SAUMLAKI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun bendungan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, sebagai respons atas pengembangan proyek Liquid Natural Fas (LNG) Lapangan Abadi di Blok Masela.
Kepastian soal bendungan ini disampaikan setelah adanya peringatan soal peningkatan kebutuhan air minum oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Kami telah siapkan rencana teknisnya untuk membangun bendungan sebagai antisipasi pengembangan Blok Masela,” kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja di Kepulauan Tanimbar, Jumat, 2 September 2022.
Hari ini, Jokowi meninjau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Weymomolin di Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar. Di sini, Jokowi berbicara tentang memberi peringatan soal kebutuhan air minum di Saumlaki, ibu kota Kepulauan Tanimbar, dan sekitarnya yang bisa meningkat sebagai dampak pengembangan Blok Masela.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta PUPR hingga pemerintah daerah untuk mengantisipasinya.“Kita harus mengantisipasi adanya pengembangan Blok Masela karena akan memberikan dampak kepada peningkatan tenaga kerja dan juga kebutuhan air minum.”
Kepada Jokowi, Endra mengatakan bahwa optimalisasi pengelolaan SPAM Weymomolin untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Saumlaki, Kepulauan Tanimbar yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia di Maluku.
Optimalisasi SPAM di Saumlaki meliputi dua sistem yaitu bersumber dari mata air Weymomolin dan Bomaki melalui pembangunan intake. Lalu jaringan perpipaan untuk melayani total 5.000 sambungan rumah atau sekitar 80 persen dari warga Saumlaki.
Meski demikian, Endra kenaikan permintaan air tidak akan cukup bila hanya mengandalkan sumber mata air. Kondisi itulah yang menjadi dasar PUPR untuk membangun bendungan di Kepulauan Tanimbar.
Tugas Terbaru Jokowi: Blok Masela
Kepada Bergelora.com di Saumlaki dilaporkan, dalam kunjugan ke Kepulauan Tanimbar ini, Jokowi juga kembali mengungkit soal pengembangan Blok Masela. Tiga tahun sejak pemerintah menyetujui revisi rencana pengambangan atau plan of development (POD) pada 2019, pengerjaan proyek ini tak kunjung jalan dari yang semula ditargetkan berproduksi pada 2024.
“Blok Masela itu terus kami dorong,” kata Jokowi.
Jokowi menceritakan ulang situasi yang terjadi di lokasi, di mana dulu sebetulnya sudah akan jalan dengan Inpex Masela Ltd, anak usaha Inpex Corporation asal Jepang (pemegang hak partisipasi 65 persen) dan Shell Upstream Oversears Ltd, anak usaha Royal Dutch Shell plc asal Belanda (pemegang hak partisipasi 35 persen).
“Tetapi karena itu harganya rendah, sehingga ada satu yang mundur. Sehingga ini pengerjaannya juga ikut mundur,” kata Jokowi.
Dengan kondisi, Jokowi berjanji pemerintah akan terus mendorong hadirnya mitra baru bagi Inpex di proyek ini. “Sehingga segera dimulai Blok Masela,” kata dia.
Terakhir, Jokowi sudah membicarakan perkembangan Blok Masela dengan sejumlah menteri terkait di Istana Negara, Jakarta, pada 24 Agustus lalu. Kala itu, Jokowi memerintah anak buahnya segera mencari investor baru untuk Blok Masela.
“Termasuk pertimbangkan INA untuk masuk,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan arahan Jokowi, selepas rapat. INA tak lain adalah Indonesia Investment Authority.
Sebelumnya, kabar hengkangnya Shell dari Blok Masela sudah muncul sejak 2020 lalu. Tak hanya INA, Jokowi juga mendorong PT Pertamina (Persero) untuk masuk ke Blok Masela menggantikan Shell.
Sehingga pada 4 Agustus lalu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mendorong Pertamina segera merampungkan kajian pengambilan sebagian hak partisipasi Blok Masela yang ingin dilepas Shell pada September 2022.
“Kami mengharapkan Agustus atau September ini Pertamina bisa menyelesaikan studinya mengenai data-datanya segera. Rencananya Inpex akan mengajukan project-nya mulai jalan cepat lebih efektif di tahun depan,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dikutip 4 Agustus 2022 lalu.
Jokowi lalu menjelaskan kalau Blok Masela bisa jalan, keuntungan besar akan didapat oleh Kepulauan Tanimbar. Baik untuk perputaran uang maupun untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kepulauan Tanimbar maupun Provinsi Maluku. “Memang terus kita dorong agar segera dimulai,” kata dia. (Yohana)
