JAKARTA- Pernyataan Wiranto yg siap dikonfrontasi dengan Prabowo Subianto terkait kasus penculikan aktivis di penghujung Orba yang membenarkan bahwa kasus pelanggaran HAM itu dilakukan atas inisiatif Prabowo Subianto sendiri, perlu segera diwujudkan.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida kepada Bergelora.com di Jakarta,Rabu (25/6).
“Pihak Prabowo Subianto harus segara respon itu, agar publik peroleh informasi yg benar. Prabowo Subianto sendiri bisa klarifikasi langsung, apakah tuduhan Wiranto itu benar atau tidak,”ujarnya.
Jika perlu menurutnya, ketua dan anggota DKP termasuk Soesilo Bambang Yudhoyono yang ikut tanda tangan hasil pemeriksaan dan pemecatan Prabowo dari militer, untuk bersama Wiranto dan Prabowo menjelaskannya tentang keberadaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP).
“Prabowo Subianto sendiri tentu harus bela diri, harus jelaskan. Karena jika penjelasan Wiranto sebagai atasan (Panglima TNI) saat Prabowo dipecat dari militer, maka sungguh sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Laode Ida mengkuatirkan kalau tidak ada klarifikasi yang jelas terntang status Prabowo Subianto, kelak persoalan kejahatan kemanusiaan berupa penculikan aktivis dan kerusuhan Mei 1998 berpotensi dibawa ke pengadilan internasional.
“Karena persoalannya bukan sekedar kejahatan kemanusiaan yang oleh Komnas HAM termasuk pelanggaran berat itu, melainkan di masa datang hal itu niscaya akan terus diangkat bahkan mungkin pada tingkat internasional,” ujarnya.
Tentu saja hal ini juga menurutnya merupakan bagian dari kewajiban Presiden SBY untuk menyelesaikannya, agar tak menyisakan problem yang tak kunjung selesai dan akan jadi legacy positif yang akan dikenang seluruh warga banga dan masyarakat dunia ke depan.
Klarifikasi terbuka dalam bentuk konfrontasi antara Prabowo Subianto vs Wiranto dan pihak terkait lainnya itu menurut Laode Ida sekaligus jadi ajang “pertontonan” derajat kejujuran atau sikap gentle dari para elite negara.
“Apa jadinya jika para elite negeri ini tak jujur atas apa yang telah terjadi, atau tak mau klarifikasi terbuka atas ‘tuduhan’ pihak lain, apalagi jika kelak jadi presiden? Di sinilah seharusnya Prabowo Subianto cepat merespon ajakan atau pernyataan Wiranto, agar semuanya clear,” ujarnya.
Sementara itu, Koalisi Gerakan Melawan Lupa yang terdiri dari KontraS, SETARA Institute, Imparsial dan PBHI dalam waktu dekat akan mengajukan gugatan terhadap KPU atas diloloskanya Prabowo Subianto sebagai Capres ke PTUN Jakarta. (Web Warouw)
