JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis menyoroti kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) setelah terjadinya kebocoran data yang melibatkan 6 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Kebocoran ini juga mencakup data pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kharis mengungkapkan bahwa anggota Komisi I DPR telah terbiasa dengan situasi di mana data masyarakat terjaga dengan aman. Oleh karena itu, jika terjadi kebocoran, itu menunjukkan bahwa Kominfo dan BSSN tidak menjalankan tugas mereka dengan baik, atau bahkan tidak bekerja untuk menanganinya.
Pernyataan tersebut disampaikan Kharis dalam rapat kerja antara Komisi I DPR dan Menko Polhukam, Kominfo, serta BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (23/9/2024).
“Mereka sudah terbiasa kalau enggak terjadi apa-apa, itu artinya anda bekerja dengan baik. Kalau enggak terjadi (kebocoran), itu artinya anda bekerja. Enggak usah khawatir. Kami tidak akan nganggep anda itu tidur, nganggur, enggak. Kalau tidak terjadi apa-apa. Itu mindset di Komisi I, Pak,” ujar Kharis.
“Kalau enggak terjadi apa-apa, itu artinya anda bekerja dengan baik. Kalau terjadi apa-apa, berarti anda enggak bekerja. Itu problem-nya. Semua seperti itu persepsinya. Jadi jangan, ‘wah ini nanti kita dikira kita enggak kerja. Kalau gitu bocor saja’. Oh jangan begitu,” sambungnya.
Kharis menegaskan bahwa jika tidak ada kebocoran data, anggota DPR akan menilai bahwa Kominfo dan BSSN telah bekerja dengan baik. Namun, jika kebocoran data terus berulang, itu akan menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut tidak berfungsi dengan semestinya.
“Enggak usah khawatir kalau tidak terjadi apa-apa, kita enggak akan anggap bapak-bapak ini enggak bekerja. Justru bekerja dengan baik,” imbuhnya.
Kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan, kabar kebocoran data ini pertama kali diungkapkan oleh akun X Teguh Aprianto (@secgron) pada Rabu lalu, yang menunjukkan tangkapan layar akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP dengan harga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300).
Presiden Jokowi juga memberikan tanggapan mengenai kebocoran data tersebut.
Ia telah memerintahkan Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BSSN untuk segera melakukan mitigasi.
“Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya,” kata Jokowi usai meresmikan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Boyolali, Jawa Tengah, pada Kamis (19/9/2024).
Jokowi menambahkan bahwa kebocoran data bukan hanya masalah yang dihadapi Indonesia, tetapi juga negara lain.
“Semua data mungkin karena keteledoran password atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak. Tempatkan yang berbeda bisa menjadi ruang untuk ruang diretas hacker,” ungkapnya. (Web Warouw)
