Kamis, 13 Juni 2024

Sumpah Pemuda Dalam Pusaran Pilpres 2024: Dari Budiman Sampai Gibran

Oleh: Rio Ismail *

SUMPAH PEMUDA kali ini diwarnai dengan pemunculan dua sosok pemuda yang berbeda usia dan latar belakang. Budiman Sujatmiko, pemuda demonstran yang merasakan dahsyatnya gerakan jalanan dan kejatan intel yang berujung di penjara. Lalu, Gibran Rakabuming Raka, anak manis produk jaman neoliberal, yang merasakan kemewahan hidup di istana dan kehebatan bisnis di usia muda.

Budiman akhirnya terdampar dalam pelukan Prabowo Subianto, sosok yang dilawan Budiman karena memerintahkan penculikan kawan-kawan seperjuangannya. Gibran pun diantarkan Pak Jokowi ke dalam gendongan Prabowo. Budiman dan Gibran pun mengaku tak ingin terpenjara oleh masa lalu. Bahkan berdalih langkah kuda yang mereka tempuh adalah untuk pemenuhan tujuan rekonsiliasi, nasionalisme, dan kepentingan rakyat.

Dua pemuda dalam kekinian kini tampil di pentas. Memberikan contoh bahwa kepemimpinan nasional bisa ditempuh dengan cara lain, jalan pintas yang instan. Tak ada pelanggaran hukum di situ. Mereka seakan hanya mau mengatakan tidak perlu memperjuangkan kekuasaan melalui jalan keras, revolusioner dan berdarah-darah, sebagaimana transisi kekuasaan dari Pesiden Soeharto pada era reformasi. Atau, perubahan tak selalu harus seperti “jalan pedang” Musashi, misalnya.

Tak adil membandingkan Budiman dengan Sukarno, Soekarni Kartodiwirjo, Aidit, Wikana, Chaerul Shaleh, dan Sutan Syahrir dan sejumlah tokoh pemuda lainnya jelang kemerdekaan. Sama tidak adilnya membandingkan Gibran dengan pengusaha sekelas Atjoem Kasoem, Darwis Djamin, dan Hasyim Ning pada awal kemerdekaan, yang menjadikan usaha dagang sebagai kontribusi dalam perjuangan. Jaman tentu sudah berbeda.

Soekarni, Syahrir dan sejumlah pemuda lainnya juga melakukan “penculikan” Soekarno-Hatta dan memaksa untuk deklarasi kemerdekaan. Tapi mereka tidak melakukan kejahatan melenyapkan Soekarno-Hatta seperti halnya dalam penculikan aktivis pada era jelang kejatuhan Soeharto. Mereka masuk kekuasaan karena memang berjuang, berpikir, menggagas, dan bertindak revolusioner untuk itu.

Kasoem, Djamin dan Ning juga tidak minta jatah masuk ke dalam kekuasan kekuasaan. Tetap jadi pengusaha sambil membantu Sukarno dkk. yang selalu tak punya uang. Meski, akhirnya mereka melakoni juga peran sebagai “oligark” saat Sukarno dan para pemimpin muda berkuasa.

Dalam demokrasi prosedural, tidak ada yang salah dengan pilihan Budiman dan Gibran masuk dalam dekapan Prabowo. Sebab, desain sistem politik saat ini memang memberi karpet merah bagi akrobatik politik yang dipertunjukkan elit-elit partai. Siapapun yang masuk ke sana, pasti hanya punya dua piliham. Diam, menurut, agar tidak terlempar keluar, atau keluar dan menyingkir dari kekuasaan tanpa bisa protes.

Saat ini tak ada kekuatan politik dominan sekalipun yang mampu mengubah sistem politik yang memang didesain sejak awal untuk menyediakan ruang bebas elitisme dan persekongkolan lintas partai. Ambang batas kursi atau presidential threshold 20% adalah kerangkeng yang menjadikan pembuatnya tidak ingin bahkan sudah tidak mampu mengubahnya. Tidak PDIP, Golkar, Gerindra, apalagi partai-partai tengah dan bawah.

Bagi partai tengah dan bawah, tanpa harus banyak menguras sumberdaya, sistem ini memberi jalan untuk menggenapkan kuasa partai dominan sambil menikmati lelehan kekuasaan politik dan ekonomi, sekaligus perlindungan politik. Presiden Jokowi, yang berhasil mencapai dukungan atau tingkat kepuasan publik sebesar 82% pada Mei lalu –kepuasan tertinggi dalam sejarah kepresidenan di Indonesia– juga tak mampu mengubahnya.

Apa yang nampak tak lain adalah kedigdayaan sekumpulan elit kekuasaan (partai) yang tidak hanya mampu mengatur kuasa politik tanpa kontrol publik. Tetapi juga mengatur dan mensentralisasi kuasa modal dan sumberdaya kehidupan (sumberdaya alam), termasuk nasib jutaan orang miskin, nasib flora dan fauna, dan nasib bumi tentunya.

Elit-elit ini bahkan mampu “membunuh” demokrasi atas nama demokrasi –meminjam istilah Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt “How Democracies Die’. Presiden Jokowi pun, kemudian tergoda untuk menunggangi sistem ini dengan mendorong wacana presiden tiga periode. Sebelum akhirnya dia berhasil menggelindingkan persekongkolan itu untuk sekedar mengubah komposisi kekuasaan polittik seperti hari ini. Lalu publik tersentak.

Maka, jadilah pilpres kali ini menjadi pertunjukan melo dramatik. Diawali dengan prolog merapatnya Budiman dan sejumlah petinggi Partai Rakyat Demokratik (PRD) ke pelukan Prabowo, dengan epilog Gibran “dibopong” pak Jokowi naik ke pelana kuda Prabowo.

Budiman, bahkan juga Gibran tak ada rasa malu ketika para elit mensejajarkannya dengan para pemimpin muda di awal kemerdekaan, seperti Syahrir dkk. Yang tersisa kini adalah rasa risih, rasa sakit, dan kejengkelan tak terhingga dari banyak kader PDIP yang memposisikan dan mengawal pak Jokowi sejak Walikota Solo, Gubernur DKI, dan dua kali masa jabatan Presiden RI.

Beginilah situasi kekinian setelah rangkaian panjang sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Saya tak tahu apa yang dipikirkan para pemuda– diantaranya sekitar 69,83 juta (25,87%) tergolong generasi milenial, dan jutaan lainnya yang terserbar dalam kelompok generasi Z dan X– setelah menyaksikan peristiwa politik yang dramatik semacam ini.

Bagi saya, setelah pilpres/pemilu 2024, akan dibutuhkan effort luar biasa untuk mendorong perubahan. Apalagi barisan civil society mulai dari segmen NGO hingga perguruan tinggi berhasil dilumpuhkan oleh kekuatan modal maupun “gula kekuasaan”. Pak Jokowi tidak hanya berhasil mengkoptasi banyak aktor atau agen demokrasi. Tetapi juga seakan mampu “mengubah” dan melumpuhkan berbagai teori sosial yang selama ini selalu menjadi inspirasi bagi gerakan perubahan sosial.

Semoga saja bukan peristiwa “kecelakaan kekuasaan” lagi yang akan memberi ruang bagi perubahan. Melainkan pertumbuhan kelompok-kelompok berbasis gerakan politik maupun gerakan sosial yang punya konsistensi dan kekuatan mendorong perubahan.

Seperti banyak orang yang punya pilihan terhadap capres/cawapres yang bisa mendorong perubahan, saya juga tentu punya pilihan itu. Namun bagi saya, menjadi penting untuk mempertanyakan kembali, benarkah klaim sejumlah kalangan bahwa Prabowo akan jadi seperti Hugo Chaves di Venezuela, mantan militer yang kemudian menghajar kekuatan ekonomi neo-liberal yang menghancurkan? Jangan lupa, Chaves juga menghajar oposisi.

Atau, mungkinkah Ganjar-Mahfud akan sangat digdaya, pro-rakyat dan tidak bisa dilumpuhkan oleh kekuatan modal global dan nasional yang ada dalam genggaman 1% pebisnis yang mengendalikan republik ini?

Bahkan, mungkinkah Anies-Muhaimin mewujudkan kekuatan kata-kata/janjinya dan mampu menghentikan kekuatan rasisme dan intoleran yang sangat digdaya dalam mendukung Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI?

Semoga saja para pemuda, pemilik masa depan Indonesialah akan mampu menjawab soal-soal seperti ini.

*Penulis Rio Ismail, pengamat sosial politik mantan Direktur LBH Manado

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru