KUPANG – Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat membangun kekuatan untuk mengakhiri dominasi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam mengurus energi. Pernyataan gubernur ini terus ia lontarkan kala bertemu dengan beberapa pejabat hingga pengusaha di Kota Kupang.
Teranyar, gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat, menyatakan ini ketika bertemu anggota BPK RI, Pius Lustrilanang dan auditor keuangan di Kupang, Senin 18 Juli 2022 di Hotel Aston Kupang.
“Dalam proyeksi saya, provinsi ini adalah provinsi terkaya di Indonesia. Kita sementara menuju kepada provinsi berkebutuhan energi baru terbarukan, dan provinsi ini nomor satu terbanyak yang memiliki potensi tersebut. Untuk itu, lewat kesempatan ini juga saya minta lewat BPK RI, kita harus bangun pemikiran yang sama, dimana PLN tidak lagi mengatur sendiri semua pemanfaatan energi, karena itu akan sangat menyulitkan kita dalam mengejar progress pembangunan energi terbarukan,” ujar dia.
Politisi NasDem itu beralasan, upaya ini sejalan dengan kesepakatan yang telah ditandatangani presiden Jokowi di Paris, Perancis, yang mengharuskan capaian energi sebesar 24 persen pada tahun 2025 nanti.
“Kalau masih dengan cara berpikir dan cara kerja seperti itu, maka itu akan sulit bagi kita untuk mencapai seperti yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Hal ini pun saya sudah bicarakan dengan Presiden Jokowi dan teman-teman di DPR RI,” kata dia.
Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat menyinggung biaya listrik yang harus dibayarkan masyarakat NTT lebih mahal ketimbang provinsi lainnya.
Ia juga menyebut pemerintah perlu membenahi regulasi yang mendukung berbagai energi baru terbarukan (EBT) yang potensial di NTT.
“PLN merupakan penghambat utama pembangunan energi terbarukan ini menurut saya,” ungkapnya saat pelantikan Ketua Kadin Provinsi NTT, Bobby Lianto di Aula El Tari Kupang, Senin 11 Juli 2022.
Menurut Viktor, NTT mampu mengembangkan energi terbarukan tetapi regulasi saat ini belum menjamini listrik yang dihasilkan nantinya akan dipakai.
“Masalahnya regulasi, yang mana PLN harus beli dulu baru jual lagi ke rakyat kami,” kata dia.
Ia menyampaikan juga kepada Arsjad Rasjid selaku Ketua Umum Kadin Indonesia yang hadir saat itu mengenai jumlah per kWh yang harus dibeli dari energi fosil yang disediakan oleh PLN. Ia menyebut jumlah per kWh yang dibayarkan sebanyak 28 sen dollar, lebih mahal dibandingkan provinsi lainnya.
Sedangkan kondisi NTT selama ini, kata dia, memiliki energi terbarukan yang melimpah luar biasa seperti panas bumi, angin, yang mana tidak kalah dengan China bila dikembangkan.
“Lalu provinsi ini dari mana miskinnya? Kami sebagai kaya luar biasa dan persoalannya kami diperhambat oleh Jakarta,” ungkapnya lagi.
Ia menyebut birokrasi negara ini dari dulu tidak efektif dan selama ini menghambat potensi NTT. Sedangkan kini negara lain mulai berbenah memanfaatkan energi terbarukan yang potensinya sudah dimiliki NTT dari dulu.
Kesalahan besar negara ini, lanjut Viktor, adalah memberikan wewenang besar kepada satu lembaga seperti PLN dari produksi hingga penyaluran tetapi tidak memberikan ruang suplai energi yang bisa oleh pihak lain.
“Saya sudah sampaikan ke teman-teman, jika PLN tidak membeli, maka Provinsi NTT akan berjalan sendiri dan bangun sendiri transmisi,” kata Viktor.
Bukan kali ini saja VBL menyinggung PLN. Sebelumnya, Sabtu (9/7/2022), Viktor juga mengungkapkan ini di Aula Gereja Assumpta Kupang dalam penyerahan sumbangan pendidikan putra putri anggota Kebbo Uma.
Ia menyebut NTT lebih mahal membayar listrik dibandingkan dengan DKI Jakarta. Viktor menyebut NTT membayar 28 sen dollar per kWh sedangkan DKI Jakarta 6 sen dollar.
“Hari ini kita adalah provinsi yang sangat mahal membayar listrik. Satu bulan kita bayar 1 kWh itu 28 sen dollar. Kita salah satu pembayar listrik termahal di NTT. Kalau di Jakarta 1 kWh hanya 6 sen dollar. Ini pakai energi fosil,” ungkap dia.
Ia pada saat itu menyebut NTT diabaikan oleh pusat soal pemanfaatan energi terbarukan. Sementara bila saat ini sudah mulai serius digarap maka 3 hingga 4 tahun mendatang NTT dapat mandiri listrik dari berbagai potensi tersebut.
“Kita akan menggunakan energi terbarukan dengan maksimun penghematan biaya,” ungkapnya.
Kepada Bergelora.com si Jakarta dilaporkan, persoalan listrik jauh sebelumnya pernah dikeluhkan oleh almarhum Frans Lebu Raya saat menjabat Gubernur NTT 2013 lalu. Ia mengeluhkan tarif listrik untuk industri di NTT lebih mahal, yakni Rp 1600 per kwh, padahal di Pulau Jawa dan Sumatera hanya Rp 800 per kwh. (Enrico N. Abdielli)
