JAKARTA- Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan, Laode Ida menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak perlu meminta maaf pada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI). Karena menurutnya PKI pernah terbukti berupaya mengganti Pancasila. Hal ini disampaikan dalam rilisnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (6/7).
“Presiden tak perlu menyampaikan permohonan maaf terhadap keluarga PKI. Mengapa? Pertama, PKI tetap jadi musuh ideologis negara ini, yang pernah terbukti berupaya ganti Pancasila. Jadi sungguh ironis jika ada ucapan maaf bagi kelompok pengancam dasar negara,” ujarnya.
Beberapa pekan terakhir ini media sosial diramaikan dengan isu rencana Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf atas pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) Berat yang dilakukan oleh negara pada tahun 1965-1966 yang menyebabkan korban kematian Jiwa tiga jutaan rakyat Indonesia untuk menumbangkan Presiden Soekarno dari kekuasaannya.
“Pekan-pekan terakhir hingga pagi ini saya selalu ikuti beberapa media sosial yang diantaranya penggiatnya resah dengan informasi bahwa Jokowi akan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga PKI dalam pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus 2015 nanti,” ujar Laode Ida
Kebenaran Informasi itu sudah dikonfirmasi ke beberapa pihak dan meresahkan Laode Ida.
“Semula tak percaya sama skali. Namun ketika saya dikirimi salah satu link berita yang memuat komentar Kivlan Zen yang juga, katanya, suda konfirmasi dengan Jimly Ashshidiqy. Saya jadi kian tanda tanya besar. Benarkah informasi itu? Saya sungguh-sungguh sangat berharap tidak benar,” ujarnya.
Ia menjelaskan juga bahwa, komunisme merupakan lawan utama masyarakat beragama seperti Indonesia ini. Karena salah satu substansi komunisme adalah atheisme.
Permohonan maaf dari Presiden Joko Widodo menurutnya akan menyemangati kembali bangkitnya kelompok penganut faham komunisme dengan berlindung di bawah payung HAM dan demokrasi yang dianut negeri ini.
“Jika yang terakhir ini terjadi, maka sama halnya dengan membawa negeri ini kepada permasalahan yang lebih rumit lagi,” ujarnya.
Namun jika kemudian dilarang, menurut Laode Ida maka terbuka ruang adanya tekanan internasional dengan isu HAM dan demokrasi itu.
“Apalagi negara ini begitu besar memberi ruang pada investasi dari negara China yang nota bene masih menganut ideologi Komunis,” ujarnya.
Menurutnya kebangkitan ideologi komunisme kemudian akan jalan bersamaan dengan kekuatan modal asing dari negara komunis.
“Namun demikian, saya tentu masih sangat percaya Presiden Jokowi tak akan mengangkat isu ‘maaf pada keluarga PKI’ dalam pidato kenegaraannya nanti,” ujarnya. (Web Warouw)
