JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bahwa sistem pertahanan di Tanah Air sudah tertinggal selama 22 tahun. Oleh karenanya, ia mendorong perlunya reformasi birokrasi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
“Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian saatnya Kementerian Pertahanan akan mulai untuk memproses reformasi birokrasi pertahanan negara, di mana dari sistem pertahanan negara kita sudah tertinggal 22 tahun lamanya,” kata Sjafrie dalam rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Menurutnya, hingga kini reformasi birokrasi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih belum berjalan.
“Reformasi birokrasi pertahanan negara belum sempat tersentuh sampai dengan saat ini,” ucapnya.
Dia pun meminta Komisi I DPR untuk mendukung dan mengawal proses reformasi birokrasi di ranah pertahanan.
“Saya perlu laporkan kepada Komisi I yang terhormat bahwa saatnya kita akan melakukan reformasi birokrasi pertahanan negara, agar supaya birokrasi pertahanan negara ini bisa mendapatkan perhatian dari bapak-bapak,” ucapnya.
Usul Kenaikan Anggaran 2025 Jadi Rp 166 Miliar
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengusulkan kenaikan anggaran pada 2025 menjadi Rp 166 miliar. Pada 2024, anggaran Kemhan yang disepakati dalam APBN mencapai Rp 139 triliun.
“Kita alokasinya itu Rp 166 ya 2025, tetapi kita belum tahu karena DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran)-nya belum diterima, jadi ini merupakan baru pagu sementara,” kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, kepada wartawan selepas rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin (25/11/2024).
Ia menyampaikan, mulai 2025, semua anggaran pertahanan yang akan dipergunakan harus di-review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum diajukan.
“Review itu diperlukan untuk mengecek kelayakan anggaran, apakah penggunaannya akan sesuai dan cocok dengan kebutuhan yang diinginkan,” ujar Sjafrie.
Di sisi lain, ia juga menyinggung perlunya perhatian terhadap kesejahteraan para prajurit. Menurut dia, anggaran pertahanan sebaiknya tidak hanya difokuskan pada alat utama sistem senjata (alutsista).
Sjafrie juga meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto akan setuju dengan usulan kenaikan anggaran pertahanan.
“Saya kira Presiden selaku mantan prajurit dan selaku mantan Menhan, pasti akan meningkatkan anggaran pertahanan,” katanya. (Web Warouw)
