JAKARTA- Untuk memperbaiki sistim waktu tunggu pelayanan kapal dan barang atau Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok, perlu segera dilaksanakan pelayanan satu atap. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Parlindungan Purba dalam kunjungan DPD RI bertemu dengan Jajaran Direksi PT Pelindo II ( IPC ) dan anak perusahaan PT Pelindo II serta Perwakilan PT Pelni di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (4/7).
Parlindungan Purba juga mempertanyakan tentang sistem waktu tunggu pelayanan kapal dan barang atau Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok yang dinilai masih kurang baik.
“Solusi dari permasalahan tersebut adalah adanya pelayanan satu atap atau One Stop Public Service yang terintegrasi antara instansi yang terkait, sehingga pelayanan dapat maksimal,” kata Parlindungan Purba.
Menanggapi hal tersebut Direktur Komersil PT Port of Tanjung Priok, Retno menjelaskan bahwa untuk dwelling time impor lebih lama dibandingkan ekspor namun rata – rata waktu dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok sudah sesuai dengan rata – rata dwelling time pada Pelabuhan di Dunia.
“Jika dibandingkan dengan Ekspor, dwelling time impor memiliki waktu yang lebih lama karena memerlukan import clearance. Waktu dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok dibandingkan dengan Pelabuhan di dunia sudah sesuai dengan rata-rata yaitu sekitar 5 hari,” jelas Retno.
Lebih lanjut Retno juga mengemukakan mengenai permasalahan terkait dwelling time yaitu terdapat pada flow barang dan flow dokumen.
“Namun permasalahan lebih sering terkait dengan flow dokumen dimana terminal tidak dapat mengetahui proses berikut lamanya pengurusan clearance dokumen import sejak pengajuan Pengajuan Import Barang (PIB) sampai dengan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB),” ujarnya.
Setelah mendengarkan pemaparan PT Pelni, Anggota Komite II DPD RI juga meninjau beberapa tempat di Pelabuhan Tanjung Priok, seperti Ruang Control Tower, Posko Terpadu Angkutan Laut dan juga ruang tunggu penumpang, Pusat Penanganan Perizinan Impor – Ekspor Terpadu.
Mengakhiri kunjungannya, Parlindungan Purba berharap agar permasalahan flow of document dan flow of good terkait dwelling time dapat segera diatasi dengan menerapkan sistem terpadu 1 atap.
“Berdasarkan hasil peninjauan ini sistem dwelling time di Tanjung Priok sudah baik, namun belum menerapkan sistem satu atap, untuk itu diharapkan agar pemerintah dapat menyelesaikan hal ini dan juga agar PT Pelindo II dapat berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait,” ujarnya. (Enrico N. Abdielli)
