JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah pernyataan PDI Perjuangan (PDI-P) soal dugaan cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lewat bantuan sosial (bansos) beras yang ingin dilanjutkan hingga Desember 2024.
Menurut Ngabalin, Presiden Jokowi lebih tahu di mana peta masyarakat yang perlu mendapatkan bansos. Sehingga, ia meminta agar langkah Jokowi membagikan bansos jangan dikaitkan dengan masalah politik. Dia juga meminta PDI-P move on dari kekalahan di Pilpres 2024.
“Pemerintah yang tahu peta kemiskinan, di mana rakyat harus dapat (bansos). Kalau anti bansos sampai masa akhir pemerintahan Presiden, sampai Desember kenapa dikaitkan dengan pilkada ? Segera lah move on,” ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/5/2024).
“Pemerintah lebih tahu, Presiden lebih tahu di mana peta masyarakat perlu dapat bantuan. Jangan dikaitkan dengan dengan masalah politik,” tegasnya.
Ngabalin mengungkapkan, ia baru saja bertemu dengan Presiden Jokowi. Dalam pertemuan itu, Presiden menyebut memang masih ada banyak hal yang harus dilakukan di sisa masa jabatannya yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat melihat adanya indikasi bahwa Presiden Jokowi akan cawe-cawe pada kontestasi Pilkada pada November mendatang.
Hal ini terlihat dari niat Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi bnsos beras hingga Desember 2024.
“Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang, basa jawane (bahasa Jawanya) cetho welo welo,” kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).
Djarot menilai potensi cawe-cawe Jokowi sangat besar mengingat sejumlah orang dekatnya akan maju di Pilkada, mulai dari putra bungsu Kaesang Pangarep, menantu Bobby Nasution, dan sekretaris pribadi Iriana Jokowi.
“Artinya, cawe-cawe itu gamblang banget, ketok (kelihatan) banget. Gitu lho. Kelihatan sekali gitu lho ya,” lanjutnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, distribusi beras yang dimungkinkan berlanjut hingga Desember termasuk penyalahgunaan kekuasaan Oleh karena itu, PDI-P meminta indikasi tersebut disorot oleh penyelenggara pemilu.
Dia berharap apa yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di mana terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi, tidak terulang kembali pada Pilkada. (Web Warouw)
