JAKARTA- Masyarakat mendukung upaya pemerintah untuk mengambil alih blok minyak dan gas di Mahakam, Kalimantan Timur yang dikelola oleh perusahaan Perancis, Total E&P Indonesie. Untuk itu Presiden Joko Widodo jangan ragu-ragu lagi untuk menghentikan kontrak dengan Total E&P Indonesie di hulu sungai Mahakam itu. Demikian Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Sri-Edi Swasono kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (30/3).
“Presiden harus menepati janjinya untuk hanya tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat,” tegas anggota Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) ini.
Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan beberapa waktu lalu dengan Menteri ESDM, Sudirman Said telah disepakati bersama untuk menghentikan kontrak karya dengan perusahan Perancis tersebut dan menyerahkan saham dan pengelolaan sepenuhnya 100 persen pada Pertamina sebagai perusahaan negara. Pemerintah daerah setempat juga diberikan saham 10 persen.
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, secara prinsip Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa Pertamina akan menjadi operator di Blok Mahakam.
”Blok ini salah satu penyumbang produksi terpenting di Indonesia. Maka itu, harus dijaga kelangsungan produksi tidak mengalami gangguan,” demikian Sudirman Said.
Menurut Sudirman, transisi merupakan persyaratan jika kemudian Pertamina menjadi operator pada 2018 menggantikan Total E&P Indonesie. Dari sekarang harus mulai turut serta dalam proses transisi supaya informasi knowledge dan teknologi segera dapat dikelola.
Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam ditandatangani oleh pemerintah dengan Total (Prancis, 50%) dan Inpex (Jepang, 50%) pertama kali pada 31 maret 1967, untuk jangka waktu 30 tahun, dan telah berakhir pada 31 Maret 1997. Pada awal 2007, KKS kembali diperpanjang selama 20 tahun, sampai 31 Maret 2017.
Potensi Cadangan
Marwan Batubara, Indonesian Resources Studies, IRESS mengatakan bahwa BP Migas pada 2010 memastikan, cadangan tersisa Blok Mahakam pada 2010 adalah sebesar 13,7 tcf (triliun cubic feet). Dengan asumsi laju ekstraksi gas sekitar 0,6 tcf/tahun (sesuai data produksi Mahakam BP Migas, 2000 MMSCFD per 9/2012), maka pada 2012 cadangan gas yang tersisa menjadi [13,7 tcf – (2 tahun x 0,6 tcf/tahun)] = 12,5 tcf.
Oleh sebab itu, jika tingkat ekstraksi/pengurasan gas dipertahankan pada level 2000 MMSCFD, maka pada awal tahun 2017, cadangan yang tersisa adalah: [12,5 tcf – 4 tahun x 0,6 tcf/tahun)] = 10,1 tcf. Dengan demikian, berdasarkan informasi BP Migas yang diperoleh IRESS tersebut, cadangan Blok Mahakam yang tersisa pada 2017 adalah 10,1 triliun cubic feet.
Jika diasumsikan harga jual gas adalah US$ 12/MMBtu, maka nilai ekonomis Blok Mahakam diluar biaya eksploitasi pada 2017 adalah US$(10,1 x 1012 x 1000 Btu x $12/106 Btu) = US$ 121,2 miliar.
Namun, jika cadangan minyak 192 juta barel seperti perkiraan sebuah sumber di Pertamina juga diperhitungkan, maka dengan asumsi harga rata-rata minyak US$ 95/barel, potensi pendapatan dari minyak Blok Mahakam adalah US$ (192 x 95) = US$ 18,24 miliar. Dengan demikian, potensi total pendapatan kotor migas Blok Mahakam pada saat kontrak berakhir Maret 2017 adalah US$ (121, 1 + 18,24) miliar = US$ 139,34 miliar, atau lebih dari Rp 1.300 triliun. (Web Warouw)
