JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur merupakan keputusan rakyat Indonesia. Dia menyatakan, keputusan pindah ibu kota bukan cuma keputusan dirinya sebagai presiden.
Hal ini dibuktikan dengan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI soal UU IKN. Jokowi mengatakan, mulanya dia menyampaikan niat pindah ibu kota di Rapat Paripurna Tahunan, sambil mengajukan UU IKN.
Dalam pembahasan yang dilakukan di DPR ternyata mayoritas anggota menyetujui UU IKN. Ada 93% fraksi di DPR yang menyetujui UU IKN.
“Kita juga izin kepada DPR, saya sampaikan lisan di dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Agustus diikuti pengajuan UU IKN dan disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR,” sebut Jokowi saat membuka Rakernas Baznas di Istana Negara IKN, Rabu (25/9/2024).
Melihat fakta itu, Jokowi menegaskan bahwa selama ini pindah ibu kota bukan cuma keputusan pemerintah yang dia pimpin saja. Namun, seluruh rakyat juga mendukung. Dia menekankan perpindahan ibu kota bukanlah proyek presiden semata.
“Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR di Jakarta. Ini supaya jangan ada kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, ini bukan. Semua tahapan dilakukan dengan baik dalam berbangsa dan negara,” beber Jokowi.
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Presiden Jokowi.juga menyatakan gagasan perpindahan ibu kota sebetulnya sudah ada sejak lama. Bahkan jauh sebelum dirinya menjadi presiden, tepatnya pada era Sukarno dan Soeharto menjadi presiden di Indonesia.
Sejak 2019, Jokowi mulai menginisiasi gagasan tersebut hingga akhirnya kini pembangunan ibu kota baru mulai kelihatan di Kalimantan Timur. Soal kepindahan ibu kota, Jokowi bilang, cuma mengeksekusi gagasan yang sudah ada sejak lama.
“Bung Karno di 60-an menggagas kepindahan ibu kota, pak Harto juga. Kalau saya hanya ikut mengeksekusi. gagasan itu panjang sudah lama,” sebut Jokowi dalam pembukaan Rakernas Baznas di Istana Negara IKN, Rabu (25/9/2024).
Saat dilantik pada 2014, Jokowi bercerita dirinya langsung memerintahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang kala itu dijabat Andrinof Chaniago untuk melihat lagi gagasan ibu kota baru yang tercetus sejak era Bung Karno. Dahulu Sukarno mau menetapkan Palangka Raya sebagai ibu kota baru menggantikan Jakarta.
Jokowi bercerita, dirinya meminta Andrinof untuk mendalami studi soal perpindahan ibu kota. Hasilnya, kala itu ditetapkan empat potensi ibu kota baru, ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat.
Setelah diteliti lagi, akhirnya Jokowi memutuskan perpindahan ibu kota diarahkan ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.
“Setelah didetailkan lagi saya cek di lapangan nggak sekali dua kali, tiga kali, kemudian bismillah saya putuskan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,” cerita Jokowi.
