CIREBON- Hambatan pengangkatan 16.000-an bidan desa PTT (Pegawai Tidak Tetap) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tidak boleh diabaikan oleh pemerintah pusat. Presiden RI, Joko Widodo dipastikan tidak akan mendiamkan hambatan tersebut, karena bidan-bidan desa adalah ujung tombak pemerintah dalam melayani masyarakat desa. Negara tidak boleh menghambat perjuangan bidan-bidan desa. Hal ini disampaikan oleh Penasehat Khusus Menteri Koordinator Maritim dan Sumberdaya, Dr. Nurmala Kartini Panjaitan-Sjahrir dalam dalam Workshop Nasional bertema “Peranan Bidan Desa Di Tengah Masyarakat Kekinian”, Yang diadakan oleh Forum Bidan PTT Indonesia di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (22/12)
“Negara bisa menjadi penindas sekaligus menjadi pendukung tergantung siapa yang berkuasa menjadi pemerintah dalam negara. Bagaimana sikap dan kiprah dari ibu-ibu yang tergabung ke dalam Forum Bidan Desa PTT Indonesia, adalah salah satu contoh bagimana ibu-ibu bertarung dengan negara dan bagaimana ibu-ibu yang menghadapi kekuatan negara demi kemaslahatan dan kebaikan dari masyarakat,” ujarnya.
Kartini menegaskan, perjuangan panjang bidan-bidan desa PTT untuk mendapatkan dukungan pemerintah tidak boleh berhenti bahkan harus ditingkatkan. Pemerintah harus mendengar dan segera memenuhi tuntutan para bidan desa PTT.
“Sejarah nanti akan membuktikan dimana tempat dari ibu-ibu bidan desa. Saya bersyukur ada pengangkatan dari Menpan. Perjalanan ini merupakan perjalanan yang panjang dan perjalanan yang penuh dengan onak duri tetapi harus kita jalani dan kita hadapi dengan kepala tegak,” tegasnya
Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia, saat ini menurutnya mengalami tiga kali minoritas. Yang pertama, sebagai perempuan selalu dianggap warga minoritas kelas dua.
“Lalu kedua, pekerjaan bidan desa bukan dianggap sebagai pekerjaan yang wah tentunya. Dan yang ketiga, bekerja di desa. Meskipun demikian pekerjaan bidan itu mulia, karena memastikan sumber-sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik, dan berjalan secara optimal,” tegasnya.
Kartini menjelaskan bahwa di tangan bidan desa, dipastikan bahwa anak-anak yang akan dilahirkan ibu-ibu akan sejahtera. Di tangan ibu-ibu juga dipastikan, langsung tidak langsung agar menjadi keluarga sakinah. Sebab jika keluarga sakinah akan mudah menata kehidupan lebih dan anak.
“Namun bila bukan keluarga sakinah akan menjadi tantangan untuk bidan desa untuk membantu keluarga itu menghadapi kehidupan dan kesejahteran ibu dan anak yang dilahirkan,” jelasnya.
Kartini membayangkan beratnya perjuangan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah dan mantan Menteri Peranan Perempuan dan Anak, Meutia Farida Hatta serta perjuangan para bidan desa yang diabaikan dan tidak didukung oleh negara sebagai mana seharusnya.
“Namun jangan pernah berhenti bergerak, jangan pernah berhenti berpikir, jangan pernah berhenti berjuang karena apapun juga kita harus memberdayakan diri kita. Kita harus terus mengambil apa yang menjadi hak kita. Jangan hanya kewajiban yang diminta dari kita. Tapi juga hak harus diberikan pada kita. Karena hidup itu adalah memberi dan menerima. Dan itulah hidup yang seharusnya. Saya yakin ibu-ibu bidan telah menunjukkan kemampuan itu,” jelasnya.
Kartini menjelaskan bahwa, kaum perempuan adalah kaum yang di –empu- kan yaitu yang dihormati. Sudah seharusnya kaum perempuan khususnya bidan-bidan desa mendapat tempat yang patut karena dia diempukan. Empu adalah yang dihormati.
Workshop Nasional bertema “Peranan Bidan Desa Di Tengah Masyarakat Kekinian”, dengan nara sumber, Mantan Menteri Kesehatan, Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.Jk (k), Penasehat Khusus Menteri Koordinator Maritim dan Sumberdaya, DR. Nurmala Kartini Panjaitan Sjahrir, dan Mantan Menteri Peranan Perempuan dan Anak, Dr. Meutia Hatta Swasono, Ketua Forum Bidan Desa PTT, Bidan Desa Lilik Dian Eka, MH.Kes. (Web Warouw).
