JAKARTA- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap ngotot,–mendukung Mustafa, calon gagal Gubernur Lampung yang beberapa waktu lalu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepentingannya adalah,– jika Mustafa menang, maka kekuasaan Gubernur Lampung, langsung di tangan Jajuli, kader PKS. Demikian disampaikan Siti Noor Laila, mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnasham) kepada pers di Jakarta, Senin (26/2).
“Kalau ada partai (PKS-red) yang ngotot untuk memberi dukungan kepada calon gubernur yang diduga korupsi, maka partai tersebut harus menjadi musuh rakyat dan rakyat harus memberi hukuman dengan cara tidak memilih partai tersebut,” tegasnya.
Aktivis gerakan perempuan, Tjut Nyak Dien ini meminta rakyat Lampung menjadi pemilih yang cerdas.
“Kalau sikap partai politik (PKS-red) tetap bersikukuh memberikan dukungan pada calon yang sudah ditangkap KPK menurut saya partai melakukan pembodohan dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik. Karena kasus yang diproses oleh KPK tidak memungkinkan untuk SP3 atau bebas dari hukuman,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa kalau benar-benar terpilih nantinya, dapat dipastikan seorang koruptor yang menjadi Gubernur tidak akan perduli dengan nasib rakyatnya.
“Pemimpin yang korup biasanya tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kalau kita lihat soal kesejahteraan dan infrastruktur di Lampung Tengah, yang merupakan kabupaten dengan gizi buruknya tertinggi di Lampung. Belum lagi kasus stunting, dan berbagai kasus reproduksi lainnya.” tegasnya.
Selama ini menurut Laila, juga tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Banyak jalanan rusak yang tidak dilakukan perbaikan.
“Artinya korupsi yang dilakukan pimpinan daerah sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyatnya. Karena yang diambil adalah uang rakyat, tentu berpengaruh langsung dengan kesejahteraan rakyatnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepada Bergelora.com dilaporkan KPK juga mengingatkan masyarakat Lampung agar tidak memilih calon yang telah menjadi tersangka dalam kasus Korupsi seperti Mustofa, apalagi sudah mendekam di tahanan KPK.
“Saya kira masyarakat akan sangat cerdas untuk melihat apakah yang akan dipilih adalah orang orang yang terkait dengan kasus korupsi atau tidak,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (24/2) malam.
Ia menanggapi pernyataan Mustafa, salah satu calon gubernur Lampung yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini berstatus tahanan KPK. Mustafa optimistis akan terpilih sebagai Gubernur Lampung pada Pilkada 2018 mendatang.
Febri mengatakan, jika masyarakat berpikir tentang masa depan daerahnya, mau tidak mau masyarakat harus memilih pemimpin yang benar-benar bisa menyejahterakan rakyat. Adapun pemimpin yang menyejahterakan rakyat, kata Febri, salah satu cirinya tidak memiliki rekam jejak korupsi.
“Kami percaya masyarakat sangat cerdas dan tidak bisa dibohongi dengan slogan-slogan politik saja, apalagi ketika KPK melakukan proses hukum penetapan tersangka sampai penahanan, berarti sudah diduga keras orang itu pelaku tindak pidana, buktinya sudah sangat kuat,” kata dia.
Sebelumnya, Mustafa yakin partai pendukung akan setia memberi dukungan meski dia telah menjadi tahanan KPK. Hal itu dikatakan Mustafa sebelum menaiki mobil tahanan KPK. Mustafa baru selesai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat.
“Mereka (partai pendukung) akan terus berjuang, karena melihat arus bawah di Provinsi Lampung ada keinginan kuat menginginkan saya menjadi gubernur,” ujar Mustafa.
Mustafa ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Mereka diduga memberikan suap ke Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto. Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur (Web Warouw)
Siti Noor Laila: Ngotot Dukung Koruptor, PKS Pantas Jadi Musuh Rakyat Lampung!
JAKARTA- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap ngotot,–mendukung Mustafa, calon gagal Gubernur Lampung yang beberapa waktu lalu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepentingannya adalah,– jika Mustafa menang, maka kekuasaan Gubernur Lampung, langsung di tangan Jajuli, kader PKS. Demikian disampaikan Siti Noor Laila, mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnasham) kepada pers di Jakarta, Senin (26/2).
“Kalau ada partai (PKS-red) yang ngotot untuk memberi dukungan kepada calon gubernur yang diduga korupsi, maka partai tersebut harus menjadi musuh rakyat dan rakyat harus memberi hukuman dengan cara tidak memilih partai tersebut,” tegasnya.
Aktivis gerakan perempuan, Tjut Nyak Dien ini meminta rakyat Lampung menjadi pemilih yg cerdas.
“Kalau sikap partai politik (PKS-red) tetap bersikukuh memberikan dukungan pada calon yang sudah ditangkap KPK menurut saya partai melakukan pembodohan dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik. Karena kasus yang diproses oleh KPK tidak memungkinkan untuk SP3 atau bebas dari hukuman,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa kalau benar-benar terpilih nantinya, dapat dipastikan seorang koruptor yang menjadi Gubernur tidak akan perduli dengan nasib rakyatnya.
“Pemimpin yang korup biasanya tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kalau kita lihat soal kesejahteraan dan infrastruktur di Lampung Tengah, yang merupakan kabupaten dengan gizi buruknya tertinggi di Lampung. Belum lagi kasus stunting, dan berbagai kasus reproduksi lainnya.” tegasnya.
Selama ini menurut Laila, juga tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Banyak jalanan rusak yang tidak dilakukan perbaikan.
“Artinya korupsi yang dilakukan pimpinan daerah sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyatnya. Karena yang diambil adalah uang rakyat, tentu berpengaruh langsung dengan kesejahteraan rakyatnya,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK juga mengingatkan masyarakat Lampung agar tidak memilih calon yang telah menjadi tersangka dalam kasus Korupsi seperti Mustofa, apalagi sudah mendekam di tahanan KPK.
“Saya kira masyarakat akan sangat cerdas untuk melihat apakah yang akan dipilih adalah orang orang yang terkait dengan kasus korupsi atau tidak,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (24/2) malam.
Ia menanggapi pernyataan Mustafa, salah satu calon gubernur Lampung yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini berstatus tahanan KPK. Mustafa optimistis akan terpilih sebagai Gubernur Lampung pada Pilkada 2018 mendatang.
Febri mengatakan, jika masyarakat berpikir tentang masa depan daerahnya, mau tidak mau masyarakat harus memilih pemimpin yang benar-benar bisa menyejahterakan rakyat. Adapun pemimpin yang menyejahterakan rakyat, kata Febri, salah satu cirinya tidak memiliki rekam jejak korupsi.
“Kami percaya masyarakat sangat cerdas dan tidak bisa dibohongi dengan slogan-slogan politik saja, apalagi ketika KPK melakukan proses hukum penetapan tersangka sampai penahanan, berarti sudah diduga keras orang itu pelaku tindak pidana, buktinya sudah sangat kuat,” kata dia.
Sebelumnya, Mustafa yakin partai pendukung akan setia memberi dukungan meski dia telah menjadi tahanan KPK. Hal itu dikatakan Mustafa sebelum menaiki mobil tahanan KPK. Mustafa baru selesai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat.
“Mereka (partai pendukung) akan terus berjuang, karena melihat arus bawah di Provinsi Lampung ada keinginan kuat menginginkan saya menjadi gubernur,” ujar Mustafa.
Mustafa ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Mereka diduga memberikan suap ke Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto. Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur (*)
