JAKARTA- Polri harus terus menerus secara berkelanjutan melindungi dan merawati “Indonesia Raya” sebagai tugas dan tanggungjawab Bhayangkara Negara. Jajaran Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menunjukkan kemauan, kemampuan, dan kematangan untuk memastikan kualitas pelayanan umum, Kamtibmas, keamanan nasional dan penegakan hukum. Hal ini disampaikan Mantan Tim Perumus Undang-Undang Polri Di Pansus DPR-RI Firman Jaya Daeli ketika bertemu dengan Kapolri, Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan mendiskusikan sejumlah hal strategis tengan situasi, kondisi, dan perkembangan pelayanan umum, kamtibmas, keamanan nasional dan penegakan hukum.
“Kapolri tentu melakukan reformasi internal dan koreksi ke dalam Polri untuk meluruskan ulang kembali jikalau terdapat pejabat Polri yang tidak sesuai atau tiba-tiba menyimpang dan bertentangan dengan program dan agenda Polri serta kebijakan Kapolri,” jelasnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (1/1).
Polri menurutnya, melalui kepemimpinan Kapolri harus berkelanjutan memaknai Indonesia Raya yang merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 yang Bhinneka Tunggal Ika, dalam berbagai agenda dasar dan kebijakan strategis Polri.
Pemaknaan ini menurut Firman, dilambangkan dan diwujudkannya Polri secara maksimal dan konsisten dalam rangka menjalankan perlindungan optimum terhadap warga masyarakat yang beraneka ragam (majemuk) dalam semangat pertumbuhan Bhinneka Tunggal Ika.
“Negara melalui Polri mesti memastikan untuk melayani dan melindungi warga negara dan masyarakat di setiap ruang dan waktu manapun. Polri dan jajaran Polri di wilayah manapun mesti menciptakan dan menumbuhkan ketenangan, kenyamanan, keamanan, dan kedamaian yang konkrit dan otentik,” ujarnya.
Dengan Demikian menurut Firman, Polri harus tegas dan jelas menjamin dan memfasilitasi keselamatan publik dan siapapun warga dan komunitas dengan latarbelakang apapun agama, kepercayaan, suku dan golongannya.
“Sebaliknya Polri harus keras dan tuntas menghentikan, melarang dan mengadili segelintir orang dan kelompok kecil yang selalu mengatasnamakan dan acapkali melakukan kekerasan, ancaman dan gangguan ketenangan, kenyamanan, keamanan dan kedamaian,” paparnya.
Ancaman Intoleransi
Menurut Firman penghentian, pelarangan dan penegakan proses hukum terhadap hal ini karena kerangka gerakan dan metode aksi orang intoleran dan kelompok radikal tidak lagi hanya sekedar mengganggu dan merusak kemanusiaan dan keselamatan publik.
“Hal ini juga justru sudah sampai pada taraf mengancam dan membahayakan keberadaan integrasi NKRI, Ideologi Pancasila, Konstitusi UUD 1945, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Jiwa Semangat Sumpah Pemuda Dan Proklamasi Kemerdekaan RI,” tegasnya.
Jajaran Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan staf telah menunjukkan kemauan, kemampuan, dan kematangan untuk memastikan kualitas pelayanan umum, Kamtibmas, keamanan nasional dan penegakan hukum.
“Semoga negara melalui Polri semakin memastikan meningkatkan kualitas di masa depan. Kapolri tentu melakukan reformasi internal dan koreksi ke dalam Polri untuk meluruskan ulang kembali jikalau terdapat pejabat Polri di Wilayah yang tidak sesuai atau tiba-tiba menyimpang dan bertentangan dengan program dan agenda Polri serta kebijakan Kapolri,” tegasnya.
Polri dan kualitas kepemimpinan Kapolri telah mendukung, mengawal, mengamankan, melaksanakan dan mensukseskan program pemerintahan Jokowi – JK yang merupakan pimpinan negara hasil pilihan rakyat berdaulat melalui Pemilu langsung dan demokratis. (Web Warouw)
