JAKARTA- Polemik legalisasi kasino sudah bisa menyimpulkan pentingnya legalisasi kasino agar pemerintah bisa menutupi utang luar negeri dan membiayai pembangunan. Hal ini ditegaskan oleh Trio Marpaung, aktivis 98 dari Surabaya kepada pers, Senin (16/6) merujuk total utang luar negeri yang menembus angka Rp7.039 Triliun per April 2025.
“Pemerintah jangan ragu lagi, harus berani melegalisasi kasino, karena negara membutuhkan segera bisa membayar utang luar negeri dan llanjutkan berbagai pembangunan. Ini untuk kepentingan negara, jadi pakailah akal sehat, ” ujarnya.
Apalagi mantan narapidana politik (napol) yang pernah dipenjara dimasa orde baru ini merujuk total besaran biaya pembangunan yang dirilis Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebesar USD625 miliar atau setara Rp10.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur hingga 2029 mendatang.
“Tidak mungkin pembangunan hanya mengandalkan jumlah APBN saat ini yang kurang dari Rp4.000 triliun per tahun. Bagaimana kita bisa mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat dengan uang segitu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kepentingan negara adalah di atas segalanya. Negara harus bisa keluar dari persoalan utang dan menyelesaikan persoalan kesejahteraan rakyat.
“Bukan hanya utang luar negeri tapi legalisi kasino akan menjawab kebutuhan Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Gratis, Kesehatan Gratis, Perumahan Rakyat dan lainnya yang pasti akan meningkatkan kualitas manusia Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Ekonom sekaligus pengamat bisnis, Benny Batara Hutabarat atau dikenal Bennix menilai utang Indonesia bisa lunas jika judi kasino dilegalkan.
Adapun hal itu disampaikan Benny dalam diskusi publik bertajuk legalisasi kasino di Indonesia antara kepastian hukum, tantangan sosial, dan peluang ekonomi, di Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
“Judi kasino itu berbeda dengan judi yang berada di Kamboja. Kalau di Kamboja kan judi online, dari tukang becak ojek online selama ada handphone mereka bisa judol,” kata Bennix dalam paparannya.
Ia menuturkan kalau kasino itu ada fisiknya, orang-orang harus beli tiket pesawat, tiket hotel yang berarti segmentasinya menengah ke atas.
“Kalau kita legalkan judi kasino, utang Indonesia lunas,” jelasnya.
Masalahnya, kata Bennix untuk oknum aparat penegak hukum lebih baik judi itu legal apa ilegal.
“Kalau judi itu legal, duit masuk ke Kementerian keuangan, Dirjen pajak. Tapi, kalau judi itu ilegal duitnya masuk ke aparat. Pilihannya kita mau perkaya siapa hari ini?” ungkapnya.
Sejumlah ekonom dan pakar hukum meminta kajian yang menyeluruh terhadap dampak sosial, hukum, dan ekonomi dari kebijakan tersebut.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai bahwa legalisasi kasino memang dapat meningkatkan pendapatan negara.
Namun, ia mengingatkan bahwa efek lanjutan dari kebijakan ini perlu diantisipasi di baliknya.
“Kalau dilegalkan, negara bisa mendapatkan pemasukan dari PNBP. Tapi harus diwaspadai, bisa saja masyarakat berpenghasilan rendah tergiur mencoba peruntungan lewat kasino,” kata Nailul kepada wartawan, Kamis (22/5/2025).
Dia juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar legalisasi kasino tidak membuka celah bagi legalisasi judi online.
“Jangan sampai judi online yang selama ini kita lawan juga meminta pelegalan,” tambahnya.
Sebagai informasi, wacana legalisasi perjudian di Indonesia bukan hal baru.
Pada era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin (1966–1977), kebijakan legalisasi lotre dan kasino pernah diterapkan secara terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur ibu kota. Meski sempat menuai kontroversi, langkah tersebut dinilai berhasil dalam menghimpun dana publik untuk pembangunan jalan, rumah sakit, dan sekolah.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan perlunya kajian mendalam terhadap wacana tersebut.
Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa kementeriannya tidak memiliki kewenangan dalam legalisasi kasino dan enggan memberikan pernyataan lebih lanjut.
“Wah itu perlu kajian ya,” ujar Alexander di kantor Komdigi, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Wacana legalisasi kasino di Indonesia menuai pro kontra usai Anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita mengusulkan model seperti Uni Emirat Arab (UEA) untuk menambah penerimaan negara.
Adapun wacana legalisasi kasino kembali mencuat dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Kamis (8/5/2025).
Dalam forum itu, anggota DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan agar Indonesia meniru kebijakan Uni Emirat Arab (UEA) yang membuka kasino sebagai cara menambah sumber penerimaan negara. (Web Warouw)
