JAKARTA – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) yang juga Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono menilai kritik yang belakangan diarahkan ke program-program kerakyatan Presiden Prabowo Subianto tidak lagi bersifat substantif, tetapi berbelok menjadi serangan personal yang dilandasi kebencian dan prasangka. Menurutnya, secara programatik, berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat tidak memiliki celah signifikan untuk diserang.
Karena itu, lanjut dia, muncul upaya dari sejumlah kelompok untuk menggagalkan program tersebut melalui intrik dan serangan nonsubstansial.
“Karena secara programatik serangan tidak ada celah, maka ada upaya dari beberapa kelompok masyarakat yang ingin menggagalkan program kerakyatan Presiden dengan intrik dan serangan personal,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya dikutip Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Agus Jabo menyebut kelompok tersebut sebagai bagian dari fenomena yang ia istilahkan sebagai “serakahnomic”, khususnya dalam kategori golongan keempat atau yang ia sebut “kaum hantam kromo”.
Hoaks dan Bermuatan Ujaran Kebencian
Lebih lanjut, Agus Jabo menilai pola serangan yang dilakukan merupakan bentuk pengalihan isu klasik yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Ini adalah pengalihan isu klasik. Mainkan isu moralitas dan bawa-bawa agama, ini berbahaya,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, dia sangat menyesalkan pernyataan Amien Rais, yang diketahui merupakan salah satu petinggi Partai Ummat.
Agus Jabo mengingatkan agar ruang publik tidak dipenuhi narasi yang dapat mengaburkan substansi kebijakan dan justru memicu polarisasi di tengah masyarakat.
Ia juga mengajak kepada semua pihak untuk saling bergotong royong menggalang persatuan nasional demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Penting untuk menjaga diskursus publik tetap fokus pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan program-program strategis pemerintah,” pungkasnya.
Bahaya Politik Fitnah
Pernyataan Amien Rais yang menuding Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memicu polemik. Pernyataan Amien Rais dinilai tidak berdasar dan berpotensi merusak kualitas demokrasi.
Direktur Nalar Bangsa Institute, Bin Bin Firman Tresnadi, menilai tuduhan tanpa dukungan data yang jelas justru memperkeruh ruang publik di tengah kebutuhan akan stabilitas politik dan konsolidasi nasional.
“Demokrasi memang membuka ruang kritik—itu prinsip dasar. Namun kritik yang tidak ditopang data, tidak berbasis argumentasi rasional, dan hanya mengandalkan insinuasi, bukanlah kritik. Itu adalah spekulasi politik yang berbahaya,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Bin Bin menegaskan, ketika perdebatan publik bergeser dari adu gagasan menjadi serangan personal, yang terdampak bukan hanya individu yang disasar, tetapi juga fondasi demokrasi itu sendiri.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, Bin Bin menyebut saat ini pemerintah tengah fokus menjalankan sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.
Bin Bin menilai, capaian-capaian tersebut membuat ruang kritik berbasis kebijakan semakin sempit, sehingga sebagian pihak beralih pada pola serangan personal.
“Ketika ruang untuk menyerang kebijakan semakin sempit karena capaian yang kasat mata, maka sebagian pihak beralih ke politik insinuatif: menyerang orang di sekitar kekuasaan, menebar kecurigaan, dan menciptakan distraksi,” jelasnya.
Bin Bin menyebut pola tersebut sebagai bentuk politik yang tidak sehat karena tidak menawarkan solusi maupun arah yang jelas bagi perbaikan bangsa.
“Ini bukan oposisi yang sehat, ini adalah bentuk pelarian dari ketidakmampuan menawarkan alternatif,” tegasnya.
Bin Bin juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tidak kekurangan kritik, namun membutuhkan kritik yang berkualitas, berbasis data, serta mampu memberikan solusi konkret.
Bin Bin mengajak publik untuk tetap waspada terhadap upaya-upaya yang berpotensi mengganggu agenda besar nasional, seperti pembangunan ekonomi, penguatan kedaulatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Menolak fitnah bukan berarti antikritik. Justru sebaliknya, itu adalah upaya menjaga agar kritik tetap berada pada jalurnya, berbasis fakta, berorientasi solusi, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ucapnya. (Web Warouw)
