JAKARTA- Dua indikator dari memburuknya toleransi beragama adalah jumlah peraturan pemerintah yang berisi pembatasan-pembatasan terhadap penganut agama minoritas dan jumlah serangan dari kelompok/organisasi masyarakat terhadap kelompok pemeluk agama minoritas. Calon kepala daerah dari PDI Perjuangan diminta untuk melindungi kelompok minoritas agar bisa bebas berketuhanan sesuai agama dan keyakinannya. Demikian Sekretaris Sekolah Partai PDI-Perjuangan Eva Sundari kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (6/9)
“Keduanya amat tinggi jumlahnya di Indonesia. Ini menjelaskan situasi kebebasan beragama Indonesia yang masuk kategori buruk di dunia,” ujarnya.
Sebelumnya Eva Sundari mengatakan kepala daerah harus memastikan melindungi kelompok minoritas agar bisa bebas berketuhanan sesuai agama dan keyakinannya sejalan dengan pidato BK 1 Juni 1945 bahwa dalam beragama harus berkebudayaan, saling hormat terhadap pemeluk agama lain.
“Pakailah pendekatan konstitusi untuk menyelesailan masalah intoleransi atau radikalisme,” pesan Eva Sundari kepada para calon kepala daerah menjelang penandatanganan Panca Prasetya di penutupan Sekolah Partai Sabtu (3/9) di Depok.
Kepala Sekolah Komarudin Watumbun mengingatkan bahwa sesuai Konstitusi, sebagai negara hukum tidak ada mayoritas dan minoritas karena setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum.
“Mayoritas mungkin menang pemilu dan berkuasa, tapi kewajibannya melindungi kelompok minoritas dari praktek diskriminasi,” ujar Watumbun.
Butir pertama dari Panca Prasetya kepada Rakyat yang diamanatkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia –Perjuangan (DPP PDIP) kepada para calon kepala daerah yang akan diusung PDIP adalah janji Menegakkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dengan penekanan khusus untuk melindungi kebebasan beragama yang saat ini menjadi problem serius kebangsaan. Memburuknya kebebasan beragama harus dihentikan oleh para kepala daerah karena dampak bola salju yang bisa memecah NKRI.
“Otonomi daerah tidak boleh memperlemah NKRI sebagai negara kesatuan. Visi misi para kepala daerah sebagaimana juga visi misi presiden dan gubernur-gubernur harus merujuk dan berorientasi pada Pancasila dan Konstitusi. Memperkuat sistem presidensiil merupakan tujuan dari pendidikan untuk para calon kepala daerah PDIP di pilkada serentak 2017,” pesan Ketum Megawati Seokarnoputri di pidato Pembukaan Sekolah Partai PDIP (30/8).
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pada Pembukaan Sekolah Partai mengeluhkan adanya beberapa kepala daerah yang diusung PDIP setelah menang pindah ke partai lain. Partai pengusung tidak bisa melakukan apapun karena memang tidak diatur di Undang-Undang.
“Perilaku ingkar janji tentu bukan pendidikan politik yang baik bagi rakyat dan tentu saja merugikan partai pengusung yang telah menyiapkan program visi misi untuk Kesejahteraan Rakyat dan telah mengerahkan seluruh sumberdaya untuk memenangkannya di pemilu daerah,” katanya.
Pemerintahan Yang Bersih
Selain itu menurut Eva Sundari calon Kepala Daerah dari PDIP diminta membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi. Lemahnya etika dari para politisi berbahaya karena bisa mengantar pada perilaku pelanggaran hukum.
“Tindakan korupsi yang masih akut di negeri ini juga disebabkan lemahnya etika dan kesantunan di dunia politik kita,” kata Eva Sundari dalam penjelasan butir membangun pemerintahan yang bersih (zero tolerance) terhadap korupsi dan KKN dari Panca Prasetya kepada Rakyat yang ditandatangani calon kepala daerah PDIP pada Penutupan Sekolah Partai (3/9).
Panca Prasetya juga mencantumkan butir janji untuk membangun politik Berkeadaban dengan memenangkan pilkada secara bersih pula.
Komarudin Watumbun, Kepala Sekolah PDIP menegaskan, “Ingat, janji itu diakhiri ancaman sangsi bahwa DPP akan mencabut dukungan terhadap kepala daerah yang melanggar Panca Prasetya”.
Panca Prasetya merupakan kontrak politik calon kepala daerah yang diusung PDIP di pilkada serentak 2017 yang bentuknya janji setia ke rakyat dan PDIP sebagai pengusung.
“Kesetiaan dan Memenuhi Janji kepada Rakyat dan partai pengusung merupakan salah satu indikator integritas pemimpin. Semoga Sekolah Partai bisa mencetak para pemimpin yang berintegritas sehingga menjadi solusi untuk membangun bangsa ini”, ujar Komarudin Watumbun. (Enrico N. Abdielli)
