JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali apa yang pernah disampaikan pada rapat terbatas pada 4 Oktober 2016 lalu, bahwa gas bumi harus dilihat bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi harus dilihat sebagai modal pembangunan yang bisa memperkuat industri nasional, dan mendorong daya saing produk-produk industri Indonesia di pasaran dunia.
Untuk itu, Presiden meminta soal harga gas ini betul-betul dihitung, dikalkulasi lagi agar bisa konkret dampaknya, bukan hanya pada peningkatan daya saing produk-produk kita, tapi juga berdampak konkret pada penciptaan nilai tambah bagi pengembangan industri hilir.
“Saya juga minta laporan dari Menteri Perindustrian, Menteri ESDM mengenai pelaksanaan Perpres No 40 Tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi. Apakah ada kendala-kendala di lapangan, terutama pada 7 (tujuh) bidang industri yang ditetapkan sebagai pengguna penurunan gas, harga gas,” tegas Presiden Jokowi pada rapat terbatas (ratas) tentang Harga Gas Untuk Industri, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/1) siang.
Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku telah mendapat informasi mengenai sudah ditetapkan penurunan harga gas untuk 3 (tiga) bidang industri yaitu pupuk, baja, dan petrokimia. Sementara itu untuk bidang industri lainnya, yaitu oleochemical, kaca, keramik, dan sarung tangan karet belum terakomodasi.
Presiden Jokowi menegaskan kembali arahannya pada ratas tanggal 4 Oktober 2016 lalu, bahwa gas bumi harus dilihat bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi sebagai modal pembangunan yang bisa memperkuat industri nasional dan mendorong daya saing produk-produk industri Indonesia di pasaran dunia.
Untuk itu, Presiden meminta supaya harga gas ini dihitung dan dikalkulasi lagi dengan benar agar dampaknya bisa konkret, bukan hanya pada peningkatan daya saing produk-produk Indonesia tapi juga pada penciptaan nilai tambah bagi pengembangan industri hilir.
Penjelasan Sekab
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan, Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (24/1) sore, di Kantor Presiden, Jakarta, memberikan kesempatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk (menentukan harga), karena struktur harga gas di Indonesia dibuat fix, dibuat tetap, sehingga ketika harga minyak tinggi harga gas akan mengikuti lebih tinggi.
“Sekarang ini harga gas kita ada yang memang di 4 dolar AS per mmbtu, tapi juga ada rata-rata masih 6 dolar AS per mmbtu. Untuk itu, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres Nomor 40/2016) yang mengatur tentang hal tersebut agar harga bisa diatur di bawah 6 dolar, terutama untuk kepentingan pupuk, kepentingan petrokimia, dan sebagainya,” ungkap Pramono Anung kepada waratwan usai mengikuti ratas tersebut.
Dijelaskan Seskab, karena Perpres Nomor 40 tahun 2016 itu mengatur agar harga bisa di bawah 6 dolar AS per mmbtu, maka diberikan ruang kepada industri untuk bisa mengimpor gas secara langsung dengan harga yang lebih rendah.
Menurut Seskab, kebijakan untuk memberikan ruang kepada industri untuk mengimpor gas secara langsung itu diambil karena di negara-negara Timur Tengah mengalami penurunan harga gas yang luar biasa.
“Rata-rata mereka harga gasnya adalah antara 3-3,5 dolar AS per mmbtu. Sehingga dengan transportasi dan sebagainya mudah-mudahan bisa jatuh sekitar 4,5 dolar (per mmbtu),” ujarnya.
Namun Seskab Pramono Anung mengingatkan, untuk tidak menggunakan perantara (middle man) dalam impor tersebut. Selain itu, tegas Seskab, supaya harga gas bisa dikontrol, maka impor hanya diperbolehkan untuk industri-industri yang memang memerlukan.
“Itu diberlakukan izin oleh pemerintah, tidak dibuka ruang untuk terciptanya perantara. Kalau ini bisa dilakukan kami meyakini harga gas akan bisa diturunkan,” pungkas Pramono.
Kepada Bergelora.com dilaporkan tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menhub Budi K Sumadi, Kepala BKPM Thomas Lembong, Dirut Pertamina Dwi Sutjipto, dan Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso. (Bey Machmudin)
Presiden Jokowi dan Wapres JK berbincang sebelum ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/1) siang. (Ist)
|
|
|
|
|
