JAKARTA- Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendesak pemerintah mempercepat harmonisasi regulasi dan penyederhanaan perizinan di kawasan industri. HKI mengatakan banyak investasi yang ingin masuk ke kawasan industri, tapi regulasinya masih tumpang tindih.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, mengatakan banyak perusahaan yang ingin berekspansi, tapi terkendala regulasi.
“Kami percaya, apabila seluruh investasi yang masuk dapat difasilitasi dengan baik, perizinan dipercepat, dan dukungan lintas kementerian serta pemerintah daerah terus terjalin, maka target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan hanya sekedar harapan, tetapi dapat menjadi kenyataan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 25 Agustus 2025.
Ma’ruf mengatakan kawasan industri memiliki peran strategis sebagai enabler dan katalis investasi. Kawasan industri tidak hanya menyediakan infrastruktur dan lahan siap pakai, tetapi memastikan efisiensi melalui penyediaan utilitas bersama, pengelolaan lingkungan, dan fasilitas logistik yang terintegrasi. Selain itu, kawasan industri menjadi sarana mendorong penerapan industri hijau, penggunaan energi terbarukan, serta memperkuat rantai pasok domestik yang berdaya saing global.
Di samping itu, Ma’ruf menambahkan, kawasan industri juga berperan dalam pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Selama lima tahun terakhir, keberadaan dan pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa telah mendorong pertumbuhan industri baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal.
“Dengan demikian, kawasan industri berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah,” ujarnya.
Menurut Ma’ruf, pertumbuhan industri bisa kuat apabila ada kerja sama antara pemerintah pusat, kementerian, pemerintah, dan pelaku usaha di kawasan industri. Karena itu, dia mendorong pemerintah pusat mempercepat harmonisasi regulasi dan penyederhanaan perizinan, sementara pemerintah daerah bisa mendukung infrastruktur dasar dan keamanan.
“HKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menarik lebih banyak investasi, menciptakan lapangan kerja. Dengan sinergi yang baik, percepatan perizinan, serta dukungan infrastruktur, kawasan industri dapat menjadi lokomotif nyata bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Ma’ruf menyebut kawasan industri mencatatkan kinerja positif berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik. Pada kuartal II 2025, sektor industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 5,60 persen secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12 persen. Sementara itu, subsektor industri makanan & minuman, logam dasar, serta kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh hingga 5,68 persen.
Menurut Ma’ruf, data BPS ini bisa menunjukkan peran sektor industri dalam menghadapi tekanan global. “Kami mengapresiasi capaian ini, karena menunjukkan sektor industri terus menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian tersebut juga memberikan sinyal positif bagi investor, bahwa Indonesia adalah destinasi investasi yang prospektif dan kompetitif,” ujarnya. (Enrico N. Abdielli)
