JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dan beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) akan dihentikan sementara hingga musim panen selesai.
“Nggak disetop. Karena ini lagi panen raya maju Januari Februari. Nanti setelah itu baru (dibagikan),” ucap Zulhas saat ditemui di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
Zulhas mengatakan hal itu dilakukan untuk menjaga harga beras di masyarakat agar tetap stabil. Kalau beredar sekarang, kata dia, akan menyebabkan harga beras murah, sehingga yang terdampak adalah petani.
“Jadi nggak boleh bagi dulu dong, nanti harga di petaninya turun. Pokoknya petani harus dapat Rp 6.500,” ujar dia.
Zulhas memastikan bansos akan tetap berjalan meski pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran. Jumlah yang akan diberikan pun tetap sama, yaitu 900.000 ton atau senilai Rp 16,6 triliun. Pihaknya memperkirakan bansos akan kembali diberikan pada bulan April.
“Nanti kita rapatnya di bulan April tapi belum tau kapannya, itu pasti,” ujar Zulhas.
Sebelumnya, pemerintah berencana menjaga inflasi melalui pemberian bantuan pangan yang akan disalurkan pada Januari hingga Februari 2025. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo mengatakan terdapat 16 juta keluarga yang akan mendapatkan bantuan.
“Diharapkan dapat membantu menstabilkan inflasi beras,” ucap Arief melalui pernyataan tertulis pada Selasa, 3 Desember 2024.
Arief mengatakan jumlah penerima bantuan pangan (PBP) pada tahun 2025 berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai 22 juta keluarga.
Menurut Arief, penyesuaian jumlah penerima bantuan pangan dilakukan karena persentase penduduk miskin mengalami penurunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang dibandingkan Maret 2023.
Bansos Beras di 2025 Hak 16 Juta Penerima Manfaat
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Presiden Prabowo Subianto secara resmi akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras pada 2025. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Selatan pada Jumat, 29 November 2024.
“Jadi bantuan pangan sudah diputuskan di rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Pak Presiden,” tuturnya, merujuk pada ratas yang digelar Selasa lalu, 26 November 2024.
Ia menerangkan bantuan pangan akan diadakan pada Januari dan Februari tahun depan dengan total 160 ribu ton beras setiap bulannya.
Bantuan tersebut akan dibagikan kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selain itu, di tahun depan pemerintah juga akan melanjutkan bantuan beras dengan label SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Pemerintah menargetkan total 300 ribu ton beras murah atau sesuai Harga Eceran Tertinggi itu untuk dibagikan 150 ribu ton pada tiap bulan.
Zulhas mengungkapkan keputusan tersebut ditetapkan karena berdasarkan proyeksinya produksi beras pada Januari-Februari 2025 masih minim atau jumlahnya berada di bawah 2 juta ton. Sedangkan, total kebutuhan konsumsi sebanyak 2,6 juta ton.
“Stok Bulog (ada) 2 juta (ton). Jadi dengan bantuan pangan, dengan SPHP, maka Bulog dua bulan akan berkurang 320 ribu ton (bantuan beras), tambah 300 (SPHP) jadi 620 ribu ton,” kata dia.
Adapun, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi membenarkan hitungan tersebut.
“Bahwa produksi di bulan Desember, Januari, dan Februari, bukan mendahului Tuhan ya, tapi insya Allah di bawah 2 juta, kadang 1,5 juta ton. Sedangkan, kita pengeluarannya 2,6 juta ton. Jadi itu (bansos) perlu untuk stabilisasi sekaligus memberikan bantuan pangan,” ujarnya.
Kendati demikian, Zulhas optimistis perhitungan tersebut akan berubah dengan perkiraan jumlah penyerapan Bulog di dua bulan berikutnya. “Tapi Bulog nanti Maret-April akan menyerap mungkin 1 juta lebih kurang. Jadi sudah diputuskan ratas pada minggu lalu,” ucapnya. (Web Warouw)
