JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkapkan, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terkait dengan praktik penipuan daring atau online scamming paling banyak terjadi di Kamboja dan Filipina.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum menyampaikan, terdapat 3.703 korban TPPO yang dipaksa bekerja oleh jaringan pelaku penipuan online internasional.
“Statistik kasus online scam dari periode 2020 sampai Maret 2024 totalnya 3.703 orang. Paling banyak itu dari Kamboja 1.914, kemudian yang kedua Filipina 680,” ujar Woro dalam acara Hari Anti Perdagangan Orang di Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).
kepasa Bergelora.com di Jakarta dilaporkan selain itu, kata Woro, kasus TPPO yang terkait penipuan online banyak ditemukan di Thailand, yakni 360 orang dan Myanmar sebanyak 332 orang.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Gugus Tugas Pencegahan TPPO, sekitar 40 persen korban berasal dari wilayah Sumatera Utara.
“Kalau kita bicara online scam. kalau kita lakukan pendalaman dengan melakukan sampling saja darin 484 korban tadi itu paling banyak asalnya dari Sumatera Utara,” kata Woro.
“Jadi sebagian besar hampir saya katakan 30 sampai 40 persennya itu dari Sumatera Utara,” ucap dia.
Woro mengatakan, para korban TPPO yang dipekerjakan sebagai pelaku penipuan online itu berasal dari kalangan berpendidikan.
Mereka terjebak iming-iming bekerja di bidang informasi dan teknologi (IT) di perusahaan luar negeri.
“Korbannya melek teknologi, usia produktif 18 sampai 35 tahun dan bahkan mereka berpendidikan tinggi, ada yang sudah S2,” ucap Woro.
Namun, para korban justru disekap dan dipaksa bekerja tak sesuai perjanjian awal ketika sampai di negara tujuan.
Kepasa Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, korban bahkan diancam pemotongan gaji apabila tidak memenuhi target yang ditentukan pengendali bisnis ilegal tersebut.
“Jadi kalau mereka tidak memenuhi targetnya mereka dipotong gajinya. Nah mereka itu tidak boleh kemana-mana, di situ saja mereka bekerjanya. Semacam ada penyekapan, ada eksploitasi saya katakan, makanya itu terjadi TPPO,” kata Woro.
Laporan Benny Rhamdani
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membuka penyelidikan untuk menguak soal sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali bisnis judi online di Indonesia. Bareskrim juga melakukan klarifikasi kepada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani selaku orang yang pertama kali mengangkat isu tersebut ke publik. Pemeriksaan terhadap Benny digelar selama lebih dari lima jam pada Senin (29/7/2024), sejak pukul 14.15 WIB.
Dalam klarifikasinya ke penyidik, Benny dicecar 22 pertanyaan. Namun, usai klarifikasi, Benny dan Bareskrim Polri memberikan pernyataan yang berbeda soal sosok T.
Sudah Ungkap sosok T
Usai diperiksa, Benny mengaku semua hal yang diketahuinya soal sosok T sudah disampaikan ke penyidik. Oleh karenanya, politikus Partai Hanura itu enggan mengungkapkan identitas sosok T ke publik.
“Pokoknya begini, T itu siapa, apakah dia benar pengendali atau tidak, saya sudah tuangkan dalam berita acara yang tadi saya tanda tangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman penyidik,” ujar Benny.
Benny juga menyebutkan, ada misleading atau hal yang menyesatkan terkait pemberitaan soal pernyataannya mengenai sosok T. Benny menyebut misleading itu terkait konteks sosok T yang disampaikannya dalam rapat internal di Istana Negara bersama Presiden Jokowi ketika itu.
Dia menyebutkan, saat itu dirinya tengah membahas soal tindak pidana perdagangan orang (TPPO), bukan spesifik hanya perjudian online.
“Misleading-nya misalnya ya seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online, padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Benny usai diklarifikasi, kemarin.
Benny saat itu mengaku bahwa dirinya sedang menjelaskan soal pekerja TPPO yang diberangkatkan ke Kamboja secara ilegal. Mereka disebut dipekerjakan dalam bisnis judi online dan penipuan (scamming) online.
“Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan dimana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan scamming online,” tambah Benny.
Selain itu, Benny mengaku saat itu tidak hanya menyampaikan soal inisial T. Namun, ada inisial lain yang disampaikan dalam rapat terbatas internal di Istana Negara terkait perkara TPPO.
“Sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di Istana karena temanya adalah tema tentang TPPO itu tidak hanya inisial T yang saya sampaikan tapi juga ada inisial-inisial lain,” tuturnya.
Polri anggap jawaban Benny belum jelas Secara terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa jawaban Benny soal sosok T dalam pemeriksaan klarifikasi kemarin, masih belum jelas.
Djuhandhani menyebut, semua hal terkait sosok T belum diungkap Benny ke penyidik.
“Iya, belum (soal materi pertanyaan). Sudah kita tanyakan tapi belum menjawab secara jelas siapa (sosok T),” kata Djuhandhani saat dikonfirmasi.
Djuhandhani menyebut, Benny baru ditanyakan seputar kondisi kesehatannya hingga tugas dan kegiatannya selaku Kepala BP2MI. Termasuk kegiatan Benny saat mengikuti rapat terbatas internal di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lainnya.
“Kemudian kita sudah melangkah tentang berita-berita di medsos yang beredar, statement (pernyataan) dia. Setelah itu (Benny) minta untuk ditunda pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Djuhandhani.
Atas permintaan Benny, Bareskrim pun menunda pemeriksaan terhadap Benny. Jenderal Bintang satu itu juga akan kembali memanggil Benny untuk klarifikasi lanjutan pada Kamis (1/8/2024).
“Yang bersangkutan minta tanggal 5 (Agustus) untuk diperiksa kembali, namun kita kan juga kepengen segera menjawab apa yang diharapkan masyarakat, kita akan mengundang kembali besok tanggal 1 (Agustus),” ujar Djuhandhani.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, isu soal sosok T ini awalnya diungkap Benny melalui sebuah acara yang ditayangkan dalam YouTube BP2MI, Kamis (25/7/2024).
Di situ, Benny menyebut ada seorang berinisial T yang diduga sebagai pengendali judi online di Indonesia. Menurut Benny, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja.
“Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan, yang (inisial huruf) kedua saya enggak perlu saya sebut. Dan ini saya sebut di depan presiden,” ujar Benny seperti dikutip dalam tayangan YouTube BP2MI pada 25 Juli lalu.
“Boleh ditanya ke Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD saat itu. Presiden kaget, pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu,” sambungnya.
Dia mengungkapkan, hal ini diketahui BP2MI setelah menelusuri kasus penempatan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal di Kamboja. Dia pun mengeklaim bahwa T adalah sosok yang selama ini sulit tersentuh oleh aparat penegak hukum. Dia bahkan menjuluki sebagai orang yang kebal hukum selama NKRI berdiri.
“Orang ini adalah orang yang selama Republik Indonesia ini berdiri, mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum, mohon maaf dengan segala hormat,” kata Benny. (Web Warouw)
