JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Pemerintah menyiapkan banyak kuota bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjadi mitra Pemerintah dalam program makan bergizi gratis (MBG).
“Kuotanya ada 28 ribuan,” ucap Dadan saat dihubungi pada Minggu, 5 Januari 2025.
Dadan belum menjelaskan lebih detail tentang perjanjian dan teknis pelaksanaan kerja sama itu nantinya. Ia hanya mengungkapkan, saat ini sudah ada sekitar 13 ribu lebih orang yang mendaftarkan usahanya untuk menjadi mitra. Adapun pendaftaran kemitraan ini dilakukan secara daring (online) melalui laman resmi bgn.go.id.
Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut akan dimulai pada Senin, 6 Desember 2025. Pada tiga bulan pertama, Pemerintah akan memberikan makan gizi gratis sebanyak 3 juta porsi.
“Nanti baru naik dua kali, di April meningkat 6 juta,” kata Tim Pokja Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Niken Gandini, pada pertengahan Oktober 2024 lalu.
Sebelumnya, Dadan pernah mengatakan program Makan Bergizi Gratis membutuhkan anggaran Rp 800 miliar per hari. Program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima dan menghabiskan anggaran Rp 400 triliun bila diimplementasikan secara penuh.
“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM (sumber daya manusia) masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, pada Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.
Tak Semua Dapat Susu
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui sejumlah sekolah di Indonesia tidak menerima susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dilaksanakan, Senin (6/1/2025).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menuturkan, pemberian susu hanya diperuntukkan bagi wilayah-wilayah yang memiliki sapi perah.
“Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada,” kata Dadan, usai rapat dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).
Keputusan untuk memberikan susu hanya di daerah dengan usaha ternak sapi perah bertujuan untuk memberdayakan sumber daya lokal.
“Kami tidak ingin program ini menjadi bagian dari peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal,” ujar Dadan.
Ia menambahkan, susu termasuk dalam dana Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk BGN dalam program MBG.
“Termasuk semua, jadi kami melakukan simulasi-simulasi kapan susu diberikan karena indeksnya sudah ditetapkan oleh Pak Presiden,” ujarnya.
Dadan juga menyebutkan bahwa BGN melakukan kombinasi atas arahan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis.
“Agar indeksnya tetap masuk, kami melakukan kombinasi-kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu,” ujar dia.
Untuk daerah-daerah yang tidak memiliki sapi perah, Dadan menyarankan agar protein dapat diganti dengan sumber lain, seperti ikan dan telur.
“Untuk sementara, proteinnya bisa diganti protein lainnya, misalnya ikan dan telur,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, banyak anak-anak dari sejumlah sekolah di Indonesia tidak mendapatkan menu susu saat pembagian makan bergizi gratis. Contohnya, di SMP 1 Barunawati, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, menu makannya terdiri dari nasi, ayam kecap, tumis kacang panjang, tahu, satu buah jeruk, tanpa adanya susu.
Sekolah-sekolah lain yang juga tidak mendapatkan susu termasuk SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah, SMPN 30 Bekasi, dan sejumlah sekolah di Depok, Jawa Barat. (Web Warouw)
