JAKARTA- Ada 2 cara untuk meningkatkan penghasilan dan daya beli rakyat. Pertama melalui mekanisme ekonomi, yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Yang kedua, bagi mereka yang benar-benar mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya, pemerintah perlu memberikan bantuan. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden RI ke V, di Jakarta, Rabu (11/12) dalam Refleksi Pergantian Tahun 2019, yang berjudul ‘Indonesia 2020, Peluang, Tantangan dan Harapan’ yang dilaporkan kepada Bergelora.com di Jakarta.
“Inilah yang disebut dengan perlindungan sosial, atau social safety net,” katanya.
SBY menyampaikan isu ketiga yang berkaitan dengan daya beli dan perlindungan sosial untuk masyarakat. Kesulitan ekonomi, termasuk lemahnya daya beli masyarakat, memang nyata. Terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kaum tidak mampu. Bagi masyarakat papan menengah dan atas, barangkali tidak merasakannya.
“Penurunan daya beli ini juga ditandai oleh perlambatan penjualan retail, penurunan penjualan mobil dan motor serta perlambatan konsumsi makanan. Juga ditandai oleh
tekanan terhadap upah riil petani dan pekerja konstruksi,” jelasnya.
Demokrat mengetahui bahwa dalam APBN 2020, disediakan anggaran perlindungan
sosial berjumlah Rp 372,5 triliun. Anggaran ini cukup besar, meskipun tidak sebesar anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Program ini meliputi bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, subsidi tepat sasaran, dan juga dana desa. Demokrat mendukung penuh program dan anggaran ini.
“Kami tidak setuju kalau ada yang berpendapat anggaran ini disebut pemborosan. Bahkan ada yang berpendapat lebih baik digunakan saja untuk menambah biaya infrastruktur. Justru pembelanjaan yang terlalu tinggi (too much spending) dalam pembangunan infrastruktur, dan menomorduakan pembangunan manusia, menurut kami tidak tepat dan tidak adil. Termasuk jika mengabaikan bantuan kepada rakyat miskin dan rakyat yang sedang susah,” tegasnya.
Jangan Neo-liberalistik
SBY mengingatkan agar tidak berpikir terlalu kapitalistik dan neo-liberalistik dalam pembangunan ekonomi. Paham-paham itu tidak peka terhadap kemiskinan, kesenjangan dan keadilan sosial. Paham demikian berarti bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila, yang ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Indonesia punya pengalaman yang baik, dengan program perlindungan sosial, yang waktu itu disebut “program-program pro-rakyat”. Dalam waktu sepuluh tahun (2004 -2014) kita bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 6%. Sekali lagi Demokrat mendukung setiap kebijakan dan program yang berpihak kepada rakyat kecil,” ujarnya.
SBY menyoroti 5 persoalan besar yang perlu diantisipasi Pemerintaan Presiden Jokowi. Pertama, menyangkut pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengangguran dan lapangan kerja. Ketiga, daya beli dan perlindungan sosial untuk rakyat. Keempat, kebijakan fiskal termasuk utang negara. Kelima, rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota baru. (ZKA Warouw)
