JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kepolisian untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penyebaran berita-berita bohong atau hoax melalui media sosial, seperti kelompok Saracen maupun kelompok yang terkait dengan MCA (Muslim Cyber Army).
“Ya, saya kira polisi tahu ini pelanggaran hukum atau tidak. Kalau pelanggaran hukum, sudah saya perintahkan, entah itu Saracen, entah itu MCA, kejar, selesaikan, tuntas. Jangan setengah-setengah,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menjajal sirkuit Sentul, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3) siang.
Presiden mengingatkan, bahwa penyebaran berita palsu atau hoax itu bisa menyebabkan disintegrasi bangsa, terlebih kalau isu-isunya yang disebarkan diterus-teruskan, entah motif ekonomi, motif politik.
“Tidak boleh seperti itu. Saya sudah perintahkan ke Kapolri, kalau ada pelanggaran hukum tindak tegas jangan ragu-ragu,” tegas Presiden.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, mengenai hasil penyidikan, Presiden menyerahkannya kepada pihak Polri. Kalau sudah tuntas, lanjut Presiden, pasti dilaporkan kepada dirinya.
Saat ditanya wartawan apakah media sosial akhir-akhir ini sudah adem setelah penangkapan Saracen dan MCA, menurut Presiden, masih hangat.
“Ini sudah harus diselesaikan tuntas biar adem semuanya,” tegasnya.
Sengaja Diproduksi
Sebelumnya, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan penangkapan enam penyebar ujaran kebencian oleh Direktorat Siber Polri mengkonfirmasi bahwa ujaran kebencian sengaja diproduksi dan disebarluaskan oleh kelompok tertentu dengan tujuan yang sangat berbahaya.
“Praktik semacam ini bukan hanya membahayakan kontestasi politik tetapi yang utama adalah membelah masyarakat pada pro dan kontra tentang suatu konten informasi dan ini membahayakan bagi kohesi sosial kita,” kata Hendardi di Jakarta, Selasa (6/3/2018)
Kepolisian telah melakukan penangkapan simultan di Surabaya, Bali, Sumedang, Pangkalpinang, Palu dan Yogyakarta, atas dugaan penyebaran “hoax” dan ujaran kebencian.
“Penangkapan ini menggambarkan bahwa kelompok yang diidentifikasi MCA memiliki sebaran hampir di seluruh Indonesia,” kata Hendardi.
Menurut Hendardi, sebagai gerakan yang didesain, Direktorat Siber harus mampu melacak aktor-aktor intelektual dibalik MCA untuk melindungi masyarakat dari paparan berita bohong dan kebencian.
Melihat personel dan pola gerakannya, kelompok MCA ini agak berbeda dengan Saracen yang memiliki struktur jelas dan motif ekonomi dominan.
Kelompok MCA tampak lebih ideologis, memiliki banyak sub kelompok dan ribuan anggota di seluruh Indonesia dengan ikatan organisasi relatif “cair”. “Karena itu, daya rusak kelompok ini lebih besar daripada Saracen,” katanya.
Menurut Hendardi, jika merujuk pada konten yang disebarkan, pesan-pesan kelompok MCA mengarahkan kebencian itu pada partai politik atau tokoh yang saat ini menjalankan kepemimpinan nasional.
“Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pekerjaan ini datang dari kelompok penentang” kata Hendardi kepada awak media.
Karena itu asumsi yang mengatakan bahwa “hoax” dan kebencian sengaja diproduksi oleh tangan negara, terbantah dengan melacak rekam jejak MCA dalam banyak isu.
Namun demikian untuk memastikan dugaan ini, kata Hendardi, Polri perlu membongkar tuntas jejaring pelaku, mediator, pemesan dan penikmat “hoax” dan ujaran kebencian ini.
Hendardi berharap publik mesti berperan dalam menumpas kelompok-kelompok serupa dengan aktif melaporkan mereka yang secara reguler melakukan penyebaran konten berita palsu dan ujaran kebencian berbasis sentimen SARA.
“Bukan hanya di dunia maya, tetapi juga ‘hoax’ dan ujaran kebencian yang dibungkus sebagai pesan moral agama dan disebarluaskan melalui mimbar-mimbar keagamaan,” kata Hendardi.
Hendardi menegaskan bahwa jejaring penebar “hoax” dan kebencian pada kelompok ini juga sama bahayanya dengan mereka yang bekerja di dunia maya.
“Di tahun elektoral tingkat lokal 2018 dan nasional 2019, kita mempunyai kebutuhan akan ruang publik-politik yang mempersatukan, bukan memecah-belah, demi kompetisi politik yang jujur, adil dan membangun. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan sinergi dan partisipasi publik,” katanya. (Calvin G. Eben-Haezer)
