JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggunakan anggaran tak terduga untuk menekan angka inflasi di daerah.
“Saya sudah perintahkan ke menteri dalam negeri untuk mengeluarkan, entah itu surat keputusan atau surat edaran, yang menyatakan anggaran tidak terduga bisa dugunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah,” ujar Jokowi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8/2022).
Jokowi menjelaskan penggunaan anggaran tak terduga oleh Mendagri nantinya untuk menutupi biaya transportasi dan biaya distribusi dari dari satu ke daerah lainnya.
“Transportasi itu, mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang digunakan,” tegas Jokowi.
Jokowi mencontohkan masih mahalnya tranportasi untuk pengiriman beras. Saat kunjungan kerjanya ke Merauke, Jokowi bertemu dengan kepala daerah yang curhat dengan banyaknya pasokan beras, tetapi mampu menjual ke daerah lain karena mahalnya ongkos transportasi.
“Saya pernah ke Merauke, kepala daerah menyampaikan kepada saya, pak beras kita melimpah di sini, tapi enggak ada yang beli. Harganya murah Rp6 ribu pak, Saya cek ke bawah benar harga Rp6 ribu, dan daerah lain yang kekurangan beras kenapa enggak ambil dari Merauke yang harganya masih murah. (Ternyata) Problemnya transportasi mahal,” kata Jokowi.
Perintah Kepada Kepala Daerah
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masing-masing kepala daerah dengan inflasi tertinggi untuk mencermati secara detil penyebabnya sehingga tingkat inflasi dapat turun hingga ke level 5 persen.
Dalam sambutannya pada pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/8), Presiden Jokowi merinci kelima provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi yakni Jambi berada di 8,55 persen; Sumatra Barat 8,01 persen; Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,97 persen.
“Tolong ini dilihat secara detil yang menyebabkan ini apa, agar kita bisa selesaikan bersama dan bisa turun lagi di bawah 5 persen, syukur bisa di bawah 3 persen,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi memerintahkan agar kepala daerah tingkat kota hingga provinsi dapat mencermati penyebab inflasi yang saat ini menjadi momok di semua negara di tengah krisis pangan.
Menurut Kepala Negara, kepala daerah harus bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) untuk selalu mencari tahu komoditas pangan yang menyebabkan inflasi.
Presiden berharap dengan koordinasi itu komoditas yang berlimpah di satu daerah dapat didistribusikan ke daerah yang sedang mengalami kenaikan harga.
“Saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan, provinsi, kabupaten, kota, TPIP, TPID, semuanya bekerja, rampung, selesai, untuk mengembalikan lagi ke angka di bawah tiga, selesai, wong kita barangnya juga ada kok,” kata Presiden Jokowi.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan inflasi pada Juli 2022 telah mencapai 4,94 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) atau masih lebih rendah dari negara lain, tetapi melebihi dari batas atas sasaran tiga persen plus minus satu persen.
Menurutnya, tingginya inflasi terjadi pada kelompok pangan bergejolak mencapai 11,47 persen (yoy), yang seharusnya tidak lebih dari lima persen atau maksimal enam persen.
Di sisi lain tingkat inflasi Indonesia masih lebih terjaga dibandingkan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat yang mencapai 8,5 persen, Uni Eropa sebesar 8,9 persen, bahkan Turki sudah mencapai 79,6 persen. (Enrico N. Abdielli)
