MAGELANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperingatkan para kepala daerah bahwa mereka dapat diberhentikan meski mereka dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini disampaikan Tito dalam acara orientasi kepala daerah (retreat) di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).
“Kemarin Pak Menteri juga sampaikan, kepala daerah itu walaupun dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi sangat bisa diberhentikan berdasarkan undang-undang. Jadi, bukan berarti dipilih langsung tidak bisa berhenti,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan isi arahan Tito, Jumat.
Bima menjelaskan, indikasi kepala daerah bisa diberhentikan antara lain tidak melaksanakan program prioritas nasional, pergi ke luar negeri tanpa izin, dan diberhentikan ketika melakukan perbuatan tercela.
“Jadi, ada celah. Nah, kemarin Pak Mendagri mengingatkan jangan sampai pasal ini digunakan. Jangan sampai ketentuan ini digunakan,” ucap Bima.
“Teman-teman kepala daerah harus menjaga betul amanah, sehingga husnul khotimah sampai di ujung. Dijaga sama-sama. Karena ada ruang, ada celah, berdasarkan hukum, untuk diberhentikan,” kata dia.
Ia menyebutkan, pasal-pasal terkait ini berlaku untuk semua kepala daerah, termasuk yang tidak mengikuti retreat, seperti para kepala daerah yang berasal dari Bali.
Seperti diketahui, retreat kepala daerah ini berlangsung selama delapan hari, dari 21 hingga 28 Februari 2025. Kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut berjumlah 493 orang, sementara yang tidak hadir sebanyak 10 orang.
Beragam kegiatan dilakukan oleh ratusan kepala daerah, mulai dari latihan fisik hingga pembekalan materi bidang pembangunan ekonomi, pemerintahan, kepemimpinan, hingga kesetaraan gender.
Prabowo Ingin Retreat Kepala Daerah 2026
Kepada Bergelora.com di Magelang dilaporkan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan retreat kepala daerah digelar kembali pada 2026. Namun, retreat kedua tersebut dikhususkan untuk mengevaluasi kinerja para kepala daerah dalam satu tahun kepemimpinan mereka.
“Dan Presiden mengapresiasi penyelenggaran retreat ini, bahkan beliau meminta Kementerian Dalam Negeri untuk kembali menyelenggarakan retreat ini pada tahun 2026, kira-kira begitu,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat ditemui di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).
Arya Bima mengatakan, secara spesifik retreat yang akan digelar tahun 2026 berfokus pada target dan pencapaian 503 kepala daerah yang telah dilantik pada 20 Februari 2025.
“Kata beliau supaya kita semua jangan omon-omon saja, supaya terbukti bahwa Presiden tidak omon-omon, kepala daerah tidak omon-omon, maka 2026 kita targetkan ada retreat lagi, mengevaluasi lagi semua angka-angka dan capaian-capaian tadi,” kata Bima Arya.
Dia juga menjelaskan bahwa Prabowo meminta adanya evaluasi karena ada banyak program kerja yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan kepala daerah. Salah satunya adalah program swasembada pangan dan beragam target Asta Cita yang telah disusun oleh pemerintah pusat.
“Karena beliau mentargetkan swasembada pangan, hilirisasi, dan banyak sekali program-program gitu. Kira-kira begitu,” ujar Bima Arya.
Sebagai informasi, retreat kepala daerah berlangsung selama delapan hari, 21-28 Februari 2025, di Akmil Magelang, Jawa tengah. Kepala daerah yang hadir dalam acara penggemblengan tersebut berjumlah 493 orang.
Sedangkan yang tidak hadir sebanyak 10 orang. (Nurhadi)
TERUTAMA YANG MERUGIKAN RAKYAT..! Mendagri Peringatkan Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Meski Dipilih Rakyat
