JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut rencana pembangunan tanggul laut (sea dikes) di Indonesia mengundang minat asing. Negara yang telah menunjukkan ketertarikannya adalah Belanda, Korea Selatan, dan China.
Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan, minat tersebut dipicu oleh pernyataan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang mengungkapkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa.
“Mereka baru tahap awal (minat) karena mereka membaca dari pernyataannya Pak Presiden Terpilih (Prabowo). Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa akan membangun tanggul laut, ya itu kan dibaca juga oleh Kedutaan Besar China di Jakarta,” kata Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, ditulis Sabtu (5/10/2024).
Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) asal China menjadi perusahaan terbaru yang menunjukkan ketertarikannya pada proyek ini. NHRI tertarik membangun pemecah gelombang (breakwaters) dan berbagai macam struktur tanggul laut (sea dikes) yang dapat diterapkan di Indonesia.
Endra menekankan, hal ini masih berupa pernyataan minat. Menurutnya dari pernyataan minat atau statement of interest sampai ke realisasi membutuhkan waktu yang panjang. NHRI rencananya masih melakukan serangkaian diskusi dan studi sebelum akhirnya mengambil keputusan.
“Jadi itu baru pernyataan minat dia. Itu belum ada letter of intent (LoI). Tapi kita tahu bahwa NHRI itu adalah salah satu institusi yang kuat di China. Dia ikut membangun bendungan-bendungan besar di China ya, termasuk juga tanggul laut,” ujarnya.
Jauh sebelum pernyataan minat dari China, dua negara lainnya yakni Korea Selatan dan Belanda sudah lebih dulu menyampaikan pernyataan minatnya untuk berkecimpung dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
“Minat sementara ini kan sudah ada dua yang sudah duluan melakukan kajian, itu kan Korea dan Belanda di NCICD. Nanti mereka akan dalami itu, kemudian akan melihat sejauh mana bisa involve, Atau bahkan ikut menginisiasi pembangunannya. Jadi itu baru pernyataan minat yang kemarin, mereka menjajaki kemungkinan Untuk investasi di situ,” terang Endra.
Urgensi Pembangunan Tanggul Laut
Kepada Bergelora.com si Jakarta dilaporkan, saat ditanya lebih lanjut mengenai keterhubungannya dengan rencana besar Prabowo membangun tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) dari Jakarta sampai ke Gresik, Endra belum dapat memastikannya. Namun ia memahami urgensi dari ide besar tersebut.
Menurut Endra, hal ini berkaitan dengan ancaman penurunan muka air laut atau land subsidence di daerah pesisir pantai utara (pantura) Pulau Jawa. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih, apalagi mengingat aktivitas logistik banyak dilakukan di kawasan Pantura.
“Kota-kota di Pantura di satu sisi mengalami land subsidence, tapi di sisi lain juga terekspos oleh kenaikan muka air laut karena perubahan iklim. Ini kan dua faktor yang bisa merugikan kita karena sistem logistik kita itu adanya di Pantura, kota-kota industri kita,” ujarnya.
Apabila aktivitas logistik dan industri terganggu, maka akan berpotensi mengganggu keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, menurutnya pembangunan tanggul laut memang perlu dilakukan sebagai upaya proteksi.
“Makanya akan dibuat tanggul laut untuk memproteksi kawasan-kawasan produktif Di sepanjang Pantura itu. Apakah nanti tanggulnya menerus (sampai Gresik) atau tidak, kita lihat dari kebutuhannya. Kan yang jelas yang mau diproteksi ini,” kata Endra.
Sebagai tambahan informasi, rencana pembangunan tanggul laut Bekasi-Tangerang akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Kementerian PUPR menyebut proyek ini ditaksir akan menelan biaya hingga Rp 90 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya sempat bertemu dengan NHRI untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan breakwaters dan sea dikes. Pertemuan akan ditindaklanjuti dengan rencana kunjungan tim NHRI ke Indonesia dalam waktu dekat.
NHRI akan me-review data dan kajian basic design yang sudah tersedia yang disusun oleh tim ahli Korea Selatan, Belanda dan tim Kementerian PUPR.
“Hal ini merupakan transfer of knowledge dari China ke Indonesia. Adapun rencana pembiayaan akan menggunakan skema loan,” kata Basuki dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).
Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi mengatakan bahwa Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang signifikan. Saat ini echo sounding dilakukan untuk mengumpulkan data batimetri dan investigasi tanah dalam perancangan sea dikes sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.
“Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, dan sebagai bendungan estuari untuk menjadi tampungan air tawar. Namun demikian, perlu perbaikan sanitasi masyarakat terlebih dahulu, karena ada 13 sungai yang bermuara di area tersebut, agar tanggul tidak menjadi,” katanya. (Enrico N. Abdielli)