Oleh: Toga Tambunan
BUNG KARNO (BK) berhasil menggali eksistensi 5 sila tersembunyi di dasar batin warga nusantara dan mengungkapkannya terbuka hingga di forum PPPKI. Ke-lima sila konsensus kejiwaan sesama warga suku se-nusantara bentukan arus utama kehidupan. Yang kemudian pembudaya organis utama jiwa pergaulan penghimpun warga menata kebersamaan hidup warga antar suku, selaku lautan bergelora menggaulkan erat pulau-pulau / suku berbeda se-nusantara menjadi kawasan wilayah / masyarakat nation bersatu. Laut itu bukan pemisah, bahkan penyatukan warga beragam suku bermacam keyakinan, adat berlainan ke kondisi idaman bhinneka tunggal ika berbangsa bernegara Republik Indonesia.
Berkaitan itulah sehari setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, dalam sesi sidangnya pertama PPKI, menetapkan UUD 45 dan kelengkapan kenegaraan RI, juga sempat membahas urgensi partai tunggal di Indonesia, menderu di jiwa BK, bernama Partai Nasional Indonesia untuk perangkat politik pelopor persatuan bangsa Indonesia,
pengejawantah Pancasila yang sebelumnya telah disahkan jadi philosofische grondslag NKRI. Kala itu keras hasrat BK merealisasi gagasan partai tunggal untuk mempelopori politik persatuan tersebut. Terdapat reaksi tolak dari beberapa pihak, diantaranya pihak yang langsung meracik rasionalitas bernegara di dunia dengan syarat-syarat kehidupan akhirat dan pendukung demokrasi liberal bergagasan negara multi partai.
Kondisi NKRI kini yang bermulti partai tidak mungkin lagi kohesif bersatu karena ritme interaksi berbangsa bersandar pada liberalisme. Sistim liberalisme ini membudayakan konsensus berubah-rubah antar kekuatan beberapa poros bentukan partai politik pengaju kepentingannya masing-masing diantara multi partai tersebut, umumnya usulan berjangka pendek. Demokrasi liberal berdasar partisipan multi partai itu tidak akan bisa membentuk Persatuan Nasionalis skala nasional. Pergerakan Persatuan Nasionalis skala nasional hanya ilusi jika diupayakan dengan konsentrasi kebijakan politik.
Philosofische grondslag atau juga disebut weltanschauung, yakni Pancasila 1 Juni 1945 oleh tiap partai ditafsirkan pula sesuai maunya. Dan semua mengaku setuju BK atau Soekarnois tapi tidak semua Marhaenis.
Judi Latif telah menguraikan intens Pancasila 1 Juni 1945 dalam buku Negara Paripurna terbit 2011, malah tersisihkan dari kedudukannya menjabat ketua BPIP. Pendapatnya tentang Negara Paripurna berdasar Pancasilanya BK itu belum lengkap atau keliru, mungkin saja, tapi mana referatnya atau tunjukkan apa kekurangan analisanya itu.
Adakah analisa penggantinya yang lebih lebih komprehensif mumpuni?
Sepantasnya ditengarai sering kirap politis membawa Pancasila atau mengaku Pancasilais justru upaya mempelesetkannya, penjebak melestarikan demokrasi liberal kapitalis yang nonsens membangun Persatuan Nasional. Contohnya koruptor bukankah sebelumnya berbual ngomong Pancasila. Ada juga propaganda memuat retorika manipulasi menerbitkan romantika tok, menyebarkan ilusi seperti tempohari praktek P4 era orba Soeharto.
Ketegangan Pancasila berwatak politik hidup guyup yang bertentangan terhadap demokrasi liberal multi partai berwatak gue raup sendiri keuntungan, menggugat bangsa Indonesia yang berpikir ke depan diantaranya Joko Widodo sadar merajik kreasi seni arsitektur tersendiri pengkonstruksi Persatuan Nasional.
Sila ke-lima guyub dalam kehidupan batin warga Indonesia elemen retorika dalam budaya liberalisme. Bertolak dari Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, problema perbaikan kesejahteraan ekonomi kehidupan sehari-hari paling urgen diatasi setelah merdeka lebih dari aktualisasi politik praktis rebutan posisi tingkat unggul pertama.
Tuntutan perekonomian lebih sejahtera itu tuntutan mayoritas warga, secara organis mengilhamkan seni arsitektur yang mendesain pergerakan ekonomi untuk merealisasi Persatuan Nasional, apalagi beragenda Persatuan Nasionalis skala nasional. Mayoritas warga akan otomatis menyetujui dan berpartisipasi aktif bergerak mengerjakan kebutuhannya sendiri yang mendesak dan berkesimbungan jangka panjang melampaui berlipat kali 5 tahunan.
Presiden SBY dengan politik populisme seakan peduli warga padahal penjebak perekonomian NKRI tergantung agenda 5 tahunan menyerah didikte nekolim, terus terusan semakin menambah volume beli diantaranya BBM, penghasil rente bagi pribadi/keluarga & kroninya. Untuk kepentingan nekolim diperlukan infrastruktur perpecahan warga.
Presiden Joko Widodo membuang ke tong sampah politik populisme SBY. Keberaniannya merekrut personil pemerintahannya melampaui kalkulasi massa berpolitik anti orba yang sedang populer.
Presiden Joko Widodo nampak mahfum mengatasi kepelikan NKRI nyaris tanpa uang di pundi-pundi yang diserahkan SBY. Jokowi secara konkrit mengarahkan utama kebijaksanaan ke sektor perekonomian massa, mengabaikan berpolitik populisme.
Gus Dur sewaktu jabat presiden, juga abaikan politik populisme yang tetap mengurusi medan politik, belum sempat atau merambah perbaikan sektor perekonomian.
Presiden Joko Widodo segra membangun segala macam infrastruktur jalan, bendungan, pelabuhan, bandara, IKN, alut sista, kereta api, listrik, industri minyak, jaringan komunikasi dll mencakup semua propinsi untuk sasaran perubahan memajukan sektor ekonomi kota hingga perekonomian di pedesaan. Merajut tumbuh ekonomi pedesaan dan menengah yang masih taraf sedang berkembang terbukti telah membentuk kesatuan wargasehingga 81% merespon puas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Approval rating setinggi itu langka dan pertama di dunia. Kabar terakhir muncul menginformasikan beliau dicalonkan penerima nobel.
Apakah di negara yang kini bersistim partai tunggal terdapat apresiasi warga setinggi approval rating itu? Partai tunggal di negara tersebut hasil perjuangan politik bersejarah, lebih dulu mengikat struktur persatuan sebelum pembangunan perekonomian. Yang tidak mungkin terjadi kohesi persatuan utuh selaras demikian di negara bermulti partai. Namun di negara tunggal partai tersebut perkara kesejahteraan perekonomian warga problema mengancam persatuan.
Demikian juga di negara maju kapitalis maupun modern maju kapitalis yang bermulti partai, politik perekonomiannya tidak dapat membentuk kohesif persatuan warganya.
Apresiasi 81% kepuasan warga masyarakat NKRI terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo terjadi berhubung upaya memajukan perekonomian dirasakan dan diakui mayoritas warga memperbaiki kepentingannya, hidupnya dan terlihat berkesinambungan untuk waktu amat panjang, bukan sebatas 5 tahunan saja. Padahal Presiden Joko Widodo baru meletakkan batu pertama, warga sudah melihat ideenya yang tepat bernas.
Selama ini gagasan praktis politik persatuan yang dikampanyekan deras selaku syarat menggapai kemajuan pembangunan dan ekonomi nasional, selalu kandas.
Program hilirisasi sumber pertambangan, perkebunan, produk kelautan yang dikerjakan pemerintahan Joko Widodo mencelikkan mata melihat kedaulatan Trisakti yang menciptakan persatuan Nasionalis skala nasional ternyata dapat terrealisasi efektif melalui perubahan sektor perokonomian bukan dengan agenda politik.
Perekonomian hilirisasi itu berjalan paralel bersama kebijakan hukum omnibus law dan secara bertahap peningkatan maju hilirisasi akan meningkatkan upah kaum buruh dan penghasilan tiap warga.
Hilirisasi paralel dengan Undang-undang Ciptakerja, koherensi keduanya yang boleh diibaratkan paduan satu paket jaminan pensejahterakan warga keseluruhannya pada waktunya.
Presiden Joko Widodo menatap gambar besar itu dan membumikannya dalam rangkaian peningkatan kemajuan perekonomian sistimatis setapak demi setapak.
Hilirisasi itu ditentang keras negara-negara maju, maunya nelestarikan terus politik nekolimnya yang berprinsip mememiskinkan kaum buruh, kaum miskin kota, pedagang kecil dan warga pedesaan selamanya.
Kaum buruh antusias sambut hilirisasi tapi menolak omnibus law.
Opini kaum buruh yang keliru menolak Undang-undang Ciptakerja, justru disokong pihak nekolim bermotif menggagalkan hilirisasi.
Adakah berjalan hilirisasi tanpa Omnibus Law?
Hilirisasi membutuhkan instrumen smelter dan bermacam perangkat industri. Sementara itu dalam periode awal hilirisasi smelterisasi, kondisi buruh masih belum berubah, hingga saatnya proyek hilirisasi ini bisa berproses makin kencang. Periode ini perjuangan serentak kaum buruh, borjuasi nasional domestik, birokrasi pemerintah dan semua elemen negara dan bangsa.
Konsentrasi pemerintah meningkatkan kemajuan perekonomian ini menjadi prinsip kepemimpinan bijak Joko Widodo dibanding mengalokasikan waktu lebih dahulu dan lebih banyak melayani dunia perpolitikan; menanggapi perbedaan ataupun intimidasi maupun provokasi politik, mengurusi kemelut penyelesaian keadilan HAM berat, siasat politik perampasan lahan, tuduhan oligarki dan sebagainya. Jokowi menancapkan pendirian : setelah perkara jasmaniah kenyang, baru bahas agenda demokrasi.
Pendiriannya itu mungkin instink bijak bangkit dikala mengenal lebih teliti karakteristik negara bermulti partai Pancasilais berkepribadian kehidupan warganya tanpa kesenjangan dalam kesejahteraan bertaraf setidaknya minimal negara berkembang ke arah negara maju.
Selanjutnya, jika sudah terrealisasi kondisi warga berpenghasilan sejahtera maju berjenjang naik tanpa kesenjangan, berikutnya melangkah setahap demi setahap secara berkelanjutan proses budaya atau bangunan atas hidup berbangsa bernegara akan terwujud harmonisasi politik, menepis provokasi SARA, menipiskan perselisihan arena politik, makin rela pengungkapan riwayat kejahatan HAM berat sehingga kondisif pengadilannya, membasmi korupsi, menunaikan rasa malu, menanggalkan permusuhan internal sebangsa. Jika timbul riak intenal negatif politik, HAM, SARA, ketertiban akan dapat terdeteksi segra. Pertahanan NKRI dapat fokus menghadapi ancaman subversi dan invasi luar yaitu negara-negara bertujuan menjadikan NKRI mangsa investasinya dan proxi politik perangnya.
Kepuasan atas kinerja pemerintahan Jokowi 81% yang terjalin oleh konsentrasi meningkatnya kemajuan sektor perekonomian itu mencerminkan terjadi proses rajutan persatuan nasional. Diketahui spontan dari survey LSI.
Lebih lagi nanti jika hilirisasi sudah operasional di berragam sektor tambang, perkebunan, pertanian, potensi kelautan, kreativitas tradisional, dll. Kondisi inilah basis Persatuan Nasional berkesinambungan ke depan jika Presiden terpilih 2024, setidaknya minim berkarakter Joko Widodo. Siapa?
Pola konsentrasi memajukan mantap lebih dulu perekonomian masyarakat arus bawah merupakan proses pergerakan pengkonstruksi Persatuan Nasional tipe Nasionalis Pancasilais.
Konstitusi membatasi masa kepresidenan Joko Widodo, yang semestinya dipatuhi. Kecuali MPR merubah bunyi konstitusi sehingga Joko Widodo bisa terus menjabat terus posisinya.
Analisa bangkitnya kepribadian Joko Widodo bertindak membuang populisme dan berani merekrut personil yang bukan masuk kalkulasi kekuatan arus utama pendukungnya, bahkan rivalnya pada pilpres 2019, melainkan inovatif patut di kaji serius. Apakah itu gerak spekulasi atau kalkulasi matang langkah catur?
Umumnya hanya yang pernah mengalami hidup susah melarat sanggup tanpa beban bertindak kreatif ala Joko Widodo.
Fakta empiris sudah menyuarakan bukti kebenaran. Putra atau putri Presiden yang dibesarkan di istana dengan cukup kebutuhan sehari-hari ketegaran hidupnya tidak akan mencapai kualitas ayahnya yang semula bertarung untuk dapat hidup memadai dengan segala akal dan alat seadanya.
Anak dari keluarga menengah atau hidup pas-pasan yang turut dilibatkan serius mengatasi kebutuhan hidup keluarganya sejak kecil dan terus berkembang bertanggung jawab sesuai umurnya, berpotensi tampil jadi pemimpin tangguh berpendirian kukuh yang kreatif. Diantaranya Bung Karno, Gus Dur, Joko Widodo. Atau periksalah riwayat pemimpin progresif lainnya di berbagai negara. Semuanya bukan berasal dari keluarga hidupnya mapan. Yesus dan nabi Muhammad pun bukan dari keluarga yang hidup mapan.
Persatuan Nasional terbentuk spontan itu luruh jika tidak dikonsolidasi terorganisasi baik apalagi jika penerus jabatan estafet 5 tahunan kepresidenan RI produk pilpres 2024, bukanlah sprinter setangkas Joko Widodo. Kita mengidamkan kualitasnya lebih mumpuni dari kakeknya Jan Ethes ini.
Kekuatan materil utama Persatuan Nasional itu adalah segenap warga Indonesia yang berkepentingan langsung hidup perekonomiannya semakin menuju perbaikan hingga mencapai minimal kondisi sejahtera dalam tatanan masyarakat bebas kesenjangan materi dan hanya berbedak wajar karena bobot beban dipikul dan tanggung jawab yang berlainan beratnya. Segenap warga tersebut mayoritas arus bawah yakni kaum marhaen, kaum buruh, kaum miskin kota, buruh tani, pedagang kecil, pedagang menengah, aparatur pemerintah. Kekuatan tambahan mengkonstruksi Persatuan Nasional itu terdiri dari orang kaya, pedagang besar, pemilik tanah luas yang berpikiran empati terhadap warga belum sejahtera.
Warga terorganisasi tersebut, beroperasi dalam bermacam kesatuan kerja yang berorientasi mendinamiser percepatan lebih pesat peningkatan target perekonomian.
Dua orang bekerja sama dapat mengangkat puluhan kali lipat berat beban yang sanggup dipikul seseorang. Dua orang dapat gunakan tongkat mengangkat mungkin ratusan kali berat barang yang dipikul satu orang. Apalagi sejumlah ratusan juga tenaga kerja produktif arus bawah Indonesia bersatu bekerja sama. RRT yang bersatu membuktikannya, dalam puluhan tahun saja telah melampaui kondisi ekonomi negara kapitalis Amerika yang dicapai hampir 250 tahunan.
Persatuan Nasional skala nasional yang terorganisasi, diimplementasikan dalam grup-grup kerja berbudaya solidaritas sesama warga.
Presiden Jokowi merekrut para borjuasi domestik klas jumbo ke pemerintahannya mengindikasikan tuntutan sunyi geram mendam jero mikul dhuwur dalam dirinya menguji karakter borjuasi berharta jumbo berasal dari era Soeharto itu, apakah sedia dilepas sebagian atau banyak untuk memodali dulu peningkatan pertumbuhan sektor perekonomian nasional sebagai pinjaman ataupun subsidi. Misalnya untuk infrastruktur di IKN. Misalnya saja, Djoko Pekik, pelukis yang baru wafat telah menyumbangkan karya untuk IKN, dengan sedikit biaya pengganti, yang akan dipajang di Istana IKN.
Evaluasi kekukuhan kekuatan Persatuan Nasional itu secara konkrit berlangsung tiap tahun dalam pidato kenegaraan HUT Proklamasi dan dalam isi Rancangan APBN.
Persatuan Nasional Nasionalis Pancasila tersebut jika berhasil kohesif merealisasi kesatuan politik NKRI sehingga terus berkembang membawa pesat kemajuan perekonomian NKRI setara negara maju. Perkembangan itu membawa Persatuan Nasional Nasionalis Pancasilais masuk ke tahap diamanatkan sila ketiga Pancasila : “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yakni Nasionalis yang peduli terhadap bangsa di negara masih miskin yang sedang berjuang memperbaiki dan meningkatkan kondisi kesejahteraan hidupnya. Itulah salahsatu ciri Patriotisme.
Tindakan konsentrasi meningkatkan kemajuan perekonomian itu, jika peninjauannya dari lensa aksiologi, juga merupakan aktivitas politik apalagi berdasarkan rumusan politik adalah panglima bernegara. Yah, boleh saja, asal praktek taktis ala Joko Widodo.
Telunjuk Joko Widodo sekalipun berlapis-lapis dibalut lembaran emas mengkilat bukanlah lokus berpikirnya. Tangan dan tubuhnya berbalut tanah lumpur dan tinggal dekat kali.
Seperti BK yang tidak punya rumah, Joko Widodo mencontohnya hidup sederhana. Dapatkah penggantinya demikian jika kini hidup gemerlap kemewahan asset trillyunan.
Putri BK pun nampaknya tidak siap. Siapa yang berdedikasi?
Pergerakan Persatuan Nasional disebut diatas seyogianya menjadi takdir Budiman Soedjatmiko yang sedia wakafkan dirinya demi persatuan nasional NKRI dan di masa depan NKRI tidak mengalami lagi represi aparat pemda ala rezim otoritarian orba Soeharto seperti minggu lalu di pulau Rempang, apa lagi jika ternyata dia menjabat wapres terpilih nanti.
Merdeka.
Bekasi, 11 – 13 September 2023.
