeksi pemerintah ke depan.
Dasco mengatakan, catatan dari kelompok masyarakat yang belum puas tetap penting diperhatikan meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan tingkat kepuasan secara keseluruhan.
“Yang pertama approval rating itu kita anggap sebagai sebuah masukan, juga sebuah evaluasi, juga bahan introspeksi. Karena dari approval rating itu juga masih ada yang kita lihat juga berupa catatan-catatan, yang tentunya justru catatan-catatan itu yang menjadi perhatian kami, menjadi perhatian pemerintah, menjadi perhatian Pak Prabowo, untuk dijadikan bahan introspeksi untuk perbaikan ke depan,” kata Dasco, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (9/2/2026).
Menurut Dasco, catatan tersebut tidak bisa diabaikan, meskipun secara persentase hanya berada di kisaran 2 hingga 3 persen responden yang tidak puas sama sekali.
“Walaupun cuma sekitar 2 persen, 3 persen, tapi itu cukup berarti dan penting menurut kami menjadi bahan masukan nantinya,” kata Dasco.
Saat ditanya lebih lanjut apakah catatan tersebut mencakup persoalan peningkatan ekonomi dan pemerataan bantuan, Dasco membenarkannya.
“Iya, betul,” pungkas Dasco singkat.
Pernyataan Dasco merespons hasil survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Survei tersebut menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen. Angka itu merupakan gabungan responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas.
“Kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas itu 79,9 persen. Jadi sangat tinggi ya untuk ukuran approval rating seorang presiden,” ujar Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers secara daring, Minggu (8/2/2026).
Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 13,0 persen responden mengaku sangat puas dan 66,9 persen cukup puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sementara itu, 17,1 persen responden menyatakan kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali, dan 0,8 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Burhanuddin menjelaskan, tingkat kepuasan tersebut relatif tidak jauh berbeda dibandingkan dengan Januari 2025. Bahkan, angka kepuasan Presiden Prabowo disebut lebih tinggi dibandingkan awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 maupun Presiden Joko Widodo pada 2014.
“Approval rating Pak Prabowo lebih tinggi karena Pak Prabowo bukan hanya menggantungkan modal elektoral dari dukungan Pak Prabowo sendiri, tapi juga dari Pak Jokowi,” kata Burhanuddin.
Meski demikian, Burhanuddin menilai, tingkat kepuasan yang benar-benar kuat masih perlu diperkuat karena responden yang menyatakan sangat puas baru berada di angka 13 persen.
“Artinya yang betul-betul sangat puas masih belum memadai. Overall masih lumayan 79,9 persen, tapi masih belum cukup kuat terutama dari basis pemilih yang mengatakan sangat puas,” ujar dia.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Indikator Politik Indonesia juga mencatat alasan utama publik yang merasa puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Alasan paling dominan adalah upaya pemberantasan korupsi, yang disebut oleh 17,5 persen responden.
“Alasan utamanya adalah memberantas korupsi. Ini relatif baru, sebelumnya Pak Prabowo umumnya dianggap tegas sebagai faktor yang membuat dirinya dipersepsi baik,” kata Burhanuddin.
Selain itu, responden menilai Presiden Prabowo sering memberikan bantuan (15,6 persen), memiliki program kerja yang bagus (11,0 persen), menunjukkan kinerja dengan bukti nyata (10,5 persen), serta dinilai tegas, berwibawa, dan berani (9,7 persen).
Di sisi lain, survei juga memotret alasan kelompok responden yang menyatakan kurang atau tidak puas. Alasan terbesar adalah bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran atau kurang merata, dengan persentase 16,2 persen.
“Bantuan itu seperti pisau bermata dua. Ada yang puas karena Presiden Prabowo dianggap sering memberikan bantuan, tapi di kalangan yang tidak puas justru bantuan dianggap tidak tepat sasaran,” ujar Burhanuddin.
Alasan lainnya adalah belum adanya bukti nyata kinerja (15,8 persen), program kerja yang belum berjalan maksimal (13,7 persen), serta kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil atau memburuk (9,2 persen).
Selain itu, 5,8 persen responden menyoroti sulitnya lapangan pekerjaan.
Metodologi Survei Peneliti Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, menjelaskan survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden di seluruh provinsi di Indonesia.
“Kami turun lapangan tanggal 15 sampai 21 Januari 2026. Populasi survei adalah warga negara Indonesia berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah,” ujar Rizka.
Dengan jumlah sampel tersebut, survei memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel diambil secara acak dan didistribusikan secara proporsional, serta telah melalui proses quality control tanpa ditemukan kesalahan berarti. (Web Warouw)
