JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal terus melakukan efisiensi anggaran demi mempercepat penghapusan kelaparan, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Apabila diperlukan, anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.
“Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem harus kita hilangkan. Insyaallah kita akan hilangkan. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan,” ujar Prabowo dikutip Bergelora.com di Jakarta, Jumat (18/7/2026).
Menurut dia, langkah efisiensi menjadi bagian dari upaya besar mempersiapkan masa depan Indonesia di mana Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu negara terbesar di dunia pada 2045–2050. Cita-cita Indonesia menjadi negara maju hanya dapat terwujud apabila generasi muda saat ini benar-benar dipersiapkan dengan baik.
“Jadi anak-anak yang sekarang umur 10 tahun, yang di SD, dia nanti 25 tahun lagi, dia 35 tahun, dia intinya bangsa Indonesia. Jadi kalau kita sekarang tidak urus anak-anak itu, dia bagaimana akan menjadi negara keempat terbesar di dunia?” katanya.
Dalam konteks tersebut, Prabowo menegaskan kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh pertahanan dan keamanan dalam arti sempit, tetapi juga oleh kesejahteraan rakyat. Menurut dia, rakyat yang kuat, sehat, dan sejahtera merupakan fondasi utama pertahanan nasional.
“Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan,” ungkapnya.
Prabowo juga mengapresiasi peran TNI dan Polri yang telah membantu masyarakat melalui berbagai program nyata, termasuk pembangunan jembatan dan penyediaan titik air. Kesulitan rakyat harus menjadi perhatian bersama seluruh unsur negara.
Dia juga menegaskan TNI dan Polri merupakan milik rakyat, sehingga keberadaannya harus selalu diarahkan untuk membantu rakyat dan mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat.
“Ini Indonesia, TNI, Polri milik rakyat, kesulitan rakyat harus kita atasi. TNI, Polri harus mengatasi kesulitan rakyat,” ucapnya.
Operasional TNI Akan Terganggu?
Menanggapi rencana presiden, anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) Tubagus (TB) Hasanuddin menilai, operasional TNI akan terganggu jika anggaran pertahanan dikurangi.
“Ya mengganggu (operasional prajurit TNI),” kata Hasanuddin, saat dihubungi, Sabtu (18/7/2026).
Jika nantinya ada efisiensi atau pengurangan anggaran pertahanan, tentu TNI harus melakukan penyesuaian ulang agar tugas tetap berjalan optimal.
“Sehingga harus dilakukan, ya, penyesuaian. Anggaran mana yang tidak dilanjutkan atau dihentikan, gitu,” ucap Hasanuddin.
Dia kemudian menjelaskan TNI telah mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027 ke DPR, dengan total Rp 334 triliun.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat pagu anggaran untuk 2027 sebesar Rp 139 triliun. Kemudian, Kemenhan meminta usulan tambahan anggaran sebesar Rp 195 triliun agar totalnya menjadi Rp 334 triliun.
Namun, pensiunan Jenderal TNI ini menilai, ada kemungkinan anggaran pertahanan tahun depan akan dikurangi.
“Jadi, bisa jadi, ya, untuk tahun yang akan datang dikurangi, gitu, dalam artian, pengajuan tambahannya tidak diberikan, gitu kira-kira,” ucap dia.
Ia melanjutkan, soal usulan tambahan anggaran tersebut baru akan diputuskan setelah Sidang Tahunan di Gedung DPR/MPR/DPD yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto pada Agustus mendatang.
“Kita lihat setelah pidato presiden tanggal 16 Agustus,” tutur dia. (Web Warouw)
