JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melepas Tim Kemendagri untuk berangkat ke daerah bencana Palu dan Donggala, yang terdiri dari 30 orang perwakilan setiap komponen mulai dari pejabat eselon II sampai pada staf di Halaman Gedung A Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, selasa (2/10).
Menyikapi penanganan darurat bencala Palu dan Donggala, Tjahjo dan jajarannya sepakat untuk mengirimkan Tim Pendampingan dari Kemendagri, Ia menyampaikan dalam arahannya bahwa “Kami sepakat memutuskan mengirimkan Tim Perndamping dari Kemendagri untuk memastikan jalannya pemerintahan di sana” ungkap Tjahjo.
Tjahjo menegaskan bahwa tujuan pokok dari Tim Kemendagri adalah menjalankan fungsi sebagai pendukung pemerintah daerah setempat. Selain itu, memberikan semangat kepada teman – teman aparat pemerintah daerah yang sedang berduka “Kita harus memastikan pemerintahan berjalan, Alhamdulillah gedung – gedung pemerintahan di Palu dan Donggala utuh beda dengan bencana di Lombok, untuk menunjukkan bahwa pemerintahan di daerah bencana berjalan maka harus ada yang dikerjakan, minimal menginventarisir laporan dan masalah pelayanan dasar yang bias dikerjakan pemerintahan daerah kepada masyarakat” ujar Tjahjo.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Posko Tim Pendampingan Kemendagri direncanakan ditempatkan di tempat vital pemerintahan untuk membantu aparatur Pemda setempat, ”Penempatan Tim Pendampingan Kemendagri ditempatkan satu di halaman rumah Jabatan Gubernur dan satu lagi ditempatkan di Kantor Pemda Provinsi Sulawesi Tengah” jelasnya.
Di akhir arahannya Menteri Tjahjo menegaskan, Tim Kemendagri fokus membantu jalannya pemerintahan di Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota berjalan, mendampingi apa yang bisa kita kerjakan berkenaan dengan tata kelola pemerintahan.
Harus Mandiri
Mendagri (Tjahjo Kumolo) memberikan penekanan kepada anak buahnya yang diberangkatkan ke daerah bencana Palu dan Donggala sebagai Tim Pendampingan Kemendagri, untuk membantu dan memastikan jalannya pemerintahan setempat.
Tjahjo menegaskan bahwa “Tim Pendampingan Kemendagri harus mandiri ketika bertugas di daerah bencana, jangan sampai membebani pemerintahan daerah setempat, jang pinjam kendaraan Pemda, jangan minta makan ke Pemda, Pa Eko Subowo (Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan) sudah punya data tempat kos-kostan dan Tim bisa sewa kos-kostan yang murah”. ujarnya.
Lebih lanjut Tjahjo menuturkan bahwa kondisi logistik di daerah bencana cukup memprihatinkan, Ia mengutarakan pengalaman kunjungannya pada hari sabtu dan minggu (29 – 30/9/2018) bahwa “ untuk saat ini yang dibutuhkan adalah air putih dan kue kering, indomie atau beras harus dimasak listrik mati, BBM tidak ada, itu yang mudah untuk dikonsumsi”. Tutur Tjahjo.
Tjahjo mengingatkan juga “Nanti Tim Pendampingan Kemendagri cek desa-desa juga harus jalan ada bantuan, disiapkan Ditjen Bina Pemdes setiap desa 50 juta, minimal buat bangun tenda, alat tulis atau ATK untuk administrasi pemerintahan di desa – desa”
Berkenaan dengan koordinasi dan penempatan personis Tim Pendampingan Kemendagri, Tjahjo mengungkapkan “Setiap jam Saya dan Sekjen Kemendagri memonitor, setiap minggunya anggota Tim Pendampingan Kemendagri bergantian bertugas, supaya tidak jenuh dibantu juga oleh Praja IPDN Makassar yang bisa ditempatkan 2 minggu di sana masa tanggap daruratnya bisa sampai 3 bulan, saya kira itu tugas kita bahwa yang terpenting memastikan pemerintahan tetap jalan melayani masyarakat, menampung informasi, menginventarisir, menghubungkan informasi penting dengan berkoordinasi dengan Satgas Bencana. (Calvin G. Eben-Haezer)
