JAKARTA- Sebuah Organisasi buruh terbesar di Indonesia, Serikat Pekerja Nasional (SPN) sedang mempersiapkan dukungan penuh kepada Presiden Joko Widodo untuk memimpin kembali Indonesia 2019-2024 yang akan datang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum SPN, Djoko Heriyono kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (2/4) menyusul undangan konferensi pers deklarasi SPN mendukung Pasangan capres dan cawapres Joko Widodo dan KH Ma’aruf Amien yang akan diadakan di Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (4/4).
“Kami SPN mendukung calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo dan KH Ma’aruf Amien. Karena selama ini pemerintahan Jokowi telah memberikan pelatihan vokasi secara luas yang meningkatkan kemampuan tenaga kerja pelatihan. Selama pelatihan juga diberikan tunjangan. Presiden Jokowi telah membangun optimisme pembangunan sumberdaya manusia dengan menyiapkan kartu kuliah. Tidak ada alasan tidak mendukung Jokowi,” jelasnya.
Menurut Djoko, yang dibutuhkan saat ini adalah mengawal semua program Presiden Jokowi dibidang tenaga kerja dan pembangunan dalam negeri. Sehingga seluruh rakyat bisa menikmati hasil dari pembangunan yang sistimatis dan maksimal.
“Kaum buruh wajib mengawal semua kebijakan Presiden Jokowi sampai 2024 dibidang ketenagakerjaan yang meningkatkan hubungan industrial harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat,” tegasnya.
Menurutnya ada beberapa hal yang penting untuk dituntaskan oleh pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua 2019-2024 yaitu penegakan hukum ketenagakerjaan dan perbaikan jaminan sosial untuk pekerja yang masih harus terus di benahi.
“Terutama buruh dalam proses PHK dan yang di PHK untuk mendapat jaminan sosial dan Keterampilan alternatif interprenurship,” tegasnya.
Tanggapan Menteri Hanif
Sementara itu secara terpisah Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri menyambut gembira dukungan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) diatas.
“Semakin banyak kaum buruh dan pekerja sadar manfaat dari semua program pemerintahan Jokowi yang kita kerjakan selama 4 tahun lebih. Semua kami abdikan untuk kepentingan kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus menggenjot pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja pada 2019 mendatang. Pendidikan vokasi penting untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas.
Menurut Menteri Hanif, pihaknya telah banyak mengadakan pelatihan vokasi sejak 2014. Setelah mendapat arahan Jokowi, dia menambahkan masifikasi pelatihan vokasi bakal lebih digencarkan 2019.
Menurut catatannya, lndonesia dihadapkan pada SDM yang 58,76 persen merupakan lulusan SD-SMP, serta problem miss match atau lapangan kerja yang tak sesuai dengan latar belakang pendidikan mencapai 63 persen.
“Harus dipastikan, tiap lembaga pelatihan menyesuaikan sesuai kebutuhan demand tenaga kerja. Salah satu caranya adalah dengan pelatihan vokasi,” tegas dia.
Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, disebutkannya pemerintah juga membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, dimana tiap tahunnya ditargetkan memberikan pelatihan kepada 100 orang.
Secara kumulatif, dari 2015 hingga Oktober 2018, peserta pelatihan BLK mencapai 383.132 orang. Sementara untuk pemagangan, secara akumulasi sejak Oktober 2015 sampai 2018 (Year on Year/YoY), pesertanya mencapai 149.064 orang.
Oleh karenanya, pelatihan vokasi untuk peserta dengan berbagai rentang usia menjadi kunci menghadapi puncak bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada 2025-2030.
“Masifikasi pelatihan vokasi kita lakukan untuk pekerja saat ini, serta anak-anak pekerja yang kelak menjadi angkatan kerja saat puncak bonus demografi terjadi,” tegasnya. (Web Warouw)
